BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 11 Maret 2024 - Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC), Thailand mendorong penduduk setempat dan orang asing untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah korupsi, memastikan adanya undang-undang khusus untuk melindungi saksi dan pelapor (whistleblower) untuk membantu pejabat mendeteksi kasus korupsi.

Konstitusi Kerajaan Thailand Pasal 63 BE2560 (2017) menekankan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam memerangi atau menunjukkan tanda-tanda korupsi, dan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat. yang melaporkan korupsi. Sementara itu, Undang-Undang Organik tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi BE 2561 (2018), Pasal 131 dan Pasal 133 memberdayakan NACC untuk memberikan perlindungan keselamatan kepada penuduh, korban, pemohon, pelapor, saksi, pelapor yang memberikan pernyataan atau melaporkan petunjuk atau informasi apa pun. tentang korupsi. Undang-undang ini juga melindungi pelaksanaan tugas pejabat pemerintah yang memberikan pernyataan atau pelaporan pelanggaran kepada NACC.

“Pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama semua sektor, baik lembaga pemerintah, organisasi swasta, maupun masyarakat sipil, untuk menyadari seriusnya ancaman yang muncul dan menyadari pentingnya masalah korupsi. Saksi atau orang yang dirugikan oleh kasus korupsi atau pelapor takut untuk mengadu atau memberikan informasi terlepas dari korupsi dan penyuapan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam memberantas korupsi dan membawa pelakunya ke pengadilan. Oleh karena itu, Konstitusi Kerajaan Thailand, oleh karena itu, menempatkan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyuapan. korupsi dengan memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam memerangi atau menunjukkan petunjuk korupsi, dan negara harus memberikan langkah-langkah untuk melindungi orang-orang yang melaporkan korupsi,” jelas NACC.

Selain itu, disebutkan bahwa saat ini masalah korupsi di negara-negara di dunia telah menjadi salah satu masalah terpenting di banyak negara, termasuk Thailand, di mana banyak sektor terkait memiliki keinginan bersama untuk membantu mencegah dan memberantas korupsi. Hakikat korupsi hanya dirasakan oleh pemberi dan penerima saja, sehingga ketika manfaatnya seimbang maka sulit bagi salah satu pihak untuk mengeluhkan rasa bersalah ini karena takut menyebabkan dirinya dan orang lain disekitarnya mendapat masalah atau diperas oleh mereka. siapa yang terlibat dalam suap tersebut.

Oleh karena itu, hukum Thailand prihatin dengan permasalahan ini sehingga memberikan kewenangan penuh kepada NACC untuk menetapkan peraturan tentang Perlindungan Saksi BE 2562 (2019, yang memberikan pedoman dalam permohonan perlindungan saksi dan pelapor.

Pedoman tersebut mendefinisikan bahwa orang yang berhak mengajukan permohonan dan perlindungan saksi meliputi penuduh, korban, pemohon, pengadu yang memberikan pernyataan, atau pelapor termasuk pasangan, orang tua, penerus, atau orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pemohon.

Untuk mengajukan pengaduan atau memberikan informasi tentang korupsi kepada NACC, siapa pun dapat menghubungi kantor NACC provinsi di seluruh negeri atau lembaga lain untuk meminta perlindungan saksi. Dalam hal saksi atau pelapor tidak dapat menyampaikan pengaduannya secara langsung, maka pengaduannya dapat disampaikan secara tertulis atau melalui surat, atau melalui sarana komunikasi lain seperti telepon, fax, atau surat elektronik, atau dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak. atas nama mereka.

Setelah menerima permohonan perlindungan saksi dan pelapor, NACC akan menyediakan petugas untuk mengamankan saksi di tempat tinggal atau tempat yang diminta oleh saksi atau pelapor atau mengatur agar saksi tinggal atau bertempat tinggal di lokasi yang ditentukan oleh kantor.

Saksi tersebut dapat memastikan bahwa NACC akan mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan data pribadi para saksi dan pelapor sambil mengatur kontak untuk memastikan kesejahteraan mereka atau secara teratur memeriksa tempat di mana mereka tinggal atau tinggal.

Selain itu, NACC akan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Kerajaan Thailand, Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan, atau lembaga lain untuk menerapkan perlindungan keamanan tambahan.

Untuk memastikan bahwa para saksi dan pelapor dapat hidup normal, jika mereka tidak dapat bekerja atau mencari nafkah selama berada di bawah perlindungan, NACC menyediakan biaya dan tunjangan karena mereka berhak atas kompensasi. Jika terjadi kerugian terhadap nyawa, badan, kesehatan, kebebasan, reputasi, harta benda atau hak-hak saksi lainnya, dan biaya-biaya lain untuk memberikan kesaksian kepada petugas, maka kompensasi untuk perlindungan saksi akan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Kementerian Kehakiman. atau sebagaimana ditentukan oleh pemerintah.

NACC menyimpulkan bahwa lembaga tersebut mengakui dan menghargai perlindungan saksi dan pelapor karena mereka adalah orang-orang penting yang dapat membantu Thailand meningkatkan transparansi dan menghapuskan korupsi dari masyarakat Thailand, serta meningkatkan indeks persepsi korupsi ke tingkat yang lebih tinggi setara dengan tingkat internasional.

Untuk pelaporan pelanggaran apa pun yang dilakukan pejabat pemerintah, silakan menghubungi Kantor NACC Telp. 1205 atau situs web: www.nacc.go.th

--------------------------------------------------- --

Referensi: https://nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20240304143021 ?

UU Organik Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi BE 2561 (2018), Pasal 131 dan Pasal 133 menyertai Peraturan Komisi Nasional Anti Korupsi tentang Perlindungan dan Pendampingan Saksi BE 2562 (2019)

*Terjemahan siaran pers ini didanai oleh Dana Anti-Korupsi Nasional (NACF).

Komisi Nasional Anti Korupsi (NACC), Thailand
Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC), Thailand merupakan organisasi independen konstitusional dan diawasi oleh sembilan komisaris yang dipilih dari berbagai profesi. Badan ini berwenang untuk melakukan pekerjaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah, dalam penyelidikan aset, serta dalam pemantauan etika dan kebajikan para pemegang jabatan politik.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan serta mendukung dan membangun kesadaran akan hukuman bagi pelaku korupsi. NACC diawasi oleh Dewan NACC dan memiliki Kantor NACC sebagai badan administratifnya.

Sejak tahun 1997, Pengadilan Thailand telah memutuskan dan menghukum politisi, mantan menteri, pejabat tinggi pemerintah serta eksekutif sektor swasta dalam ribuan kasus yang diajukan oleh NACC.

Penerbit bertanggung jawab penuh atas isi pengumuman ini.

Hashtag: #IntegrityWay #AntiCorruption #ZeroCorruption #NACC #NACF

 https://nacc.go.th/english