• Home
  • Politik
  • Ikatan Mahasiswa Duri di Sumbar Serukan Pilkada Bengkalis Damai
Selasa, 04 Agustus 2020 13:49:00

Ikatan Mahasiswa Duri di Sumbar Serukan Pilkada Bengkalis Damai

Ilustrasi.

Oleh: Indra Gunawan (Ketua ikatan Mahasiswa Duri di Padang)

PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Pilkada)  2020 sudah di depan mata. Menjelang pesta demokrasi itu di mulai, yang begitu hangat di perbincangkan setiap orang didaerah yang ada di Indonesia saat iniyang paling seksi ialah Pilkada ( pemilihan kepada daerah ). yang akan di lakukan 9 Desember nantinya.

Kami yang terhimpun dalam Ikatan Mahasiswa Duri yang berkuliah di Padang Menghimbau kepada Masyarat yang berada di Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pemilu damai, yang artinya tidak menyia-nyiakan hak suaranya untuk kemenangan calon pemimpinNo. 1 di Kabupaten Bengkalis nanti yang sudah saudara-saudari dambakan.

Pemilih yang merdeka akan mampu memberikan evaluasi obyektif, tanpa tekanan, dan kontributif pada peningkatan kualitas dan integritas pilkada.

Di karenakan satu hak suara sangat berati untuk menentukan calon pemimpin di Kabupaten Bengkalis yang akan membawa Kabupaten Bengkalis lebih sejahtera lagi, jangan biarkan hak suara yang kita miliki hangus atau di selewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab nantinya.

Pilkada langsung dan serentak, dalam seruan tersebut, adalah bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi elektoral dalam konstruksi negara hukum Indonesia yang diupayakan oleh seluruh elemen bangsa pasca kejatuhan rezim Orde Baru.

Sehingga semua pihak haruslah memberikan dukungan konstruktif sehingga proses politik tersebut berjalan damai, berkualitas, dan berintegritas.

Sebagai sebuah mekanisme pengisian jabatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pilkada adalah pula mekanisme evaluasi atas kepemimpinan yang telah berlangsung sebelumnya dan proyeksi atas kepemimpinan yang diidamkan untuk masa lima tahun berikutnya.

Kemerdekaan pemilih adalah kunci penentu kualitas dan integritas pilkada, selain variabel lainnya seperti independensi penyelenggara pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, penegakan hukum yang fair atas berbagai pelanggaran pidana Pilkada, dan lainnya.

Dalam alam demokrasi, masyarakat merupakan subyek utama yang memainkan peranan penting untuk menjaga keseimbangan agar demokrasi berjalan dengan baik, seperti ungkapan latin Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Adapun salah satu siklus demokrasi yang harus mendapat pengawasan dari masyarakat yakni kehadiran kontestasi politik atau yang lebih familier kita kenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni satu kontestasi politik lokal untuk memilih Kepala Daerah beserta wakilnya. Masyarakat atau publik harus benar-benar mendorong terciptanya situasi kontestasi politik yang dinamis, beradab, dan jauh dari pertarungan politik identitas yang berbasis pada isu SARA.

Sebagaimana Rosseau katakan, bahwa demokrasi hanya akan berjalan di dalam lambung yang sehat, dan masyarakat beserta instrumen politik lainnya merupakan prasyarat kunci bagi hadirnya lambung yang sehat dengan catatan mereka merupakan subyek-subyek politik yang benar memiliki literasi (pendidikan) politik yang baik. Kecerdasan masyarakat dalam berpolitik merupakan inventasi demokrasi yang sangat penting bagi bangsa ini. Perhelatan politik Pilkada yang damai hanya akan hadir jika masyarakat mampu bersinergi dengan negara dan partai politik, sehingga secara berkelanjutan dapat dibangun mekanisme demokrasi yang beradab, tanpa saling menjatuhkan.

Adapun ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kontestasi politik lokal tidak sekedar menjadi ajang perebutan kursi kepala daerah, namun juga menjadi ajang pembuktian demokrasi yang bermoral

Pertama, masyarakat harus menjadi subyek politik sehingga memiliki bargainingposition  dalam kontestasi politik. Kedua, mendorong kondisi politik yang kondusif dan dinamis, sehingga panggung politik lokal menjadi ajang pembelajaran (literasi) politik bagi publik, bukan sekedar adu kuat antar partai politik.

Ketiga, menolak segala bentuk model kampanye politik yang tidak mendidik dan mengesampingkan aspek moralitas seperti: kampanye hitam. Keempat, melihat dengan seksama visi-misi setiap kontestan politik sehingga pilihan yang dijatuhkan nantinya merupakan pilihan rasional berdasarkan pemahaman dan telaah trackrecord kontestan. Kelima, tolak segala bentuk framing politik yang berbau SARA, ujaran kebencian, dan informasi hoax sehingga masyarakat mampu menciptakan ruang politik yang sehat dan bermartabat.

Jika keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat niscaya hajatan politik lokal Pilkada akan berlangsung secara damai, khidmat, dan membawa iklim demokrasi yang mencerdaskan nir kampanye kotor (hitam).***

Share
Berita Terkait
  • 7 jam lalu

    Iwan Kurniawan, EGM Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Dianugerahi Gelar Tokoh Bakti Bestari Pesisir Melaka oleh PIPSM

    Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai Iwan Kurniawan meraih Anugerah Bakti Bestari Pesisir Selat Melaka 2026
  • 12 jam lalu

    300 Paket Pasar Murah Disambut Antusias, PHR Ciptakan Energi Kepedulian Bagi Warga di Sekitar Operasi

    Upaya ini merupakan bagian dari dari kontribusi Perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta Menjaga hubungan baik dengan masyarakat disekitar wilayah oper
  • kemarin

    Gibran Pilih Mundur demi Kepentingan Bangsa, Jabatan Bukan Segalanya

    Bagi sebagian masyarakat, keputusan ini mungkin masih menyisakan pertanyaan. Namun, satu hal yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana sebuah jabatan publik seharusnya tidak me
  • kemarin

    PHR Cetak Kinerja Positif, Sumur Mutiara 00010 di Rokan Hilir Berhasil Produksi 2.801 BOPD

    Melalui pelaksanaan program pengeboran yang berkelanjutan, optimalisasi potensi reservoir, serta penguatan aspek keselamatan dan keandalan operasi, PHR terus berupaya memberikan ko
  • Komentar
    Copyright © 2026 . All Rights Reserved.