Jumat, 12 Mei 2017 14:17:00
FSGBP Riau Pertanyakan Pemotongan Gaji Guru Bantu TK, SD dan SMP
DUMAI, Globalriau.com - Sejak pengangkatan pertama pada tahun 2005 lalu sampai dengan 2016 belum pernah ada perselisihan antara gaji guru bantu Provinsi Riau baik tingkat SD, SMP dan TK dengan SMA, SMK serta SLB. Namun tahun 2017 ini justru terjadi pemotongan sebesar Rp180.000.
Tidak adanya konfirmasi terkait pemotongan tersebut sehingga memicu tanda tanya bagi Forum Silaturahmi Guru Bantu Provinsi (FSGBP) Riau.
Erwin Brusli Rodimart Sitompul S.Pd selaku pendiri FSGBP Riau kepada wartawan Jumat (12/05/2017) menjelaskan bahwa selama ini belum ada pemotongan sehingga gaji guru bantu SMA, SMK dan SLB dengan SMP, SD dan TK sama nominalnya.
"Anehnya, tanpa ada konfirmasi dan sosialisasi tahun ini terjadi pemotongan sebesar Rp180.000, kita curiga hal ini dimanfaatkan oleh oknum atau memang menjadi kebijakan pemerintah provinsi," ujar Erwin.
Tidak hanya sebatas itu, FSGBP Riau juga mempertanyakan biaya administrasi Rp20.000 yang dipotong dari pihak bank."Penambahan gaji guru SMA, SMK dan SLB sebesar Rp200.000 namun terjadi pemotongan sebesar Rp20.000 untuk biaya administrasi pihak bank, hal ini kita pertanyakan juga karna jumlah guru SMK, SMA dan SLB mencapai ribuan orang," jelasnya.
Jika hal ini dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan dari keringat guru, maka FSGBP Riau mengutuk keras tindakan tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki aliran dana pemotongan yang dilakukan.
Namun, tambah Erwin, jika memang sudah menjadi kebijakan pemerintah provinsi dengan dalih rasionalisasi anggaran maka kebijakan tersebut dinilai keliru dan kurang tepat.
"Banyak hal yang tidak bermanfaat yang layak dipangkas, seperti kunker pejabat dan anggaran ceremonial lainnya yang hanya menghabiskan dana APBD, jangan mengorbankan hak guru yang harus menunggu berbulan-bulan baru dibayarkan. Jika demikian artinya Gubernur Riau tidak peduli kepada kesejahteraan guru bantu," tegasnya.
Ditengah kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, listrik mengalami kenaikan dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang juga sudah meroket. Kata Erwin, seharusnya pemerintah justru menaikkan gaji guru bantu sehingga mereka dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, meskipun yang sudah ada masing dianggap belum sepadan.
Erwin mendesak pemerintah untuk bijak dalam mementingkan hak para guru bantu, termasuk dalam proses pembayaran diharapkan pemerintah dapat terus mengutamakan pembayaran gaji guru bantu, sehingga tidak ada keterlambatan lagi kedepannya.(egy)