• Home
• Maritim
• Nur Wahid: Wajar Dumai dapat Bagian dari Pajak Ekspor CPO

Rabu, 09 September 2015 22:37:00

Nur Wahid: Wajar Dumai dapat Bagian dari Pajak Ekspor CPO

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersama anggota Komisi IX Dapil Riau Chairul Anwar

DUMAI- Pemerintah pusat hendaknya memberikan bagi hasil pajak ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit kepada pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi pemerintah dan rakyat Kota Dumai, Riau.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal itu saat meninjau pelabuhan milik Pelindo I di Dumai bersama anggota Komisi IX DPR Chairul Anwar, dan calon wali kota dan calon wakil wali kota Dumai, Muhammad Ikhsan dan Yanti Komala Sari. Peninjauan dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Hidayat di Kota Dumai dalam rangka Sosialisasi 4 Pila MPR RI, Minggu (6/9/2015).

"Wajar jika Dumai mendapat bagian dari pajak ekspor CPO, karena ekspor CPO terbesar dilakukan dari Pelabuhan Dumai," terang Hidayat.

Menurut Hidayat, pembagian itu merupakan bagian dari pelaksanaan sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, infrastruktur jalan di Dumai, khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya banyak yang rusak akibat dipakai untuk mengangkut produk CPO dan turunannya.

"Jadi kalau Dumai mendapat bagian dari pajak ekspor CPO ini baru adil," imbuh dia.

Sebelumnya, Muhammad Ikhsan menyampaikan aspirasi warga Dumai, yang menginginkan pembagian hasil pajak ekspor CPO. Menurut dia, sangat wajar jika Pemda Dumai menerima sebesar 20 persen pajak ekspor itu. Selama ini ekspor CPO dikenakan pajak sebesar 50 dolar AS per ton.

Ikhsan menyampaikan, sekitar 50 persen dari total ekspor CPO Indonesia yang sebesar 21,76 juta ton pada tahun 2014 dilakukan dari Pelabuhan Dumai. Hingga kini, Dumai belum mendapatkan apa-apa dari hasil ekspor CPO itu. Padahal infrastruktur jalan di Dumai rusak, dan udara Dumai acap tercemar akibat kabut asap dari kebakaran lahan.(tribun)

2 bulan lalu

Wali Kota Dumai H. Paisal Apresiasi Kinerja UPT PPA BPKAD dalam Pengelolaan Aset Daerah

Menurutnya, pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai manfaat aset bagi masyarakat dan mendukung pemban

3 bulan lalu

UPT PPA BPKAD Dumai Gelar Gotong Royong Jaga Kebersihan Masjid Habiburrahman DIC

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PPA BPKAD Dumai, Ichsan, dan diikuti oleh seluruh pegawai UPT PPA. Gotong royong difokuskan pada pembersiha

3 bulan lalu

Wako Dumai: APBD 2026 Selesai Dievaluasi, Jadi Daerah Pertama di Riau

Delapan daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu.

9 bulan lalu

Walikota Dumai Apresiasi MoU BUMD PT PDB dengan Kejaksaan

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat PT.PDB secara institusional, tetapi juga menjadi contoh nyata sinergi antara penegak hukum dan BUMD dalam menciptakan pemerintahan