• Home
  • Dumai
  • Mengulik Tahapan SPAM Regional Dumai, Ternyata...
Jumat, 22 Desember 2017 22:57:00

Mengulik Tahapan SPAM Regional Dumai, Ternyata...

Tahapan program air minum Kota Dumai hingga 2030.
DUMAI, Globalriau.com - Semangat pemerintah kota Dumai dibawah kepemimpinan Zulkifli As-Eko Suharjo yang sangat tinggi untuk mengalirkan air bersih bagi masyarakat ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang disampaikan. Apakah program tersebut hanya angin syurga semata...?
 
Hasil penelusuran redaksi Globalriau.com ke berbagai sumber dan fakta dilapangan menemukan banyak keganjilan. Pasalnya, klaim pemerintah yang mengandalkan SPAM Dumai, Rohil dan Bengkalis (Durolis) yang justru digagas pemerintah Provinsi Riau belum satupun terbukti wujud dan fisiknya melainkan hanya kegiatan ceremonial MoU dan pemancangan tiang pertama pada Senin 21 Agustus 2017 lalu.
 
Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, M Nasir pada Kamis (21/12/2017) sore memaparkan bahwa Program Ragional SPAM Durolis sejak 2016 telah dimulai berbagai rangkaian pengerjaan oleh Pemprov Riau diantaranya pembangunan rumah pompa dan Genset senilai Rp1,4 miliar, pembangunan pipa JDU sepanjang 1,04 Km senilai RP5 miliar ke arah Dumai dan pada 2017 telah dibangun pipa JDU sepanjang 5,04 Km dengan nilai Rp28 miliar ke arah Dumai lalu di Bulan Juli pemerintah pusat telah membangun IPA di Tanjung Melawan senilai Rp79 miliar.
 
Anehnya, saat pemaparan oleh Sekda Dumai dihadapan sejumlah awak media yang hadir, pembangunan yang dijelaskan diatas tidak disertakan dengan bukti foto, selain itu juga tidak dijelaskan secara rinci tahapan dan rangkaian pembangunan tersebut apakah sudah selesai sepenuhnya atau hanya sebahagian saja.
 
FOTO: Konsep site plan SPAM regional offtake Kota Dumai
 
Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemko Dumai, Riski Kurniawan, ketika ditanya terkait dokumentasi foto yang dipaparkan sekda, mengaku tidak mengetahui dan begitu juga terhadap alamat keberadaan rumah pompa dan Genset yang dibangun dengan dari dana APBD Provinsi.
 
"Kami tidak tahu soal itu, coba saja tanya sama kabid PU yang membidangi itu," jelasnya.
 
Guna memastikan hal tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi tahapan penyelesaian air bersih ke legislatif. Karena, selain terkait pemaparan Sekda, awak media juga hendak memastikan apakah benar informasi yang menyebutkan DPRD enggan menyetujui jika ada APBD yang menjadi beban dalam proses penyelesaian air bersih tersebut dikarenakan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum.
 
Johannes Tetelepta, anggota komisi III DPRD Kota Dumai yang berhasil diwawancara menyakui selama ini pihaknya tidak mengetahui adanya tahapan pembangunan yang dimaksud."Yang kami ketahui belum ada pembangunan untuk Durolis karena sejauh ini belum ada laporan masuk ke DPRD, rapat terakhir bersama Sekda pada pertengahan 2017 lalu mereka hanya bilang SPAM ini akan diswastakan, namun tahapannya dan teknisnya bagaimana kami tidak diberitahu jadi kita tunggu saja," sebutnya.
 
"Kita harus pisahkan PDAM atau Durolis, kalau PDAM itu hibah pemkab Bengkalis saat Dumai menjadi Kota Madya dahulunya. Jika yang ditanya soal Durolis, kami tidak mendapat adanya laporan tahapan penyelesaian, soalnya pipa HDPE yang ditanam sejak 2008-2011 itu masih berstatus DPK dan belum menjadi milik pemko Dumai," jelasnya.
 
Johannes menampik isu adanya informasi yang menyatakan DPRD menghambat percepatan penyelesaian air bersih di Kota Dumai."Kita justru sangat mendukung agar program prioritas walikota ini segera terealisasi, namun kenyataanya memang belum ada alokasi APBD Dumai yang diminta untuk air bersih sampai hari ini, bahkan sejak 2015 kami meminta data titik pipa HDPE yang rusak akibat pelebaran drinase kemarin, sampai hari ini belum diberikan apalagi saat ini lokasi penimbunan pipa sudah ditimpa oleh pengaspalan dan rigit." katanya.
 
DPRD mengaku bingung jika memang pengelolan air bersih nantinya akan diswastakan. Pasalnya, harus ada tahapan panjang yang harus dilewati mengingat adanya APBD Dumai yang sudah ikut tertelan dan hal tersebut juga menyangkut kesepakatan diantaranya DPRD serta masyarakat.
 
"Yang jelas, sejauh ini kami belum mendapat kepastian terkait tahapan penyelesaian program air bersih, kalaupun nanti pemerintah menyampaikan kepada kami secara kelembagaan kami akan pelajari," tandasnya.
 
Johannes mengakui, DPRD berkali-kali mengingatkan agar pemerintah segera mewujudkan air bersih karena sudah terlalu lama ditunggu oleh masyarakat.(gie)
Share
Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Polres Dumai Jenguk Petugas KPPS yang Tersengat Listrik saat Pasang Tenda TPS

    Usai menyampaikan apresiasi dan dukungan tersebut, Ipda J. Munthe didampingi Ps. Kanit 4 Sat Intelkam Polres Dumai Aiptu Suardi Hasibuan, Ps. Kanit 1 Sat Intelkam Polres Dumai Brip
  • 4 bulan lalu

    Perayaan Natal, PT Pelita Agung Agrindustri Berikan Bantuan Sembako kepada Lansia dan Anak Yatim

    Salah satu penerima bantuan, Marlina mengatakan bantuan sembako yg diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan.
  • 4 bulan lalu

    Perampokan Kapal Mulai Marak Terjadi di Perairan Dumai

    Kondisi tersebut hingga kini belum mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Dikhawatirkan hal ini akan memperburuk citra pelabuhan Dumai sebagai kawasan industri dan pe
  • 5 bulan lalu

    Serahkan Santunan 491 Anak Yatim dan Piatu, Walikota Minta Doa Agar Kota Dumai Mendapat Keberkahan

    Dalam sambutannya, Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS menyampaikan bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan tujuan untuk dapat meringankan beban masyarakat kh
  • Komentar
    Copyright © 2024 . All Rights Reserved.