Menaker mengatakan berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubung

Menaker mengatakan hasil SE 2026 dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan penyelenggaraan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas guna memperkuat daya saing duni

Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan di Kemnaker harus berorientasi pada pelaksanaan amanat konstitusi, yakni membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pemerintah had ir sebagai penengah yang membuka ruang komunikasi bagi seluruh pihak. Pendekatan itu diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pekerja, keberlangsungan usaha,

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia yang menjadikan Program Magang Nasional sebagai salah satu program prioritas nasional.

Sebagai tuan rumah kegiatan, PHR menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasi. Perusahaan juga menerapkan digitalisasi proses serta standar Keselamatan, Kesehatan Kerja,

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2022, Program Magang Kerja PHR telah melibatkan lebih dari 825 putra-putri Riau dari berbagai disiplin ilmu.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko tinggi. Menurutnya, keberadaan 2.100 calon Ahli K3 Umum ini merupakan invest

Transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, p

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai

Konvensi ini diadopsi pada tanggal 14 Juni 2007 di Jenewa dan merupakan revisi dari berbagai konvensi lama untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi jutaan awak kapal perikanan di seluruh dunia. Ratifikasi konvensi ini menjadi kado dari Presiden Prabow

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, regulasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja.

Menaker menekankan, program pelatihan perlu terus diperkuat agar selaras dengan kebutuhan industri, sehingga lulusannya siap kerja. Ia juga meminta instruktur meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan peserta memiliki keterampilan yang dibutuhkan

Seluruh program ini sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja, sehingga peserta diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dan siap bekerja setelah menyelesaikan pelatihan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan kerja sama ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi digital Indonesia yang berlangsung sangat pesat dan kini menjadi salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan