- Home
- Dumai
- Sugiyarto Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Dua Ranperda Strategis Dumai Masuk Pembahasan Pansus
Rabu, 11 November 2026 21:31:00
Sugiyarto Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Dua Ranperda Strategis Dumai Masuk Pembahasan Pansus
DUMAI – Pemerintah Kota Dumai menegaskan komitmennya menyempurnakan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis melalui pembahasan bersama DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Dumai itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Johanes M.P. Tetelepta, serta dihadiri 18 dari total 35 anggota dewan. Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum.
Sugiyarto hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal. Dalam penyampaiannya di hadapan majelis dewan, ia menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan catatan kritis yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kota Dumai.
"Kami sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang telah diberikan oleh setiap fraksi. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kedua Ranperda agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Sugiyarto.
Dua Ranperda yang dibahas dalam pembicaraan tingkat I tersebut yakni Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Dumai Tahun 2025–2055 serta Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam di Kecamatan Sungai Sembilan.
RPPLH Jadi Pedoman Perlindungan Lingkungan Jangka Panjang
Menanggapi pandangan fraksi terkait Ranperda RPPLH 2025–2055, Sugiyarto menjelaskan bahwa dokumen tersebut akan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Dumai selama 30 tahun ke depan.
Pemerintah Kota Dumai berkomitmen menjadikan RPPLH sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang agar pertumbuhan industri dan permukiman tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
Sejumlah isu strategis juga menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut, di antaranya mitigasi perubahan iklim, penanganan banjir rob, pemulihan kawasan gambut, serta pemeliharaan ekosistem pesisir dan mangrove. Penguatan penegakan hukum lingkungan juga diperlukan untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
"Pengaturannya pun akan diintegrasikan secara wajib ke dalam dokumen tata ruang dan perencanaan daerah seperti RTRW, RPJPD, dan RPJMD," jelasnya.
Pemekaran Kelurahan untuk Mendekatkan Pelayanan Publik
Sementara terkait Ranperda pembentukan kelurahan baru, pemerintah daerah memandang penataan wilayah di Kecamatan Sungai Sembilan sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan.
Pembentukan Kelurahan Buluh Hala yang dimekarkan dari Kelurahan Sungai Geniot serta Kelurahan Sungai Teluk Dalam dari Kelurahan Batu Teritip diharapkan dapat memperpendek rentang kendali birokrasi. Langkah ini juga ditujukan untuk merespons pertumbuhan penduduk dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, kesehatan, serta pendidikan.
"Dengan tambahan dua kelurahan baru ini, total wilayah administrasi di Kota Dumai akan genap menjadi 44 kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan," tutur Sugiyarto.
Ia menegaskan, proses pemekaran tidak hanya sebatas perubahan administrasi, tetapi harus diikuti kesiapan berbagai aspek pendukung. Pemerintah Kota Dumai berkomitmen menyiapkan infrastruktur dasar kantor pemerintahan, kelancaran transisi data kependudukan, serta penegasan batas wilayah secara spasial yang jelas dan akurat.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif sekaligus mengantisipasi potensi persoalan batas wilayah maupun konflik sosial di kemudian hari.
Pansus C Kawal Pembahasan Dua Ranperda
Pada akhir rapat paripurna, pimpinan DPRD turut mengumumkan susunan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) C yang akan membahas kedua Ranperda secara teknis bersama Pemerintah Kota Dumai.
Adapun susunan keanggotaan Pansus C yakni Hasrizal dari Fraksi Tuah Negeri sebagai ketua. Sementara anggota terdiri atas H. Suprianto (Demokrat), Sutrisno, Hj. Jufrida, dan Yusman (NasDem), Parluhutan Harianja dan Yohannes Orlando (PDI Perjuangan), Antonius Nainggolan dan Agus Susanto (Gerindra Plus), Rendy Firdaus dan Ismun (Golkar), Muhammad Ibrahim (PKS), serta Khoirunnas (Tuah Negeri).
Dengan terbentuknya Pansus C, pembahasan kedua Ranperda selanjutnya akan memasuki tahapan pendalaman materi secara teknis antara legislatif dan eksekutif. Seluruh masukan fraksi diharapkan menjadi bahan penyempurnaan agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan kuat dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar proses pembahasan berjalan lancar serta kedua Ranperda nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi perlindungan lingkungan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai. (Infotorial)






