Rabu, 21 Oktober 2026 21:59:00
Pemko Dumai Optimalkan DBH PPh 21, Ajak Perusahaan Tertib Pelaporan dan Pembayaran Pajak
DUMAI – Pemerintah Kota Dumai terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak oleh perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Kota Dumai. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pelaporan dan pembayaran pajak yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, ini menjadi langkah strategis untuk mendorong perusahaan melaporkan dan membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan melalui KPP Pratama Dumai. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) PPh 21 dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Dumai.
Optimalisasi DBH PPh 21 menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan semakin baiknya kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan, potensi penerimaan yang menjadi hak daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemerintah dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam sosialisasi tersebut, Kepala KPP Pratama Dumai, Suci Lestari Hakam, memaparkan mekanisme pelaporan dan pembayaran PPh 21 melalui penerapan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) pada sistem Coretax. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi tempat kegiatan usahanya sehingga pelaporan perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
NITKU merupakan nomor identitas yang diberikan kepada setiap tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Penerapannya tidak menambah nominal pajak yang harus dibayarkan perusahaan, melainkan membantu penataan administrasi perpajakan berdasarkan lokasi kegiatan usaha.
“Melalui sistem ini, perusahaan akan lebih mudah melaporkan dan membayarkan PPh 21 sesuai dengan tempat kegiatan usahanya. Penerapan NITKU tidak menambah biaya pajak yang harus disetorkan perusahaan. Ini merupakan langkah Kementerian Keuangan dalam mendukung upaya pemerintah daerah mengelola sumber anggaran secara maksimal dan berkelanjutan,” jelas Suci Lestari Hakam.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Dumai, Jeki Ermansyah, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kontribusi dunia usaha melalui kepatuhan administrasi perpajakan. Dukungan sistem NITKU pada Coretax diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa menambah beban nominal pajak.
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2019, perusahaan yang menjalankan usaha di kabupaten/kota di Provinsi Riau diwajibkan memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP/KP2KP setempat. Dengan kemudahan administrasi melalui NITKU pada Coretax, perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan pelaporan dan pembayaran pajaknya sesuai ketentuan.
Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai untuk berpartisipasi aktif mendukung langkah pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mendorong optimalisasi penerimaan daerah demi keberlanjutan pembangunan.
Fahmi juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan perusahaan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi dan mempelajari mekanisme NITKU bersama KPP Pratama Dumai.
“Kami berharap perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai dapat terlibat aktif dan memberikan kontribusi melalui pelaporan serta pembayaran PPh 21 di KPP Pratama Dumai sesuai ketentuan. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan DBH PPh 21 yang diterima Pemerintah Kota Dumai dari pemerintah pusat. Kami berharap langkah ini dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih kepada seluruh perwakilan perusahaan yang telah hadir,” ujar Fahmi.
Melalui kegiatan ini, Pemko Dumai berharap terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai pentingnya ketertiban administrasi perpajakan berdasarkan lokasi kegiatan usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperkuat potensi penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Dumai yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DPMPTSP Kota Dumai, R. Dona Fitri Ilahi, jajaran KPP Pratama Dumai, jajaran BPKAD Kota Dumai, serta perwakilan perusahaan dan undangan lainnya.(Infotorial)
Share
Berita Terkait
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Perkuat Kesadaraan Budayaa HSSE Pekerja Melalui BETUAH
Selain itu, prinsip ini juga mendorong setiap individu untuk memastikan sarana proteksi pribadi seperti alat pelindung diri (APD) yang sesuai telah dipatuhi dan digunakan secara be
Semangat Hari Bakti Kemenimipas, Rutan Dumai Libatkan Warga Binaan Bersihkan Masjid Al-Hijriyah
Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial, mereka diharapkan semakin memahami pentingnya berkontribusi positif dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
Peringati HUT ke-15, DPD NasDem Dumai Berbagi Sembako dan Santuni Anak Yatim
Ke depan, DPD NasDem Dumai berharap dapat terus tumbuh menjadi organisasi politik yang semakin dekat dengan masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan sosial, serta konsiste
Tanamkan Nilai Kepahlawanan, Rutan Dumai Gelar Upacara Hari Pahlawan 2026
Bagi jajaran Rutan Dumai, semangat kepahlawanan dapat diwujudkan melalui komitmen bekerja secara profesional, menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, serta memberikan pelaya
Komentar






