• Home
• Dumai
• BUMD Dumai 'Sakit', DPRD: Harusnya Mampu Bersaing dan Lebih Unggul

Rabu, 26 Mei 2021 21:09:00

BUMD Dumai 'Sakit', DPRD: Harusnya Mampu Bersaing dan Lebih Unggul

Johannes M<P tetelepta, SH,MM (kanan)

DUMAI, globalriau.com - Melihat kondisi Badan Usah Milik Daerah (BUMD) kota Dumai yang hingga kini belum memberikan kontribusi terhadap APBD cukup ironi. Pasalnya, dua BUMD Dumai yakni PT Pembangunan Dumai dan BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri justru masuk kategori 'sakit'.

Hal itu dibuktikan dengan hasil RUPS dua BUMD Dumai yang dinilai pailit (rugi), Bahkan salah satu BUMD yakni PT Pembangunan Dumai hampir kolaps, banyak karyawan yang sudah dirumahkan akibat tidak mampu membayar gaji dan disebut-sebut memiliki sejumlah tunggakan hutang.

Menanggapi kondisi tersebut anggota DPRD Dumai, Johannes MP Tetelepta SH, MM angkat bicara. Anggota komisi III itu menjelaskan bahwa jika berbicara BUMD maka berbicara GCG. Makna dari tata kelola BUMD (Good Corporate Governance/GCG) yang berdaya saing dan berorientasi global.

"BUMD harus bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada perusahaan lain yang bergerak di core bisnis yang sama serta harus bisa mengakomodasi isu-isu global yang terjadi saat ini dan menuangkannya dalam rencana strategis perusahaan," jelasnya.

Disebut Johannes, kegamangan saat ini karena implementasi GCG di BUMD ibarat fatamorgana, antara ada dan tiada. Agar implementasinya bisa kuat, ada dua pilar yang harus dimiliki, yaitu struktur dan proses.

"Struktur tersebut antara lain direksi, pengawas, komisaris, GCG manual, code of conduct dan lain sebagainya, sedangkan proses adalah hadirnya sistem manajemen strategis dengan ditopang totalitas hingga management resiko," tuturnya.

Pada umumnya, lanjut Johannes, BUMD masih terkonsentrasi di urusan struktur saja, sementara pada urusan  proses belum terlaksana. Harus ada semangat baru dengan upaya upaya maksimal sehingga membawa hasil positif bagi daerah.

Terkait dengan PP Nomor 54 Tahun 2017, katanya, tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 ini diharapkan bisa menjadi dasar dalam menerapkan tata kelola BUMD yang baik sehingga mendorong terwujudnya BUMD yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi global.

"Harapan kita agar para pembina BUMD supaya teliti dan concern melakukan penilaian pada BUMD. Dengan adanya penilaian maka ini merupakan tolok ukur kinerja BUMD. Aspek penilaiannya berupa aspek keuangan, operasional, dan administrasi apakah Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat? Para pengurus BUMD juga harus lebih konsisten dalam menerapkan GCG serta meningkatkan kinerja perusahaannya agar mampu bersaing secara global dan bisa membawa kontribusi yang baik untk daerah," jelasnya lagi.

"BUMD merupakan tumpuan pemda terhadap jalannya pemerintahan. Maka perlu evaluasi serius oleh pemerintah daerah sebagai langkah untuk menghasilkan kebijakan yang baik demi terwujudnya BUMD yang sehat," tutupnya.(egi)

2 minggu lalu

Sembilan Kali Berturut-turut! Dumai Kembali Raih WTP, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Transparan

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan AKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS bersa

3 minggu lalu

Wali Kota Dumai Dorong Penguatan Ekonomi, Teken Kerja Sama Pemanfaatan Aset Negara untuk Koperasi Merah Putih

Kerja sama ini menjadi langkah konkret sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara guna memperkuat perekonomian masyarakat. Kehadiran Ko

satu bulan lalu

Wali Kota Dumai Silahturahmi dengan Plt. Kajari, Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan perkenalan Plt. Kajari Dumai yang baru bertugas di Kota Dumai. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakrab

4 minggu lalu

Wako H. Paisal Perjuangkan 4 Infrastruktur Strategis Dumai Kota Idaman

Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah.