Senin, 01 Februari 2016 17:17:00
Komisi D DPRD Rohil Tak Persoalkan parkir di RSUD Dr Pratomo
Sunarto/Rohil
BAGANSIAPIAPI- Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Drs.Hj.Suryati menegaskan, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pihak RSUD Dr.Pratomo Bagansiapiapi menerapkan parkir berbayar. Karena menurutnya Rp1000-Rp2000 tidak terlalu membebankan pengunjung.
"Itu untuk keamanan juga, apabila ada tukang parkir disana kendaraan yang kita letakkan disitu dalam pengawasan. Dengan adanya berbagai kondisi yang mungkin tanpa disengaja kereta hilang dan lain-lain, dengan adanya parkir kan menjadi aman." ucap Hj.Suryati digedung DPRD, Jalan Merdeka, Senin (01/02/16).
Menurutnya, dengan diterapkannya parkir, tentu ada hasil untuk menambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir."Apalagi sistem rumah sakit kan sistem BLUD, akan banyak in come masuk dari sana untuk meningkatkan PAD." katanya.
Lanjut Hj.Suryati atau biasa disapa Hj.Tati, parkir yang diterapkan oleh pihak rumah sakit tidaklah begitu memberatkan masyarakat."Ambil dari nilai positifnya ajalah, dengan uang sebesar 1000 sampai 2000, itu tentu masyarakat tidak keberatan apalagi kendaraannya aman." ungkapnya.
Namun Suryati tetap mengingatkan, meskipun pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu, ia meminta kepada juru parkir hanya 1 kali meminta kepada orang yang sama."Biar mereka bolak-balik karena ada keperluan, cukup memintanya dengan sekali. Jadi bayarnya hanya sekali." ingatnya.
Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika hasil dari parkir tidak masuk kedalam PAD, melainkan digunakan untuk membayar gaji para juru parkir.
"Jika itu tidak mencukupi untuk masuk ke dalam in come sebagai PAD juga tidak masalah, yang penting kita sudah membuka peluang tenaga kerja." tuturnya.
Dikatakannya, jika memang dengan hasil parkir cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari para juru parkir tanpa membebankan pemerintah, berarti itu sangat bagus.
"Kan ada tenaga kerja disana, kalau memang itu bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka tanpa ada penambahan dari pemerintah, Ya alhamdulillah." ujarnya.
Jika biaya parkir dibebankan kepada pemerintah, menurutnya tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
"Harus ada timbal baliknya lah, mereka memberikan uang kepada petugas parkir, petugas menjaga kendaraannya. Ya 1000 Sampai 2000 saya rasa taklah terlalu membebankan." tutupnya.(sun)