DUMAI - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah lama usai dilaksanakan seluruh sekolah di Provinsi Riau. Namun belakangan mencuat informasi negatif yang bersumber dari keluh dan kesah para orang tua siswa terkait mahalnya harga baju seragam sekolah.

 

 

Terkait hal itu, awak media mencoba mengkonfirmasi ke sejumlah kepala sekolah khususnya sekolah SMA dan SMK. Namun, hingga berita ini dimuat tidak satupun kepala sekolah memberikan hak jawab.

 

Dugaan modus pihak sekolah dalam melancarkan aksinya pun bervariasi, sebahagian SMK bahkan berani terang-terangan meminta transfer ke rekening  atas nama sekolah. Sedangkan sebahagian lain menggunakan pola cash tunai tanpa adanya bukti pembayaran.

 

Dari sejumlah informasi yang beredar dugaan mark up terkait baju sekolah SMK dan SMA di Dumai sudah menjadi sorotan oleh penegak hukum.

 

Ironinya, aktivis Pendidikan Provinsi Riau, Erwin Sitompul, S.Pd yang dikenal sangat peduli terhadap dunia pendidikan dan vokal untuk membela nasib guru pun turut bungkam ketika dikonfirmasi perihal dugaan mark up baju oleh SMK dan SMA di Dumai.

 

Demikian juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Job Kurniawan dan Kabid SMA dan SMK Disdik Riau, Yusri juga tidak memberikan keterangan serta tanggapan dari konfirmasi yang dilakukan melalui pesan whatsapp.

 

Menurut data yang diperoleh, di SMK Negeri 2 Dumai dengan pola transfer langsung ke rekening atas sekolah untuk pembayaran baju olahraga seharga Rp.225 ribu rupiah. Nominal tersebut dinilai sangat mahal jika dibanding kualitas bahan baju dan celana olahraga yang diterima siswa.

 

Untuk memperkuat dugana tersebut redaksi mencoba mencari informasi ke Pekanbaru terkait jenis kain dan harga satuan pakaian olahraga SMK Negeri 2 Dumai. Hasil investigasi harga ditemukan dugaan mark up sebesar Rp65 ribu hingga Rp.70 ribu rupiah dari harga seharusnya Rp.150 ribu satu stel dengan topi.

 

Dugaan mark up tersebut jika benar sangat disayangkan karena pemerintah sudah mengalokasikan dana BOS yang bersumber dari APBN dan APBD Riau, sejak kepemimpinan Gubernur Syamsuar guna meringankan beban siswa dan orang tua murid.

 

Kenyataannya justru bertolak belakang, pihak sekolah malah berbisnis dengan siswa dalam dugaan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari pengadaan baju seragan sekolah. Hal ini tentu jauh menyimpang dari tujuan pemerintah Riau dan Pusat dalam memberikan pendidikan gratis.**