Kedua warga negara asing asal Malaysia tersebut diantaranya WHN dan NCH. Mereka ditemukan pada saat petugas Imigrasi melakukan pengawasan.

Walikota Dumai H. Paisal dalam sambutannya berharap penyerahan bantuan sosial ini dapat mengurangi beban dan membantu bapak/ibu sekalian, kami mohon untuk pengemudi ojek agar mengurus BPJS Ketenagakerjaan bentuk perlindungan sosial ekonomi bagi para peker

Area Manager Communication, Relations, & CSR RU Dumai, Agustiawan, menjelaskan bahwa melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TSJL), PT KPI RU Dumai telah menginisiasi sejumlah program terkait lingkungan.

Abu menambahkan demi keberlanjutan ekosistem laut yang baik makan hutan mangrove harus di rawat. Hal ini sangat bermanfaat bagi bumi dan manusia.

34 Orang yang berhasil diamankan terdiri dari 10 WNI, dan 24 WNA yang terdiri dari 18 warga Rohingya asal Myanmar dan 6 orang Bangladesh.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BSIP Provinsi Riau, Dr. Shanorra Yuliasari, STP., MP, berharap program ini dapat berkelanjutan dan direplikasi di daerah lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Said Effendi SE memimpin langsung rapat yang dilakukan di ruang rapat Kadishub jalan HR. Soebrantas.

Dalam sistem ini, petugas kepolisian yang dilengkapi dengan kamera dan perangkat lunak pengenalan plat nomor kendaraan dapat merekam pelanggaran lalu lintas secara langsung.

Abu menambahkan bahwa perayaan Persaja ke 72 tahun 2023 ini merupakan bentuk kepedulian dan mengingat sejarah terbentuknya atau lahir Persatuan Jaksa di indonesia, dengan tujuan meningkatkan kekompakan baik antar sesama Jaksa maupun non Jaksa sendiri.

Selain pengenalan teori, murid dan guru peserta juga diberikan pengalaman untuk praktek langsung pemadaman api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Fire Blanket.

Memang tidak ada penahanan kendaraan dengan sistem Etle saat ini, namun urusan surat menyurat kendaraan baru dapat diproses jika denda tilang yang harus dibayarkan pengendara sudah diselesaikan.

Terpisah, Gubernur Riau, Syamsuar sebelumnya secara tegas menjelaskan bahwa sekolah SMA dan SMK yang menjadi tanggungjawab Provinsi tidak ada lagi dipungut pembiayaan sekolah.