Jumat, 18 September 2015 05:29:00
Pelayanan Dibawah Standar Kelayakan
PT Pelindo Kembali Berulah
Email Edaran Dinilai Tak Hormati Pengguna Jasa
DUMAI- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) cabang Dumai kembali membuat ulah, setelah sebelumnya dikritik untuk membenahi sistem pelayanan dan kemanan sesuai ISPS Code. Kini kembali muncul persoalan baru, pasalnya secara tiba-tiba pihaknya mengirimkan email yang hanya terdiri dari lima baik kepada seluruh pengguna jasa untuk memberitahukan bahwa sudah terjadin kerjasama antara PT Inti Benua Prakasatama (IBP) dengan Pelindo dalam hal kegiatan kepelabuhanan.
"Selamat malam, diberitahukan kepada seluruh pengguna jasa, sesuai yang telah disepakati perjanjian antara PT. Pelindo I (Persero) Cab. Dumai dengan PT. Inti Benua Perkasatama bahwa kapal-kapal yang akan sandar maupun keluar dari dermga IBP Lubuk Gaung dilaksanakan oleh PT. Pelindo I (Persero) Cab. Dumai, Pelayanan yang akan dilaksanakan meliputi Labuh, pandu, Tunda serta Tambat. Untuk itu pengguna jasa harus membuat permohonan dan menyiapkan dan sesuai dengan CMS. Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih." Demikian isi email PT Pelindo pada 14 September 2015 ke pengguna jasa yang dinilai sangat tidak penghormati pengguna jasa.
Atas dasar email tersebut Indonesia National Shipowners Association (INSA) Cabang Dumai mempertanyakan legalitas PT Pelindo untuk melakukan aktifitas kepelabuhanan di terminal khusus dermaga PT IBP serta kesiapan terhadap pelayanan tersebut.
"Kita mempertanyakan legalitas PT Pelindo, seraca pelayanan kita merasa keberatan. Pasalnya pelayanan PT Pelindo sangat jauh dibawah standar kelayakan sebagaimana diatur oleh Dirjend Perhubungan laut," ujar ketua DPC INSA Kota Dumai, Herman Buchari Rabu (16/9).
Menurut Herman, persoalan pelayanan PT Pelindo yang memiliki home base di dermaga A, B, C dan D sangat jauh dari tersus yang ada di Lubug Gaung. hal itu akan mempersulit pengguna jasa dimana harus menunggu lama jika ada aktifitas kapal yang akan sandar maupun labuh.
Ironisnya, kerjasama yang dijalin pihak Pelindo dengan PT IBP tanpa diketahui oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Dumai, selagu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Coordinator kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan pelabuhan.
"Kita tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut, selama ini yang kita tahu, BUP mana yang ingin digunakan pengguna jasa kita persilahkan, terkait adanya kerjasama PT IBP dan Pelindo kita belum menerima suratnya," ujar Kepala Bidang lalu Lintas (Lala) KSOP Dumai, Joni dikonfirmasi melalui selulernya.
Selama ini pengguna jasa lebih memilih menggunakan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dibanding PT pelindo, banyak perbedaan dn keuntungan yang diperoleh oleh pengguna jasa.
"PT PTB selalu on time, dalam hal pelayanan terhadap aktifitas kepelabuhanan yang mereka handle, kita selaku pengguna jasa juga bisa bayar dikemudian hari setelah kegiatan selesai, bahkan sampai kapal kita labuh kembali." ujar Herman.
Dibanding PT Pelindo lanjut Herman, pengguna jasa wajib membayar dimuka, bahkan dengan adanya program CMS pengguna jasa wajib memiliki dana segar di rekening perusahaan mereka, jika tidak maka tidak akan dilayani oleh PT Pelindo. Disamping itu menurut INSA kos yang dibebankan oleh PT Pelindo jauh lebih mahal dibanding PT PTB.
"Kita memilih yang praktis, on time dan murah dibanding dengan yang rumit, lama dan mahal," sebutnya.
Diakui Herman, persoalan ini sudah berkali-kali disampaikan oleh KSOP dan PT Pelindo dalam setiap rapat. namun, realisasi dilapangan masih jauh seperti yang diharapkan pengguna jasa.
untuk itu INSA langsung mempertanyakan legalitas PT Pelindo untuk mengambil alih kegiatan kepelabuhanan pada tersus PT IBP ke kemenhub."Kita sudah layangkan surat melalui Pos ke kementrian perhubungan terkait legalitas PT Pelindo atas email tersebut serta melampirkan keluhan kita terhadap pelayanan dan beberapa item lainnya, Alhamdulillah hari ini sudah kita poskan." sebut Herman.
INSA selaku pengguna jasa mengaku dianak tirikan dengan pelayanan PT Pelindo kepada BUMN lainnya seperti Pertamina dan Chevron."Kita sama-sama bayar, bahkan kami rasa kepada BUMN banyak diskon sedangkan kita yang swasta justru dibebankan penuh dengan kos tinggi dibanding BUP lainnya, namun pelayanan yang kita dapatkan justru tidak prioritas, jika ada kapal Pertamina atau Cehvron mereka yang terlebih dahulu dilayani meski kapal kita yang berada di pelabuhan terlebih dahulu" sebut Herman.
Terpisah GM Pelindo Dumai, Junaidi saat dikonfirmasi melalui selulernya menyebutkan terkait hal tersebut agar dapat konfirmasikan ke Deputi Pelindo, bahkan menurutnya jika sudah dimuat pemberitaan dari berbagai sumber tidak ada yang perlu dikonfirmasi lagi.
"Silahkan konfirmasi ke pak deputi saja pak, jika sudah dimuat tidak usah perlu dikonfirmasi lagi yah," ujarnya singkat.(egy)