Jumat, 22 Desember 2017 22:57:00
Mengulik Tahapan SPAM Regional Dumai, Ternyata...
DUMAI, Globalriau.com - Semangat pemerintah kota Dumai dibawah kepemimpinan Zulkifli As-Eko Suharjo yang sangat tinggi untuk mengalirkan air bersih bagi masyarakat ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang disampaikan. Apakah program tersebut hanya angin syurga semata...?
Hasil penelusuran redaksi Globalriau.com ke berbagai sumber dan fakta dilapangan menemukan banyak keganjilan. Pasalnya, klaim pemerintah yang mengandalkan SPAM Dumai, Rohil dan Bengkalis (Durolis) yang justru digagas pemerintah Provinsi Riau belum satupun terbukti wujud dan fisiknya melainkan hanya kegiatan ceremonial MoU dan pemancangan tiang pertama pada Senin 21 Agustus 2017 lalu.
Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, M Nasir pada Kamis (21/12/2017) sore memaparkan bahwa Program Ragional SPAM Durolis sejak 2016 telah dimulai berbagai rangkaian pengerjaan oleh Pemprov Riau diantaranya pembangunan rumah pompa dan Genset senilai Rp1,4 miliar, pembangunan pipa JDU sepanjang 1,04 Km senilai RP5 miliar ke arah Dumai dan pada 2017 telah dibangun pipa JDU sepanjang 5,04 Km dengan nilai Rp28 miliar ke arah Dumai lalu di Bulan Juli pemerintah pusat telah membangun IPA di Tanjung Melawan senilai Rp79 miliar.
Anehnya, saat pemaparan oleh Sekda Dumai dihadapan sejumlah awak media yang hadir, pembangunan yang dijelaskan diatas tidak disertakan dengan bukti foto, selain itu juga tidak dijelaskan secara rinci tahapan dan rangkaian pembangunan tersebut apakah sudah selesai sepenuhnya atau hanya sebahagian saja.
.JPG)
FOTO: Konsep site plan SPAM regional offtake Kota Dumai
Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemko Dumai, Riski Kurniawan, ketika ditanya terkait dokumentasi foto yang dipaparkan sekda, mengaku tidak mengetahui dan begitu juga terhadap alamat keberadaan rumah pompa dan Genset yang dibangun dengan dari dana APBD Provinsi.
"Kami tidak tahu soal itu, coba saja tanya sama kabid PU yang membidangi itu," jelasnya.
Guna memastikan hal tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi tahapan penyelesaian air bersih ke legislatif. Karena, selain terkait pemaparan Sekda, awak media juga hendak memastikan apakah benar informasi yang menyebutkan DPRD enggan menyetujui jika ada APBD yang menjadi beban dalam proses penyelesaian air bersih tersebut dikarenakan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum.
Johannes Tetelepta, anggota komisi III DPRD Kota Dumai yang berhasil diwawancara menyakui selama ini pihaknya tidak mengetahui adanya tahapan pembangunan yang dimaksud."Yang kami ketahui belum ada pembangunan untuk Durolis karena sejauh ini belum ada laporan masuk ke DPRD, rapat terakhir bersama Sekda pada pertengahan 2017 lalu mereka hanya bilang SPAM ini akan diswastakan, namun tahapannya dan teknisnya bagaimana kami tidak diberitahu jadi kita tunggu saja," sebutnya.
"Kita harus pisahkan PDAM atau Durolis, kalau PDAM itu hibah pemkab Bengkalis saat Dumai menjadi Kota Madya dahulunya. Jika yang ditanya soal Durolis, kami tidak mendapat adanya laporan tahapan penyelesaian, soalnya pipa HDPE yang ditanam sejak 2008-2011 itu masih berstatus DPK dan belum menjadi milik pemko Dumai," jelasnya.
Johannes menampik isu adanya informasi yang menyatakan DPRD menghambat percepatan penyelesaian air bersih di Kota Dumai."Kita justru sangat mendukung agar program prioritas walikota ini segera terealisasi, namun kenyataanya memang belum ada alokasi APBD Dumai yang diminta untuk air bersih sampai hari ini, bahkan sejak 2015 kami meminta data titik pipa HDPE yang rusak akibat pelebaran drinase kemarin, sampai hari ini belum diberikan apalagi saat ini lokasi penimbunan pipa sudah ditimpa oleh pengaspalan dan rigit." katanya.
DPRD mengaku bingung jika memang pengelolan air bersih nantinya akan diswastakan. Pasalnya, harus ada tahapan panjang yang harus dilewati mengingat adanya APBD Dumai yang sudah ikut tertelan dan hal tersebut juga menyangkut kesepakatan diantaranya DPRD serta masyarakat.
"Yang jelas, sejauh ini kami belum mendapat kepastian terkait tahapan penyelesaian program air bersih, kalaupun nanti pemerintah menyampaikan kepada kami secara kelembagaan kami akan pelajari," tandasnya.
Johannes mengakui, DPRD berkali-kali mengingatkan agar pemerintah segera mewujudkan air bersih karena sudah terlalu lama ditunggu oleh masyarakat.(gie)
Share
Berita Terkait
HUT Ke-81 RI di Dumai Berlangsung Semarak, Paskibraka dan Ragam Budaya Nusantara Warnai Upacara Kemerdekaan
Elemen tetesan minyak melambangkan komoditas strategis daerah, khususnya industri pengolahan minyak mentah dan minyak sawit (CPO) yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Kot
Upacara HUT Ke-81 RI di Kota Dumai Tampilkan Harmoni dalam Keberagaman
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Dumai menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan untuk menghargai
Propemperda 2027 Disahkan, Pemko dan DPRD Dumai Sepakati 13 Ranperda Prioritas Pembangunan Daerah
Agenda rapat meliputi penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai Propemperda Tahun 2027, permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota DPR
Paisal Tegaskan Komitmen Pembangunan Prioritas dalam Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Selasa (18/8/2026), menjadi forum strategis dalam me
Komentar
Terkini
Dumai 17 jam lalu
Tiga Kader Lintas Parpol Resmi Bergabung ke NasDem Dumai
Dengan bergabungnya Hasan, Bujang Dei dan Tanjudin Efendi, Partai NasDem Dumai dinilai semakin memperkuat konsolidasi internal sekaligus menambah energi baru menghadapi dinamika politik ke depan.
Bengkalis kemarin
Perkuat Keandalan Operasi dan Produksi Migas, PHR Resmikan Fasilitas EPF Libo GS
Keberhasilan berkelanjutan di Lapangan Libo ini tak lepas dari penerapan teknologi hulu migas mutakhir dan kepatuhan tinggi terhadap aspek Health, Safety, and Environment (HSE).
Pekanbaru 2 hari lalu
Aktivis Minta Pers Kawal Pengusutan Dugaan Korupsi Dana CSR BI
Menurutnya, transparansi proses hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta memastikan dana yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dikelola sesuai ketentuan.
Media Outreach 2 hari lalu
tridorian meluncurkan Gemini Enterprise Experience Center di Singapura untuk membantu perusahaan mengubah ambisi AI menjadi hasil bisnis
Bagi perusahaan di Singapura, hal ini penting karena adopsi AI makin dinilai bukan dari kebaruan saja, melainkan dari kemampuannya sekaligus mendukung produktivitas, kualitas pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan tata kelola. Pedoman AI bertan
Nasional 2 hari lalu
GPEI Riau Hadiri Rakernas I di Jakarta, Perkuat Sinergi Dorong Ekspor Nasional
Sekretaris GPEI Riau Nita Ariani menyebut Rakernas menjadi ruang penting bagi pengurus daerah untuk bertukar informasi dan memperkuat komunikasi dengan jajaran GPEI pusat maupun daerah lainnya.
Dumai 2 hari lalu
Satlantas Polres Dumai Bagikan 200 Masker, Antisipasi Dampak Asap Karhutla
Selain pembagian masker, petugas memberikan edukasi agar masyarakat menjaga kondisi tubuh, mengurangi risiko paparan udara kurang baik serta tetap berhati-hati saat beraktivitas dan berkendara di tengah kondisi berasap.
Terpopuler