• Home
• Nasional
• Biaya Haji Tahun 2017 Ditetapkan Rp34,89 juta

Jumat, 24 Maret 2017 11:37:00

Biaya Haji Tahun 2017 Ditetapkan Rp34,89 juta

Vivanews.com

Pimpinan Komisi VIII DPR RI memberikan keterangan pers.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2017 atau 1438 Hijriah telah merampungkan pembahasan bersama Panja BPIH Kementerian Agama.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sendiri disebut berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terutama dikarenakan adanya kenaikan kuota haji sebesar 31,4 persen, dengan semula untuk haji reguler berjumlah 155.200 jemaah, menjadi 204.000 jemaah dari total kuota nasional sebanyak 221.000.

Panja BPIH Komisi VIII dengan Panja Kemenag menyepakati komponen direct cost penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017/1438 sebesar Rp34.890.312. Dengan rincian sebagai berikut.

Harga rata-rata komponen penerbangan yang berupa tiket, airport tax dan passenger service charge sebesar Rp26.143.812, dan dibayar langsung oleh jemaah haji.

Harga rata-rata pemondokan Mekah sebesar SAR4.375, dengan rincian sebesar SAR3.425 dialokasikan ke dalam anggaran dana optimalisasi dan sebesar SAR950 yang dibayar oleh jemaah haji dengan ekuivalen sebesar Rp3.391.500.

Kemudian, besaran living allowance adalah sebesar SAR1500 yang ekuivalen sebesar Rp5.355.000 dan diserahkan pada jemaah haji dalam mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).

"Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI menyepakati biaya rata-rata sewa pemondokan Madinah sebesar SAR850, dengan sistem sewa musim dan dibiayai dari dana optimalisasi atau indirect cost," kata Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong di ruang rapat Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Maret 2017.

Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Panja BPIH Kemenag menyepakati total indirect cost sebesar Rp5.486.881.475.537 dengan rincian secara garis besar sebagai berikut:

a. Biaya pelayanan jemaah di Arab Saudi sebesar Rp4.735.588.353.090.

b. Biaya pelayanan jemaah di dalam negeri sebesar Rp270.182.591.077.

c. Biaya operasional haji di Arab Saudi sebesar Rp274.045.591.470.

d. Biaya operasioanal haji daIam negeri sebesar Rp167.064.939.900.

"Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI menyepakati alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH tahun 1438 H/12017 M sebesar Rp40.000.000.000, yang dimanfaatkan untuk antisipasi selisih kurs, force majeure dan kemungkinan timbulnya biaya tidak terduga yang terkait dengan pelayanan langsung terhadap jemaah," ujar Ali.

Peningkatan pelayanan

Kedua Panja ini juga menyepakati peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji sebagai berikut:

a. Jumlah makan jemaah di Mekah menjadi 25 kaIi dan di Madinah 18 kaIi.

b. Waktu tinggal jemaah di Arab Saudi selama 41 hari.

c. Biaya satuan penyelenggaraan haji di Kab/Kota dan KUA masing-masing sebesar Rp75.000 sebanyak 10 kaIi di luar Jawa dan 8 kaIi di PuIau Jawa.

d. Direct cost petugas TPHD tidak dibiayai oleh dana optimalisasi.

e. Harga upgrade tenda di Arafah ditetapkan sebesar SAR200 dan jika terdapat peningkatan biaya dapat diambil dari biaya safe guarding.

f. AIokasi kuota petugas haji Indonesia sesuai ketersediaan barcode adalah sejumlah 3.500 orang.

g. Peningkatan kualitas pelayanan bis antar kota, bis shalawat dan bis menuju Armina.

*Keterangan: Nilai kurs SAR sebesar SAR1 = Rp3.570.(vnc)

4 tahun lalu

Kritik Pemerintah, DPR : Mal Tetap Buka tapi Masjid Ditutup

John menyebutkan sejumlah video di media sosial yang menayangkan pusat perbelanjaan atau mal disesaki pengunjung. Sementara tempat ibadah tetap dibatasi.

4 tahun lalu

Tak Dapat Bertemu Warga Akibat Pandemi, Anggota DPR RI dari PKS Kirimkan Bantuan Bahan Pangan

Ledia menyebutkan saat ini tidak hanya warga miskin yang langsung terdampak covid-19 namun juga warga kelas menengah yang kini menjadi rawan miskin dan bisa berubah menjadi pendudu

6 tahun lalu

Tidak Ada APBNP 2018, Sektor Migas Stagnan!

Legislator asal Fraksi PKS itu menambahkan, saat ini capaian APBN 2018 jika dicermati beberapa asumsi disektor migas tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi, khususnya pada kuar

6 tahun lalu

DPR RI Desak Kebakaran Sumur Di Aceh Dilakukan Audit Investigatif

Dirinya meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Aparat penegak hukum segera melakukan sterilisasi serta langkah antisipasi di lokalisasi tersebut.