PEKANBARU - Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Pekanbaru Hj Elmi Gurita membantah tudingan miring terkait dana hibah yang ditujukan kepada sekolah tempatnya dirinya memimpin.

 

Secara tegas Hj Elmi Gurita kepada media Senin (15/05/2023) menyebutkan bahwa informasi adanya dana hibah ke sekolah SMA N 5 adalah hoax. Bahkan sepersenpun tidak ada dana hibah masuk ke sekolah.

 

"Sekolah tidak pernah menerima dan hibah satu sen pun. Jika ada informasi keliru diluar itu adalah hoax," tegasnya. 

 

Tidak hanya itu, Hj Elmi Gurita juga meluruskan terkait informasi miring soal kutipan dana perpisahan dimana hal itu merupakan permintaan siswa dan sudah berdasarkan hasil rapat bersama anak didik kelas 12, orang tua murid, OSIS dan Komite. 

 

"Kami melaksanakan kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa sudah melalui prosedur yang benar. Perwakilan siswa kelas 12 menghadap saya untuk minta izin melaksanakan pertemuan dengan pengurus osis guna membicarakan perpisahan. Saran saya ajak perwakikan orang tua dan pengurus komite ikut alam pertemuan," terangnya.

 

"Laporan saya terima semua ikut rapat setuju dengan keputusan yang dibuat oleh mereka. Untuk selanjutnya perwakilan siswa kelas 12 dan pengurus osis lah yang melaksanakan persiapan kegiatan perpisahan. Terkait berapa uang yang terkumpul saya sendiri pun tidak mengetahui karena mereka lansung koordinir dan membayar ke hotel," tambahnya. 

 

Kepsek SMKN 5 Pekanbaru mengaku jika seluruh informasi negatif terkait sekolah yang dipimpinnya adalah fitnah dan hoax. Untuk itu dia menyarankan agar seluruh pihak berfikir positif.

 

Terpisah Aktivis pendidikan Riau, Erwin Rodimart Sitompul S.Pd menjelaskan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah dan tidak ada paksaan terkait pungutan dana perpisahan karena memang tidak boleh dianggarkan di dana BOS.

 

"Juknisnya tidak diperbolehkan di dana BOS selagi tidak ada paksaan tidak masalah menurut saya. Berbeda seperti informasi kita terima di SMK N 6 Dumai, jika tidak berpartisipasi makan ujian siswa akan dipersulit hal ini yang harus ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Disdik Riau," ucapnya.

 

Erwin berharap informasi yang keliru harus diluruskan karena menyangkut nama baik sekolah dan pendidikan anak dimana tempat mereka menuntut ilmu.**