• Home
  • Dumai
  • Jadikan Pelintung Desa Binaan, Imigrasi Teken Kerjasama dengan Pemko Dumai
Rabu, 23 September 2026 10:55:00

Jadikan Pelintung Desa Binaan, Imigrasi Teken Kerjasama dengan Pemko Dumai

Disaksikan Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Ruhiyat M. Tolib menandatangani Perjanjian Kerja Sama Desa Binaan Imigrasi di Aula Kantor Imigrasi Dumai, Rabu (23/9/2026). Program ini menyasar Kelurahan Pelintung, Keca

DUMAI – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia dengan membentuk Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.

 
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai dan Pemerintah Kota Dumai di Aula Kantor Imigrasi Dumai, Rabu (23/9/2026).
 
Penandatanganan dihadiri Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto bersama jajaran Imigrasi dan pemerintah daerah.
 
Kelurahan Pelintung dipilih sebagai desa binaan karena wilayah tersebut memiliki sejumlah kawasan pesisir yang dinilai memiliki kerawanan sebagai jalur keluar-masuk orang secara ilegal. Kondisi geografis tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dan aparat di tingkat paling bawah untuk melakukan deteksi dini.
 
Melalui program ini, pemerintah kelurahan, RT, serta masyarakat diharapkan aktif memberikan informasi, melakukan pemantauan dan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila menemukan aktivitas atau keberadaan orang yang mencurigakan.
 
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Ruhiyat M. Tolib mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di kawasan yang memiliki akses langsung ke wilayah pesisir.
 
“Desa binaan ini merupakan bentuk kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat. Kami ingin membangun kolaborasi, sehingga RT, kelurahan dan masyarakat dapat menjadi mata dan telinga dalam memberikan informasi apabila ditemukan potensi pelanggaran keimigrasian,” kata Ruhiyat.
 
Menurut Ruhiyat, keberadaan Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga menghadirkan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat “Imigrasi Hadir untuk Rakyat” yang menjadi salah satu komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 
Ia menambahkan, keberadaan Dumai sebagai kota industri dan daerah yang memiliki sejumlah pelabuhan membuat mobilitas kru kapal cukup tinggi. Berdasarkan data Imigrasi Dumai, dalam satu tahun terdapat lebih dari 26 ribu kru kapal, baik warga negara asing maupun lokal, yang mendapatkan pelayanan keimigrasian.
 
“Dumai merupakan kawasan industri dengan aktivitas pelabuhan yang cukup tinggi. Dalam setahun kami melayani lebih dari 26 ribu kru kapal, baik asing maupun lokal. Dengan pengawasan dan pelayanan keimigrasian yang baik, kami berharap aktivitas mereka selama berada di Dumai juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk mendorong transaksi dan pergerakan UMKM,” ujarnya.
 
Sementara itu, Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto mengapresiasi langkah Imigrasi Dumai yang mengedepankan upaya preventif dan mitigasi dalam mencegah TPPO maupun tindak pidana penyelundupan manusia.
 
Menurutnya, pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Pelintung dapat menjadi solusi nyata untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan.
 
“Pemerintah Kota Dumai mengapresiasi langkah preventif dan mitigasi yang dilakukan Imigrasi. Kami berharap Desa Binaan Imigrasi ini menjadi solusi nyata dalam mencegah TPPO dan penyelundupan manusia, khususnya di Kelurahan Pelintung,” kata Sugiyarto.
 
Sugiyarto juga mendorong perangkat kecamatan, kelurahan hingga RT untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan masing-masing. Setiap keberadaan orang baru atau warga yang singgah di suatu kawasan, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama tanpa mengabaikan aturan dan hak masyarakat.
 
“Kami mendorong RT, kelurahan dan kecamatan lebih peka terhadap lingkungan. Kalau ada orang baru atau warga yang singgah, mari kita kenali dan pantau bersama. Jika ada hal yang mencurigakan, segera koordinasikan dengan pihak terkait,” ujarnya.
 
Dengan terbentuknya Desa Binaan Imigrasi, pengawasan diharapkan tidak hanya bertumpu pada aparat, tetapi menjadi gerakan bersama antara Imigrasi, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Dumai.**
Share
Komentar
Copyright © 2026 . All Rights Reserved.