Jumat, 06 Oktober 2023 23:46:00
Kajati Riau Ikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kejaksaan RI Tahun 2023
PEKANBARU - Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi didampingi Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Robinson Sitorus, S.H., MM., M.H, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Imran Yusuf, S.H., M.H dan Koordinator bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Fauzy Marasabessy, S.H, M.H mengikuti kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kejaksaan RI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Menpan RB, Kamis (05/10/2023) sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta Selatan.
Adapun peserta yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kejaksaan RI Tahun 2023 yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng.
Tim Juri KIPP Kapusdastrimti Kejaksaan Agung RI Dr. Siswanto SH,.MH, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Startegi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik Ajib Rakhmawanto S.IP,.M.SI, Dr dan Fahrul Rizal Analis Kebijakan Madya pada Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB.
Dalam paparannya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi mengambil judul “JAGA ZAPIN” (Jaga Zona Pertanian, Perekonomian dan Industri) Upaya Mengatasi Permasalahan di Sektor Perkebunan Sawit di Provinsi Riau.
Dalam paparannya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi menyampaikan latar belakang program Jaga Zapin yaitu sebagai implementasi dari reformasi birokrasi yang mengadopsi tarian Melayu Zapin yang secara historis merupakan bentuk akulturasi budaya yang akomodatif dan kolaboratif. Dan tujuan inovasi program Jaga Zapin yaitu memperbaiki tata kelola di sektor perkebunan kelapa sawit, Memperbaiki harga TBS.
Memperbaiki regulasi di sektor kelapa sawit yang berkeadilan bagi para petani/pekebun sawit dan dunia usaha. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI berwenang Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Pasal 30 ayat (1) huruf d), Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum (Pasal 30B huruf b), Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme (Pasal 30B huruf d), Menangani tindak pidana yang menyebablan kerugian perekonomian negara (Pasal 35 ayat (1) huruf k) dan Tugas Direktif dari Presiden dalam menjaga iklim investasi, pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya dalam paparannya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi menyampaikan Kebaruan dan Nilai Tambah JAGA ZAPIN yaitu belum pernah dilaksanakan oleh satker lain sebelumnya. Kegiatan yang unik karena dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor pertanian, perekonomian dan industri di Provinsi Riau dengan cara-cara yang baru dan berbeda melalui berbagai instrumen yang melekat dengan kewenangan Kejaksaan.
Penyelesaian masalah melalui pendekatan “soft approach” dengan mengedepankan fungsi Intelijen dan Datun atau menggunakan “hard approach” melalui penegakan hukum pidana (Tindak Pidana Umum dan Khusus) atau dilakukan secara simultan. Pelaksanaan kegiatan “Jaga ZAPIN” melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) baik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, pelaku usaha dan masyarakat. Dampak positif dari “Jaga ZAPIN” dapat langsung dirasakan oleh masyarakat karena bersentuhan langsung dengan yang kebutuhan dasar masyarakat.
Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kejaksaan RI Tahun 2023 berjalan tertib, aman dan lancar.**
Share
Berita Terkait
PT Atom Jaya Makmur Klaim Progress 3,9 Persen Belum Dibayar, Minta Hak Pekerjaan Diselesaikan
Zidan menambahkan, pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara musyawarah. Namun, ia meminta hak atas pekerjaan yang telah dilakukan serta biaya yang telah dikeluarkan dapat d
HUT ke-81 RI, Kemnaker Tegaskan Komitmen Perkuat SDM dan Perluas Kesempatan Kerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, momentum kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kebijakan yang membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan d
JSCCIB Joins Forces with Public Sector and World Bank to Launch "The Bangkok Business Summit 2026: Reinvent Thailand, Resilient ASEAN"
This event serves as a milestone paving the way toward the IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026, which Thailand will proudly host in Bangkok in October 2026, as well as Thaila
HUT Ke-81 RI di Dumai Berlangsung Semarak, Paskibraka dan Ragam Budaya Nusantara Warnai Upacara Kemerdekaan
Elemen tetesan minyak melambangkan komoditas strategis daerah, khususnya industri pengolahan minyak mentah dan minyak sawit (CPO) yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Kot
Komentar
Terkini
Nasional 17 menit lalu
PT Atom Jaya Makmur Klaim Progress 3,9 Persen Belum Dibayar, Minta Hak Pekerjaan Diselesaikan
Zidan menambahkan, pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara musyawarah. Namun, ia meminta hak atas pekerjaan yang telah dilakukan serta biaya yang telah dikeluarkan dapat diselesaikan secara transparan.
Nasional 14 jam lalu
HUT ke-81 RI, Kemnaker Tegaskan Komitmen Perkuat SDM dan Perluas Kesempatan Kerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, momentum kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kebijakan yang membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peningkatan kompetensi.
Media Outreach 14 jam lalu
JSCCIB Joins Forces with Public Sector and World Bank to Launch "The Bangkok Business Summit 2026: Reinvent Thailand, Resilient ASEAN"
This event serves as a milestone paving the way toward the IMF-World Bank Group Annual Meetings 2026, which Thailand will proudly host in Bangkok in October 2026, as well as Thailand's upcoming ASEAN Chairmanship in 2028.
Dumai 14 jam lalu
Propemperda 2027 Disahkan, Pemko dan DPRD Dumai Sepakati 13 Ranperda Prioritas Pembangunan Daerah
Agenda rapat meliputi penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai Propemperda Tahun 2027, permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota DPRD, serta penyampaian pendapat Wali Kota Dumai terhadap program legislasi da
Dumai 14 jam lalu
Paisal Tegaskan Komitmen Pembangunan Prioritas dalam Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Selasa (18/8/2026), menjadi forum strategis dalam menyelaraskan pandangan antara pemerintah daerah dan legislatif terkait arah
Dumai kemarin
Rutan Dumai Rutin Gelar Senam Pagi untuk Jaga Kebugaran Warga Binaan
Kegiatan olahraga tersebut menjadi salah satu bagian dari pembinaan yang memberikan ruang kepada warga binaan untuk menjaga kesehatan sekaligus membangun pola hidup yang lebih positif.
Terpopuler