• Home
• Pekanbaru
• DBH Riau Dipangkas 11,5 Persen, PAD Hanya Rp7,04 Triliun

Selasa, 10 November 2015 22:39:00

DBH Riau Dipangkas 11,5 Persen, PAD Hanya Rp7,04 Triliun

PEKANBARU- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau tahun ini berkurang 11,5%, karena pemerintah pusat mengurangi dana bagi hasil minyak dan gas bumi.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, sebelumnya,  PAD Riau ditarget Rp8,71 triliun. Kini, PAD Riau hanya mencapai Rp7,04 triliun."Pemerintah pusat mengurangi jatah dana bagi hasil migas untuk anggaran tahun ini," katanya, Selasa (10/11/2015).

Andi mengatakan pihaknya tidak ingin menimbulkan kesan dan keluhan bahwa upaya itu dinilai membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif dan pergerakan dunia usaha menjadi stagnan.

Pemprov telah melobi pemerintah pusat untuk menambah DBH migas untuk meningkatkan PAD Riau yang merupakan daerah industri minyak bumi dan gas dan minyak nabati.

Andi mengakui PAD harus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya perekonomian daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerahnya lebih baik dan mensejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 6,59%. Sebelumnya,  APBD disahkan Rp10,47 triliun dan kini naik menjadi Rp11,83 triliun.  Kini, penambahan anggaran itu menunggu persetujuan dari DPRD setempat.

Semua tertuang dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015, Pemerintah Provinsi Riau mengungkapkan adanya penurunan proyeksi pendapatan dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi sekitar Rp 1 triliun.

"Penurunan pendapatan daerah merupakan implikasi penyesuaian target penerimana dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil (DBH) Migas. Semula sebesar Rp 4,106 triliun menjadi Rp 3,127 triliun atau berkurang Rp 1,08 triliun atau 25,45 persen," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Senin.

Angka semula tersebut merupakan proyeksi ketika penyusunan APBD murni 2015. Saat itu, lanjut dia, perkiraan penerimaan dari DBH Sumber Daya Alam Migas berdasarkan harga minyak dunia pada posisi US$ 105 per barel.

Kemudian untuk RAPBDP kali ini, dengan turunnya harga minyak dunia asumsi didasarkan pada harga minyak US$ 70 per barel. Menurutnya rendahnya harga minyak dunia ini masih akan tetap berlanjut mengingat pasokan yang masih berlebih.

"Seperti dengan adanya potensi pemanfaatan Shale Oil dan Shale Gas, maka juga mempengaruhi perekonomian Riau," imbuhnya.

Secara keseluruhan pendapatan Riau pada RAPBDP yang disampaikannya mengalami penurunan Rp 1 triliun lebih. Dari awalnya di APBD murni senilai Rp 8,71 triliun menjadi Rp 7,407 triliun, berkurang 15 persen atau turun Rp 1,14 triliun.

"Dari sektor Pendapatan Asli Daerah juga turun dari Rp 3,656 triliun menjadi Rp 3,407 triliun," sebutnya.

Sektor ekonomi Riau umumnya mengalami penurunan seiring perlambatan ekonomi nasional yang diikuti dengan penurunan komoditas andalan seperti sawit dan karet. Meskipun begitu, gubernur tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Riau tetap positif seiring dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi nasional.

Kendati pendapatan turun, RAPBDP Riau 2015 sendiri malah diproyeksikan dengan angka hampir mendekati Rp 11,4 triliun atau meningkat dari APBD murni sebesar Rp 10,7 triliun.

Anggaran bisa mencapai angka Rp 11,4 triliun dengan tambahan pendapatan lain-lain sebesar Rp 871,7 miliar dan pembiayaan daerah dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit yakni sebesar Rp 3,980 triliun.(bnc/bsc)

8 tahun lalu

DBH Dipangkas, Pemkab Rohil Tingkatkan PAD dari Berbagai Sektor

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak akan mengharapkan lagi Dana Bagi Hasil (DBH) disektor minyak dan gas.Karena jika itu diharapkan,APBD Rohil kedepannya tidak akan ada perubaha

8 tahun lalu

Terkait Pengurangan DBH Inhu, Sekda dan SKPD Segera Koordinasikan DPRD

Sehubungan dengan adanya khabar terdesus akhir akhir ini ditengah publik terkait desas desus terhadap pengurangan DBH (Dana Bagi Hasil) sektor Migas (Minyak dan Gas) sebesar Rp254

8 tahun lalu

DBH Bengkalis Defisit Rp250 M

Seperti juga daerah lain, sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas), pada tahun 2016 ini Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang bakal diterima Kabupaten Bengkalis juga berkurang. P

8 tahun lalu

DBH Dipangkas Rp150 Miliar, Pemkab Rohil Lakukan Efesiensi Anggaran

Meski APBD 2016 telah disahkan DPRD, namun strukturnya masih perlu perbaikan. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas lagi DBH Migas sebesar Rp150 miliar. Diperparah, pengurangan tahu