DUMAI - Pemerintah kota Dumai melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bakal menertibkan tempat hiburan, Upaya itu dimulai dari membentuk aturan yang terkait dengan penyelenggaraan usaha wisata. Hal tersebut merujuk kepada peraturan pemerintah (PP) no 05/06 dan aturan BKPM.

 

 

Sejumlah OPD pada lingkungan pemerintah tengah menggodok draft peraturan walikota yang nanti mengatur segala aspek legalitas hingga ketentuan operasional tempat hiburan.

 

Kepala Satpol PP, Yudha Pratama kepada media Senin (13/06) menjelaskan bahwa sesuai arahan Walikota untuk meningkatkan PAD dan menertibkan tempat hiburan maka harus dibentuk tim terpadu.

 

Lanjutnya. Tim terpadu sudah mulai berjalan yang terdiri dari Dinas Pariwisata, DPM PTSP, DLH, Disperindag, Dinas PPA, Satpol PP hingga Kecamatan.

 

"Tim ini nanti bersama-sama meramu draft terkait segala aspek legalitas hingga pungutan yang bisa dimaksimalkan dari tempat hiburan. Di dalamnya juga akan mengatur soal sertifikat layak usaha hingga izin lingkungan," jelasnya.

 

Dengan adanya aturan baru nanti hasil kerja tim terpadu secara marathon selama sebulan diharapkan dapat menertibkan sejumlah usaha pariwisata termasuk tempat hiburan yang tidak sesuai dengan parizinan. 

 

Disamping itu juga bisa memaksimalkan PAD yang selama ini dinilai masih belum terserap sepenuhnya.

 

"Berdasarkan perwako ini nanti kita ada dasar untuk memverifikasi semua kelayakan usaha tempat hiburan oleh dinas terkait serta jika ada tanggung jawab PAD yang harus dibayar maka akan segera ditagih sesuai beban yang ditetapkan," sebut Yudha.**