Rabu, 02 Maret 2022 15:18:00
Perjuangkan RUU HKPD, DPD RI Dr Misharti Harap Riau Dapat DBH Berkeadilan
DUMAI, globalriau.com - Senator Riau, Dr Misharti tengah berusaha agar daerah penghasil di Riau mendapat porsi anggaran dari APBN yang layak. Dimana selama ini berbagai daerah di Riau yang ikut menyumbang pemasukan bagi APBN belum tersentuh dana bagi hasil yang layak dan berkeadilan.
Dalam kunjungan ke Dumai, Rabu (02/03/2022) anggota DPD RI Dr Misharti menjelaskan bahwa daerah di Riau masih banyak yang belum mendapatkan dana bagi hasil sesuai porsinya. Dimana mereka merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar bagi APBN, baik dari sektor pajak Ekspor Impor Migas dan produksi.
Terkait persoalan tersebut, kata pemilik jargon "Adek Berjilbab Ungu" ini bahwa perjuangan sebagai senator dapil Riau dia sudah berusaha menggesa RUU terkait Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) hal itu agar daerah penghasil di Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya mendpat hak yang sama.
"Kita sudah perjuangkan bersama beberapa tim dalam meramu RUU HKPD ini, dan alhamdulillah di dalam nya tertuang pasal yang berbunyi bagi daerah penghasil mendapatkan alokasi dana yang berkeadilan, celah ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi daerah untuk menuntut hak dana bagi hasil yang layak sebagai daerah produksi dan penyumbang APBN," sebutnya.
Dr Misharti menjelaskan banyak daerah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menyumbang APBN baik dari sektor perikanan, Migas, ekspor dan impor. Namun daerah-daerah tersebut banyak yang belum mendapat alokasi dana bagi hasil yang layak sehingga tidak memiliki petumbuhan pembangunan yang menonjol.
"Dumai sebagai penyumbang pajak ekspor terbesar di Indonesia harusnya ajdi perhatian serius bagi pemerintah pusat. Untuk itu kita yang berada di DPD RI berupaya mensuarakan agar pemerintah pusat mendengar keluhan ini," terangnya disela-sela berkujung ke Kantor Media di Dumai.
Sebelumnya, Walikota Dumai H Paisal selalu mensuarakan DBH yang layak untuk Dumai melalui berbagai kementrian. Dimana dalam paparannya Walkot membeberkan pemasukan APBN dari kegiatan industri di Dumai namun tidak berdampak kepada daerah sedikitpun.
Melihat kondisi ini, Dr Misharti sejak lama ternyata juga sudah mempersiapkan RUU agar daerah di Riau mendapatkan hak DBH yang berkeadilan.
"Kita berbagi peran dimana kepala daerah melalui kewenangannya dan kita di DPR RI melalui kewenangan kita terhadap UU kita minta hal ini dimuat agar kedepan daerah di Riau bisa maju dan berkembang dari alokasi dana yang memadai," jelasnya.***