• Home
• Dumai
• Wali Kota Dumai Tegaskan Tak Intervensi Terkait ULP

Kamis, 24 Januari 2019 14:13:00

Wali Kota Dumai Tegaskan Tak Intervensi Terkait ULP

Wali Kota Dumai bersama Danrem 031/Wira Bima.

DUMAI, globalriau.com - Beredar kabar adanya pembentukan unit layanan pengadan (ULP) pada pemerintahan Kota Dumai dipastikan tanpa intervensi walikota Dumai.

Hal itu disampaikan orang nomor satu tersebut ketika berbincang bersama globalriau.com belum lama ini. Ditegaskan Wako pembentukan ULP tersebut merupakan saran dari KPK.

"Saya tidak berani ganggu apalagi sampai intervensi, ULP itu marupakan rekomendasi KPK." tegasnya.

Benar saja, dari penelusuran redaksi, adanya pemberitaan terkait rekomendasi itu disampaikan KPK yang menilai dasar pembentukan Permendagri 99/2014 sudah tidak relevan lagi saat ini. Setidaknya 3 aturan dasar pembentuk Permendagri telah diganti dan berubah.

Ditambah lagi Permendagri 99/2014 telah keliru mengutip pasal dalam Perpres 54/2010, sebagaimana diubah dengan perpres 70/2012, untuk mendefinisikan tugas dan fungsi ULP.

Menurut data KPK, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, jumlah penanganan perkara korupsi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) cukup tinggi, yakni sekitar 163 kasus dari 594 kasus yang ditangani. Ini menunjukkan, sektor PBJ masih menjadi sektor yang rawan terjadinya korupsi. Kasus-kasus tersebut berasal dari hampir 13 ribu pengaduan dan menyebabkan kerugian keuangan negara hampir Rp1 triliun.

"Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa membuka peluang daerah untuk dapat diberikan kewenangan penyelenggaraan e-Katalog Lokal, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, Integrasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP), Pelelangan Cepat dan berbagai pengembangan sistem modernisasi pengadaan barang/jasa lainnya." tandasnya.(egy)

2 minggu lalu

HUT Ke-81 RI di Dumai Berlangsung Semarak, Paskibraka dan Ragam Budaya Nusantara Warnai Upacara Kemerdekaan

Elemen tetesan minyak melambangkan komoditas strategis daerah, khususnya industri pengolahan minyak mentah dan minyak sawit (CPO) yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Kot

2 minggu lalu

Upacara HUT Ke-81 RI di Kota Dumai Tampilkan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Dumai menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan untuk menghargai

satu minggu lalu

Propemperda 2027 Disahkan, Pemko dan DPRD Dumai Sepakati 13 Ranperda Prioritas Pembangunan Daerah

Agenda rapat meliputi penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai Propemperda Tahun 2027, permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota DPR

satu minggu lalu

Paisal Tegaskan Komitmen Pembangunan Prioritas dalam Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Selasa (18/8/2026), menjadi forum strategis dalam me