• Home
• Dumai
• Wako Dumai Lepas Keberangkatan 214 JCH

Sabtu, 06 Agustus 2016 09:20:00

Wako Dumai Lepas Keberangkatan 214 JCH

Pelepasan JCH Kota Dumai.

DUMAI- Wali Kota Dumai H. Zulkifli As melepas sebanyak 214 JCH, pada Jum'at (5/8) di Gedung Pendopo Sri Bungan Tanjung di Jalan Puteri Tujuh.

Dalam sambutannya wako berharap seluruh jamaah dapat cepat beradaptasi dengan situasi dan kodisi tanah suci yang jauh berbeda dengan Indonesia, "Tetap jaga kondisi fisik dan tingkatkan kemandirian," Ujarnya.

Kandepag Kota Dumai, Darawai dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Haji tahun ini berlangsung lancar mulai dari persiapan,"Hal ini tentu saja tak lepas dari dukungan segala pihak," Jelasnya .

Beliau juga menambahkan bahwa JCH Dumai sebanyak 207 orang masuk ke dalam Kloter 7 bergabung dengan JCH dari Kabupaten Rohul, sedangkan 7 orang sisanya merupakan JCH cadangan yang masuk ke dalam Kloter 10 bersama Kota dan Kabupaten Se-provinsi Riau.

"Kloter 7 akan berangkat pada 14 Agustus 2016 , sementara Kloter 10 akan berangkat pada 17 Agustus 2016 ," Tutupnya.(vie)
 

2 bulan lalu

Wali Kota Dumai H. Paisal Apresiasi Kinerja UPT PPA BPKAD dalam Pengelolaan Aset Daerah

Menurutnya, pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai manfaat aset bagi masyarakat dan mendukung pemban

3 bulan lalu

UPT PPA BPKAD Dumai Gelar Gotong Royong Jaga Kebersihan Masjid Habiburrahman DIC

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PPA BPKAD Dumai, Ichsan, dan diikuti oleh seluruh pegawai UPT PPA. Gotong royong difokuskan pada pembersiha

3 bulan lalu

Wako Dumai: APBD 2026 Selesai Dievaluasi, Jadi Daerah Pertama di Riau

Delapan daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu.

9 bulan lalu

Walikota Dumai Apresiasi MoU BUMD PT PDB dengan Kejaksaan

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat PT.PDB secara institusional, tetapi juga menjadi contoh nyata sinergi antara penegak hukum dan BUMD dalam menciptakan pemerintahan