• Home
• Dumai
• Riski: H Gedang Berkali-kali Minta Duit Walikota Dumai

Minggu, 21 Januari 2018 17:10:00

Riski: H Gedang Berkali-kali Minta Duit Walikota Dumai

Humas Pemko Dumai saat berkunjung ke Redaksi Harian Pesisir Pos.

DUMAI, Globalriau.com - Masyarakat Kota Dumai sempat dibuat geger oleh pernyataan Awaluddin saat menggelar aksi unjuk rasa bersama para pedagang di pasar Panglimo Gedang beberapa hari lalu, ucapan yang dilontarkan pengelola pasar tersebut berbuntut panjang.

Pasalnya, Awaluddin atau lebih akrab disapa H Gedang sempat berorasi saat menghadang petugas dari pemerintah, TNI, Kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan penertiban diatas tanah yang resmi menjadi milih PT Pertamina Patra Niaga sesuai keputusan Mahkamah Agung, pada jalan MH Thamrin, Jum’at (19/01/2018) sore kemarin.

Dalam orasinya Awaluddin menyatakan bahwa pihaknya akan membeberkan dugaan korupsi yang menjerat walikota Dumai, serta menyampaikan kepada penagak hukum terkait dugaan suap oleh Kadis Perdagangan untuk mensukseskan eksekusi pasar Panglimo Gedang sebesar Rp300 juta.

Terkait pernyataannya tersebut Awaluddin harus menghadapi proses hukum dimana pihak walikota Dumai, Zulkifli As akan melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik orang nomor satu di Dumai tersebut.

Melalui Kabag Humas Sekretariat Pemko Dumai, Riski Kurniawan, Walikota Dumai Zulkifli As menyampaikan bahwa pihaknya mengakui ada memberi bantuan kepada Awaluddin dengan uang pribadi beberapa tahap hingga total bantuan mencapai Rp100 juta.

"Beliau (Awaluddin) berkali-kali meminta bantu dengan berbagai alasan, namun karena hubungan emosional dan kedekatan, Walikota menganggap beliau teman oleh sebab itu diberikan bantuan dengan uang pribadi." kata Humas meneruskan klarifikasi dari Walikota Dumai kepada awak media, Minggu (21/01/2017).

Ditambahkannya, bantuan yang disalurkan walikota kepada Awaluddin tidak hanya satu kali, akan tetapi disebut sudah empat kali dengan nominal berbeda dan berbagai alasan beliau (Awaluddin) saat memintanya, diantaranya untuk biaya berobat, untuk nikah dan untuk membantu pedagang guna biaya kepindahan ke pasar Kelakap Tujuh.

"Diantara bantuan yang diberikan seluruhnya pakai uang rupiah, dan walikota juga pernah menitipkan bantuan kepada Zulkarnain selaku Dinas Perdagangan untuk menyerahkan kepada Awaluddin, katanya untuk bantuan yang akan diberikan kepada pedagang sebagai bantuan biaya pindah tempat." ujar Humas.

Tidak hanya itu, Walikota juga akan melaporkan terkait vidio yang tersebar luas di media sosial terkait adanya walikota meminjam uang beliau (Awaluddin) sebanyak Rp2 miliar, dengan komitmen akan diberikan proyek.

"Hal itu juga jadi salah satu delik laporan yang akan disampaikan melalui kuasa hukum walikota nantinya, karena selain fitnah hal itu juga dinilai merusak nama baik sebagai walikota." jelas Riski.

Sebelumnya diberitakan, rencana pemancangan tiang pagar dilokasi pasar Panglimo Gedang oleh puluhan aparat gabungan, Jum'at (19/1/2018) sore yang terdiri dari personel gabungan polisi, unsur TNI di Dumai dan Satpol PP Dumai.

Namun upaya tersebut urung dilakukan karena adanya penolakan dari puluhan pedagangan yang menghadang rencana penertiban tersebut.***(egy)

2 bulan lalu

Wali Kota Dumai H. Paisal Apresiasi Kinerja UPT PPA BPKAD dalam Pengelolaan Aset Daerah

Menurutnya, pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai manfaat aset bagi masyarakat dan mendukung pemban

3 bulan lalu

UPT PPA BPKAD Dumai Gelar Gotong Royong Jaga Kebersihan Masjid Habiburrahman DIC

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PPA BPKAD Dumai, Ichsan, dan diikuti oleh seluruh pegawai UPT PPA. Gotong royong difokuskan pada pembersiha

3 bulan lalu

Wako Dumai: APBD 2026 Selesai Dievaluasi, Jadi Daerah Pertama di Riau

Delapan daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu.

9 bulan lalu

Walikota Dumai Apresiasi MoU BUMD PT PDB dengan Kejaksaan

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat PT.PDB secara institusional, tetapi juga menjadi contoh nyata sinergi antara penegak hukum dan BUMD dalam menciptakan pemerintahan