• Home
• Pekanbaru
• Fitra Riau: Gedung DPRD Riau Masih Mencukupi

Kamis, 26 November 2015 20:53:00

Fitra Riau: Gedung DPRD Riau Masih Mencukupi

Dianggarkan Rp50 Miliar

Gedung DPRD Riau

PEKANBARU- Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, Usman mengungkapkan tidak ada kajian yang menyimpulkan bahwa kantor DPRD Riau yang ada saat ini tidak layak digunakan.

“Yang ada justru menyatakan gedung DPRD Riau masih layak dan masih mencukupi kebutuhan, walaupun saat ini anggotanya telah bertambah,” ujar Usman.

Menurut Usman, uang rakyat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bukan malah dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Pembangunan apa pun tentu harus sesuai dengan kebutuhan rakyat. Uang rakyat haram hukumnya digunakan untuk pembangunan yang sifatnya untuk berfoya-foya,” tuturnya.

Ia curiga pihak eksekutif dan legislatif di daerah ikut-ikutan dengan DPR, yang berhasil meloloskan anggaran pembangunan gedung baru parlemen di Senayan, Jakarta.

“Pemprov Riau seharusnya menyadari kondisi yang melilit rakyat saat ini. Dua tahun berjalan (pemerintahan saat ini), pembangunan sangat minim. Birokrasi nggak beres, serta lamban dalam pelaksanaan kegiatan,” ulasnya.

Ia katakan, pada 2014 nyaris tak ada pembangunan selain hanya operasional rutin. Tahun 2015 kondisinya juga hampir sama. “Jadi tidak perlu lagi mengadakan kegiatan yang tidak ada manfaat langsung ke publik. Yang ada hanya menfasilitasi kepentingan birokrat dan pejabat,” tegasnya.

Menurut Usman, seharusnya Pemprov Riau saat ini fokus mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan, baik jangka pendek atau pun jangka panjang. “ Ini sudah tahun ke tiga RPJMD, apa hasilnya? Sudahkan mencapai target? Saya yakin belum,” pungkasnya.

Banyak Maunya

Usulan anggaran pembangunan gedung baru dewan merupakan satu dari sekian permintaan wakil rakyat yang masuhk dalam RAPBD Riau 2016, yang mesti disahkan paling lambat 30 November nanti. Permintaan lainnya seperti kenaikan tunjangan perumahan, dari Rp 19 juta menjadi Rp 30 juta per bulan, serta penambahan uang perjalanan dinas (SPPD).

Pengamat kebijakan publik dari Universita Riau, Saiman Pakpahan menganggap anggota dewan tidak memikirkan rakyatnya. Hanya mengutamakan kesejahteraannya pribadi.

"Politisi itu seharusnya jangan mikirkan yang begituan. Tapi harus sadar lebih mengedepankan ideologi, ketimbang materi. Kalau seperti ini kan lebay dan cengeng namanya," ucapnya.

Menurut Saiman fungsi dari legislatif itu bukan menghabiskan uang rakyat tapi memikirkan uang tersebut agar sampai kepada rakyat. Bertentangan sekali apa yang dilakukan wakil rakyat dan apa yang semestinya mereka perjuangkan.

Kata dia, kehadiran anggota dewan untuk mewakili rakyat dan harus memperjuangan kepentingan mereka. Bukan berjuang untuk kebutuhan hidupnya pribadi.

Saiman mengatakan, anggota dewan harus paham dengan semangat mereka mewakili rakyat. Jangan ingin sama dengan eksekutif. “Antara politisi dan aparatur negara beda. Aparatur itu memang kelompok yang bersentuhan dengan administrasi. Mereka membutuhkan banyak hal menunjang kerja mereka. Sedangkan politisi itu lebih pada kerja kelembagaan. Legislasi, kontrol dan budget,"ujarnya.

Ia menilai kerja dan tugas dari wakil rakyat lebih longgar dibandingkan pekerjaan eksekutif. "Lebih teknis itu di aparatur eksekutif, jadi mereka harus paham,"jelasnya.

Sementara itu, Plt Sekda Provinsi Riau Muhammad Yafis, mengatakan, apa yang diminta wakil rakyat tersebut adalah haknya sebagai pejabat di daerah. Itu tertera dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2005 yang mengatur hak-hak protokoler pejabat di daerah, termasuk di dalamnya anggota legislatif.

"Untuk perjalanan dinas di tingkat A, sebelumnya disetarakan dengan eselon II. Untuk anggota dan pimpinan disetarakan dengan eselon I," ujar Yafiz.

“Pada tahun 2016 nanti, kewenangan itu kembali diserahkan kepada daerah. Pemerintah daerah yang mengatur pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas para pejabatnya,” imbuhnya.(tpc)

3 tahun lalu

Anggota DPRD Riau H Sunaryo Serahkan Donasi untuk Palestina USD 7600

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Yang Mulya Duta Besar Palestina Untuk Indonesia, H. E. Dr. Zuhair Al Shun di Jakarta. Duta Besar Palestina menyampaikan terimakasih dan mend

6 tahun lalu

Tanpa Izin Istri Pertama, Anggota DPRD Riau Ini Mengaku Sudah Nikah Siri

Menanggapi hal itu, Suhardiman mengaku santai dan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Karena, Suhardiman sudah menikahi Suci secara siri sekitar 3 tahun lalu. Dia mengakui pernikaha

8 tahun lalu

Ditunjuk Ketua DPRD Riau, SK Septina di Kemendagri

Hingga kini, Septina Primawati belum bisa merasakan empuknya duduk di kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau

8 tahun lalu

Gedung DPRD Riau Diintai KPK, Semua Ruang Dipasang CCTV

Sejumlah ruangan di gedung DPRD Riau akan dipasangi kamera pemantau atau closed circuit television (CCTV) sesuai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat berkunjung ke le