• Home
• Pekanbaru
• Sekdako Dumai M Nasir Diperiksa KPK di SPN Pekanbaru

Selasa, 08 Agustus 2017 18:10:00

Sekdako Dumai M Nasir Diperiksa KPK di SPN Pekanbaru

KPK saat menggeledah kantor PUPR Bengkalis.

PEKANBARU, Globalriau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (07/08/17) kemarin, dikabarkan memeriksa Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai Muhammad Nasir. Ia diperiksa di salah satu ruangan di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Jalan Pattimura Pekanbaru.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK, Febri Diansyah mengaku Muhammad Nasir diperiksa terkait dugaan korupsi Proyek Multiyears Kabupaten Bengkalis yakni Peningkatan Jalan di Pulau Rupat.

"Benar, diperiksa sama penyidik. Yang bersangkutan (M Nasir, red) diperiksa terkait kasus yang menjeratnya saat masih menjabat Kadis (Kepala Dinas, red) PU di Kabupaten Bengkalis," ungkap Febri.

Sejauh ini, Febri mengaku masih menghimpun data pemeriksaan dari penyidik yang di Pekanbaru.  Selain diperiksa secara intensif, M Nasir juga dicekal oleh KPK untuk tidak bepergian ke luar negeri.

Sebelumnya diberitakan, ‎pada Sabtu (05/07/17) lalu, sedikitnya 200 lebih Jemaah Calon Haji (JCH) asal Dumai berangkat ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Termasuk salah satunya Muhammad Nasir.

Namun ketika akan berangkat, Sekda tidak bisa naik pesawat karena ternyata dia masuk dalam daftar cekal.

Kepala Kementerian Agama Kota Dumai Syafwan menyatakan, Muhammad Nasir sesuai jadwal sudah harus bertolak ke Madinah bersama anggota jamaah haji lain pada Sabtu (05/08/2017), namun di Embarkasi Haji Batam tertahan dan tidak boleh keluar negeri.

"Kita tidak tahu apa persoalan hukumnya, tapi memang benar beliau tidak jadi berangkat haji saat berada di embarkasi Batam," kata Syafwan.

Ia mengatakan bahwa Panitia haji Kemenag Dumai baru mengetahui hal ini di Asrama Haji Batam karena sebelumnya tidak menerima surat pemberitahuan dari instansi berwenang, termasuk saat persiapan dan jelang keberangkatan.

Meski ada pembatalan keberangkatan peserta haji, lanjutnya, namun 206 calon haji asal Kota Dumai yang tergabung dalam Kelompok Terbang 7 Embarkasi Batam tetap bertolak ke Madinah.

Akhirnya ketika dikonfirmasi ke pihak Imigrasi, ternyata Muhammad Nasir batal pergi haji ke Makkah dari Embarkasi Haji Batam karena dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Cekalnya dari KPK yang mengajukan ke direktorat di pusat. Kalau itu permintaan KPK berarti perkara tindak pidana korupsi. Kita sistemnya 'online', kalau masuk daftar cekal tak bisa diberangkatkan. Berangkat lewat manapun akan diblok," kata Kepala Imigrasi Pekanbaru, Pria Wibawa.

Hal tersebut, lanjutnya tentu terkoneksi ke Bandara di Batam, Kepri sehingga ketika akan diperiksa itu akan kelihatan.

Ada lampu merah yang akan muncul ketika seseorang masuk daftar cekal, jika bersih maka barulah akan diberi cap keberangkatan.

"Sebelum berangkat kita masukkan data ke sistem, kalau masuk daftar cekal ada tandanya merah kelihatan. Kalau bersih baru diberikan cap keberangkatan," ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran, Sekda Dumai ini merupakan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Dia pernah diperiksa oleh Tim Penyidik KPK di Kepolisian Resor Bengkalis, November 2016 lalu.

Diduga penyidik melakukan penyelidikan awal terhadap pekerjaan proyek tahun jamak yang dilaksanakan pada masa Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.(tim/brc)

10 bulan lalu

Kades Puteri Sembilan Serahkan Bantuan Ratusan Bibit Tanaman Buah kepada Masyarakat

Suyutno berharap dari bantuan bibit tanaman ini bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan pepohonan juga bisa membantu ekonomi masyarakat setempat.

tahun lalu

Dulu Protes Daerahnya Miskin Ekstrem, Kini Bupati Meranti Kena OTT KPK

Ali menyebutkan, KPK masih terus menggali informasi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Adil. Adil beserta pihak-pihak yang ditangkap KPK pun akan segera dibawa ke Jakarta

tahun lalu

Bupati Meranti di OTT KPK, Begini Tanggapan Gubernur Riau

Diketahui, Bupati Adil terjaring OTT oleh penyidik KPK. KPK pun membenarkan operasi anti rasuah di Meranti dan menangkap Bupati Adil.

2 tahun lalu

Wamen LHK Apresiasi Program Mitigasi Karhutla Kampung Gambut Berdikari, Binaan Kilang Sei Pakning

Kegiatan yang dipusatkan di Arboretum Gambut Marsawa yakni hutan masyarakat di kawasan gambut yang masih bertahan dan merupakan bagian dari Program Kampung Gambut Berdikari.