• Home
• Dumai
• LHP APBD 2009, Perjalanan Dinas 4 SKPD di Dumai Diduga Fiktif

Senin, 25 Juli 2016 15:58:00

LHP APBD 2009, Perjalanan Dinas 4 SKPD di Dumai Diduga Fiktif

ILUSTRASI.

DUMAI- Biaya perjalan Dinas yang dialokasikan dari anggaran APBD Pemko Dumai tahun 2009 lalu menimbulkan kerugian Negara.

Berdasarkan hasil temuan BPK RI senilai Rp 504.110.000,- di duga hingga kini jumlah kerugian keuangan Negara tersebut belum di tuntaskan pengembaliannya oleh para Pajabat yang menggunakan anggaran perjalan  Dinas fiktif yang di selewengan Empat SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai.

Suryadi.SH, salah seorang  pratiksi Hukum kota Dumai menyebutkan batas toleransi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan adalah selambat lambatnya selama 6 bulan.

“Jika kerugian tersebut tidak juga dikembalikan maka kasus ini masuk kedalam ranah hukum,”jelasnya melalui telepon seluler Jum’at(22/07/2016) minggu lalu.

Untuk itu dirinya menghimbau  pengak hukum untuk  segera mengusut kasus ini agar kedepannya tidak ada lagi perjalanan dinas fiktif yang merugikan negara.

“Kita minta Jaksa atau Polisi mengusut kasus ini sampai tuntas,”pungkasnya.(prc)

3 minggu lalu

Perkuat Pengasuhan 1.000 HPK, Pemko Dumai dan Tanoto Foundation Dorong Generasi Bebas Stunting

Kesadaran inilah yang terus didorong Pemerintah Kota (Pemko) Dumai bersama Tanoto Foundation melalui penguatan pengasuhan dan stimulasi dini sebagai bagian dari upaya membangun sum

3 minggu lalu

Dispertaru Dumai Juara 1 Lomba Dekorasi Gerai MPP, Buktikan Pelayanan Publik Bisa Kreatif

Kreativitas tersebut mengantarkan Dispertaru Kota Dumai meraih Juara 1 Lomba Dekorasi Tenant/Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun

satu minggu lalu

Wawako Sugiyarto Dengarkan Tanggapan Tujuh Fraksi Soal Ranperda Industri 2026-2046

Seluruh fraksi sepakat menyoroti pentingnya perencanaan industri yang terstruktur, inklusif, ramah lingkungan, serta mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan eko

satu minggu lalu

Tegaskan Industri untuk Kesejahteraan Rakyat, Pemko dan DPRD Dumai Bahas Ranperda RPIK 2026-2046

Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda RPIK ini merupakan bagian dari agenda resmi yang telah dijadwalkan oleh Badan Musya