• Home
• Siak
• Sekda Siak Hadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan

Kamis, 01 April 2021 22:52:00

Sekda Siak Hadiri Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan

SIAK, globalriau.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman hadiri Rapat koordinasi (Rakor) pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Riau, bersama dengan Pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Rakor tersebut ditaja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (30/3/2021), di kantor BPKP Provinsi Riau.

Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Riau itu dibuka oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, dan juga dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Elfin Ilyas, Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Kepala BPKP Provinsi Riau Farid Firman, Bupati/Walikota se-Provinsi Riau serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wagubri menyampaikan telah genap setahun Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menetapkan kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial selama masa pandemi.

“Di antaranya menetapkan bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten atau kota,” kata Wagubri.

Selain itu ada juga bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) bagi pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Kemudian dari sisi sektoral, Wagubri menuturkan bahwa Pemprov Riau juga telah menetapkan struktur APBD Tahun 2021 yang terbagi dalam alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan total nilai sebesar Rp9,19 triliun.

“Sedangkan, untuk pengalokasian pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19 ditetapkan sebesar dua triliun melalui pengembangan sektor industri, pertanian, pariwisata, insfratruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pengembangan SDM,” ucapnya.

Menurutnya, dengan luasnya cakupan program dan besarnya dana yang dialokasikan tersebut, untuk itu diperlukan strategi pengawalan yang tepat untuk memastikan  tata kelola yang baik serta dalam rangka memitigasi resiko kegagalan program.

“Untuk itulah, peran pengawasan oleh aparat pengawasan intern menjadi sangat urgent dilakukan,” tuturnya.

Turut hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Elfin Ilyas, Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Kepala BPKP Provinsi Riau Farid Firman, Inspektur Daerah Provinsi Riau Sigit Juli Hendriawan dan undangan lainnya.(jhn/infotorial)

kemarin

Imigrasi Dumai Tetap Buka Layanan LARISA di Tengah Libur Nasional Kenaikan Isa Almasih

Keberadaan layanan akhir pekan tersebut dinilai menjadi bentuk transformasi pelayanan publik yang semakin adaptif, sekaligus memperkuat komitmen Imigrasi Dumai dalam menghadirkan l

2 hari lalu

Program JALUR Polres Dumai Hadirkan Layanan Humanis hingga Bantuan Sosial di TPI Purnama

Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat pesisir yang membutuhkan perhatian dan pelay

3 hari lalu

Perkuat Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Dorong Pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi di Dumai

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Dumai tersebut menghadirkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Junior Manerep

3 hari lalu

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko t