• Home
  • Media Outreach
  • Komisi Nasional Anti-Korupsi Thailand mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah risiko korupsi terkait imbalan bagi pejabat guna memastikan transparansi bagi semua pihak.
Sabtu, 23 Maret 2024 22:06:00

Komisi Nasional Anti-Korupsi Thailand mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah risiko korupsi terkait imbalan bagi pejabat guna memastikan transparansi bagi semua pihak.

  • Memberi penghargaan kepada pejabat dapat berujung pada korupsi

  • NACC mengusulkan revisi pejabat yang memberi penghargaan

BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 18 Maret 2024 - Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC), Thailand telah melakukan brainstorming kekhawatiran dari semua lembaga terkait untuk mencegah risiko korupsi terkait suap kepada pejabat dan penghargaan bagi pejabat untuk memastikan transparansi kerja pejabatnya dan kepercayaan investor lokal dan internasional.

Dalam upaya menegakkan perilaku etis di kalangan pejabat yang terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi, NCC baru-baru ini mengadakan pertemuan untuk bertukar pikiran tentang “Pedoman Pencegahan Risiko Korupsi Terkait Pembayaran Suap dan Imbalan dari Kinerja Pejabat”. Hal ini bertujuan untuk menyuarakan pendapat atas revisi pedoman pemberian penghargaan kepada pejabat yang sesuai, adil, dan konsisten dengan pelaksanaan tugas, serta pemberian remunerasi berdasarkan kinerja bagi pejabat yang bekerja dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

Menurut NACC, pihaknya telah memberikan rekomendasi revisi pembayaran imbalan bagi Departemen Bea Cukai, Kementerian Keuangan khawatir imbalan tersebut menimbulkan 'moral hazard' di kalangan pejabat yang terlibat dalam proses pemberantasan korupsi. Dengan adanya imbalan tersebut, hal ini mendorong para pejabat untuk hanya fokus pada tugas-tugas yang imbalannya tinggi atau yang mempunyai imbalan, namun mengabaikan pelaksanaan tugas-tugas yang imbalannya rendah atau tanpa imbalan, yang dapat menyebabkan kesenjangan korupsi, dan ketidakadilan di kalangan pegawai negeri. Imbalan juga dapat dianggap sebagai risiko konflik kepentingan otoritas dalam menentukan kelayakan penghargaan dan menentukan proporsi imbalan. Para pejabat dapat mengambil risiko memberikan imbalan kepada diri mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan tujuan pedoman yang ingin mendorong penegakan hukum yang efektif, atau dapat mengarah pada penciptaan bukti palsu dalam pemberian suap.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan instansi terkait antara lain Kementerian Keuangan, Departemen Bea Cukai, Departemen Cukai Departemen Pengawasan Keuangan Umum, Kantor Kantor Anti Pencucian Uang Komisi Pengendalian Narkotika, Kepolisian Kerajaan Thailand, Kantor Auditor Jenderal. , ahli, eksekutif dan pejabat.

Pertemuan tersebut fokus pada berbagai permasalahan yang meliputi: siapa yang berhak menerima imbalan, proporsi dan tingkat pembayaran imbalan, kelayakan dan kewajaran imbalan, pencegahan risiko diskresi dan konflik kepentingan, serta tren perubahan dalam proses pemberian suap dan reward, jelas Ibu Suwana Suwanjuta, Komisaris NACC yang memimpin rapat.

Namun, dengan adanya modernisasi dan konektivitas teknologi informasi saat ini, hal ini memungkinkan kelincahan dan keterkaitan berbagai data secara efisien, serta kredibilitas NACC di kalangan internasional, penghargaan bagi petugas dapat direvisi untuk memastikan kelayakan pemberian penghargaan bagi pihak berwenang dan untuk mendorong pejabat pemerintah untuk menegakkan hukum secara lebih efisien dan adil dalam birokrasi.

Terkait dengan hal tersebut, NACC berharap pertemuan tersebut dapat menyuarakan keprihatinan seluruh pihak yang terlibat sehingga revisi pedoman pemberian penghargaan kepada pejabat akan lebih efisien dan menjamin transparansi bagi semua pihak yang terlibat, membantu meningkatkan standar dalam pemberantasan korupsi dengan lebih maju dan modern. langkah-langkah tersebut, NACC menyimpulkan.

--------------------------------------------------- --

Referensi: https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20240312183512 ?

*Terjemahan siaran pers ini didanai oleh Dana Anti-Korupsi Nasional (NACF).



Komisi Nasional Anti Korupsi (NACC), Thailand
Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (NACC) merupakan organisasi independen yang konstitusional dan diawasi oleh sembilan komisioner yang dipilih dari berbagai profesi. Badan ini berwenang untuk melakukan pekerjaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah, dalam penyelidikan aset, serta dalam pemantauan etika dan kebajikan para pemegang jabatan politik.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan serta mendukung dan membangun kesadaran akan hukuman bagi pelaku korupsi. NACC diawasi oleh Dewan NACC dan memiliki Kantor NACC sebagai badan administratifnya.

Sejak tahun 1997, Pengadilan Thailand telah memutuskan dan menghukum politisi, mantan menteri, pejabat tinggi pemerintah serta eksekutif sektor swasta dalam ribuan kasus yang diajukan oleh NACC.

Penerbit bertanggung jawab penuh atas isi pengumuman ini.

Hashtag: #IntegrityWay #AntiCorruption #ZeroCorruption #NACC #NACF


 https://nacc.go.th/english

 

Share
Berita Terkait
  • 3 jam lalu

    PHR Pastikan Produksi Migas Blok Rokan Tetap Produktif, Meski Sempat Diterjang Banjir

    Tak hanya melakukan penanganan terhadap fasilitas produksi, kata Edwil, PHR juga melakukan perbaikan infrastuktur seperti jalan, lokasi, kanal serta peralatan produksi.
  • 3 jam lalu

    Gagah Berani Menyelami Dunia Migas, Kisah Semangat Kartini dari Perwira PT KPI Unit Dumai

    Ia juga berpesan untuk seleruh perempuan dan generasi muda bahwa setiap perempuan adalah makhluk mulia, dan bukanlah sosok yang lemah. Perempuan juga merupakan salah satu tonggak p
  • 11 jam lalu

    Pembawa Tepak Sirih Pembukaan MTQ Provinsi Riau ke 42, Fara Azhura Tampil Memukau

    Ia berharap dengan partisipasinya dalam MTQ ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi Kota Dumai dan Provinsi Riau.
  • Komentar
    Copyright © 2024 . All Rights Reserved.