DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, mulai memperkuat fondasi pembangunan daerah dengan memastikan keakuratan data melalui sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Langkah ini diambil untuk menjamin setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah benar-benar berbasis pada kondisi riil di lapangan.

 

Wali Kota Dumai, Paisal, menegaskan bahwa validitas data sensus merupakan instrumen krusial, baik untuk kepentingan daerah maupun nasional. Ia meminta seluruh pihak memberikan data yang jujur agar perencanaan pembangunan tidak meleset.

 

"Kami sangat berharap pengisian data sensus penduduk tersebut dengan benar karena ini rencana untuk pembangunan Kota Dumai untuk kedepannya. Ini juga berdampak untuk ekonomi masyarakat, tentunya kelengkapan data ini juga perlu sinergi dari kita semua," ujar Paisal dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Sri Bunga Tanjung, Selasa (12/5/2026).

 

Salah satu tantangan besar dalam pendataan ekonomi adalah akses terhadap unit usaha, terutama di sektor formal dan swasta. Oleh karena itu, sinergi ini juga ditujukan untuk membuka sekat-sekat administratif yang sering ditemui petugas lapangan.

 

Kepala BPS Kota Dumai, Hari Prasetyo, menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan petugas sensus mendapatkan data yang komprehensif tanpa hambatan akses.

 

"Kegiatan ini bertujuan untuk pencapaian komitmen bersama dengan pihak swasta dalam memberikan akses bagi petugas sensus dalam melakukan pendataan nantinya," jelas Hari Prasetyo.

 

Melalui FGD ini, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kota Dumai berupaya mensinergikan program pusat dan daerah. Data yang akurat dari SE 2026 diharapkan menjadi peta jalan bagi masuknya investasi serta penguatan daya saing ekonomi masyarakat Dumai di masa depan.

 

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Riau, jajaran Kepala OPD, serta pimpinan perusahaan di wilayah Kota Dumai yang memegang peran kunci dalam keberhasilan pendataan ekonomi tahun mendatang.(infotorial)