• Home
  • Dumai
  • Wako Paisal Paparkan Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemko Dumai Perkuat Transparansi dan Kemandirian Fiskal
Rabu, 18 November 2026 21:13:00

Wako Paisal Paparkan Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemko Dumai Perkuat Transparansi dan Kemandirian Fiskal

Wali Kota Dumai H. Paisal didampingi Sekretaris Daerah Fahmi Rizal dan jajaran perangkat daerah mengikuti Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 secara virtual, Rabu (18/11/2026).

DUMAI – Pemerintah Kota Dumai terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Dumai, H. Paisal, saat mengikuti Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 (Tahun Ukur 2026) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Rabu (18/11/2026).

Dalam agenda tersebut, H. Paisal memaparkan secara komprehensif arah kebijakan fiskal, strategi efisiensi anggaran, capaian pengelolaan keuangan, hingga berbagai inovasi digital yang diterapkan Pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Wali Kota menyampaikan paparan di hadapan tim validator eksternal, pakar, akademisi, dan media massa.

Validasi eksternal ini menjadi salah satu tahapan penting untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah, sekaligus mengevaluasi sejauh mana kebijakan penganggaran dan penggunaan APBD telah dilaksanakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam paparannya, H. Paisal menjelaskan gambaran umum kondisi keuangan Kota Dumai. Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah diproyeksikan mencapai Rp2,3 triliun, sementara Belanja Daerah sebesar Rp2,29 triliun.

Menurutnya, pengelolaan fiskal daerah diarahkan pada penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja operasional, serta penajaman prioritas pembangunan, khususnya pada sektor pelayanan publik dasar dan infrastruktur strategis.

"Kebijakan fiskal Kota Dumai difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja operasional, serta penajaman prioritas pembangunan pada sektor pelayanan publik dasar dan infrastruktur strategis," ungkap H. Paisal.

Efisiensi Anggaran Tanpa Mengabaikan Pelayanan Publik

Menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, Pemko Dumai melakukan sejumlah penyesuaian secara terstruktur dengan tetap menjaga keberlangsungan program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat.

Langkah efisiensi tersebut meliputi pembatasan kegiatan seremonial, pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta pengintegrasian rapat koordinasi melalui pemanfaatan teknologi daring.

Namun, efisiensi tidak berarti mengurangi perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. H. Paisal menegaskan bahwa alokasi belanja wajib atau mandatory spending, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Di samping itu, Pemko Dumai juga terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional serta mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan di tingkat lokal.

Tiga Pilar Inovasi Menuju Pengelolaan Keuangan Modern

Tidak hanya mengandalkan efisiensi anggaran, Pemko Dumai juga mendorong transformasi digital sebagai instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam paparannya, H. Paisal menguraikan tiga pilar inovasi yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Pertama, inovasi pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan basis data wajib pajak dan objek pajak. Upaya ini diperkuat dengan digitalisasi sistem pembayaran untuk mengoptimalkan penerimaan PAD sekaligus meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, penerapan Sistem Informasi Pencairan Dana (SP2D) Online. Melalui sistem ini, proses pengajuan dan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan secara elektronik dengan dukungan tanda tangan digital.

Penerapan sistem tersebut diharapkan membuat proses administrasi pencairan anggaran lebih transparan, efisien, serta mudah dipantau oleh masing-masing organisasi perangkat daerah.

Ketiga, penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap aset strategis dan fasilitas pelayanan publik yang potensial. Langkah ini diarahkan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan, meningkatkan produktivitas aset daerah, serta mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga inovasi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemko Dumai dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola pemerintahan modern.

Perkuat Kemandirian Fiskal dan Kualitas Belanja Daerah

Berbagai langkah strategis tersebut turut mendukung pelaksanaan anggaran belanja operasional dan belanja modal pada APBD Perubahan Tahun 2025. Pemko Dumai juga menyampaikan bahwa seluruh belanja wajib mengikat tahun sebelumnya berhasil diselesaikan dengan baik.

Ke depan, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan terus disiapkan untuk menghadapi kerangka kebijakan keuangan tahun 2026 serta perencanaan strategis tahun 2027.

Salah satu fokus yang akan diperkuat adalah peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta penerapan E-Arsip keuangan yang terintegrasi.

Di akhir pemaparan dan diskusi bersama tim validator, pakar, akademisi, serta media massa, H. Paisal menegaskan bahwa validasi eksternal IPKD bukan sekadar proses penilaian administratif, melainkan momentum untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

"Melalui validasi eksternal ini, menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas belanja daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Insyaallah, kami berkomitmen untuk terus berbenah, memperkuat kapasitas fiskal, dan menghadirkan inovasi digital yang berkelanjutan," ujar H. Paisal.

Ia berharap hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta berbagai masukan konstruktif dari para pakar dan akademisi dapat menjadi bahan perbaikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan Kota Dumai pada masa mendatang.

"Harapan besar kami, ikhtiar dan kerja keras seluruh jajaran Pemko Dumai dalam mengelola keuangan secara bijak, transparan, dan berorientasi hasil ini dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan kemandirian fiskal Kota Dumai yang semakin mantap di masa mendatang," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Daerah Kota Dumai, Riki Dwi Woro; Kepala Brida Kota Dumai, H. Syarinaldi; Kepala BPKAD Kota Dumai, Jeki Ermansyah; Sekretaris Bapenda, Fachruddimas Junsyaputera; Sekretaris Diskominfotiksan Kota Dumai, Dodi Iswahyudi; serta sejumlah pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Melalui penguatan disiplin fiskal, optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan inovasi digital, Pemko Dumai terus berupaya memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan, pembangunan yang berkualitas, dan kemandirian fiskal Kota Dumai.(infotorial)

Share
Komentar
Copyright © 2026 . All Rights Reserved.