• Home
  • Dumai
  • Abaikan Saran KPK, ULP Dumai Lelang Puluhan Paket dengan Pokja Tunggal
Sabtu, 04 April 2020 14:58:00

Abaikan Saran KPK, ULP Dumai Lelang Puluhan Paket dengan Pokja Tunggal

Lelang DAK yang dilaksanakan Pokja Ulp untuk pembangunan Puskesmas.

DUMAI, globalriau.com - Sudah 30 paket yang dilelang oleh Pokja ULP Kota Dumai terhadap pekerjaan fisik, namun lelang yang dilaksanakan tidak mengikuti arahan dan himbauan sesuai dengan supervisi KPK bahwa harus menggunakan dua pokja minimal.



Mengabaikan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa, di Dumai hanya menggunakan pokja ulp tunggal.

Hal itu diakui, Said Effendi Kabag pengadaan barang dan jasa pemko Dumai, kepada wartawan, Sabtu (04/04/2020).

Disebutnya pokja tunggal sudah melakukan lelang 30 paket selama kurun waktu tiga bulan.

Baru-baru ini, pokja ulp Dumai juga sudah melelang dua kegiatan dari dinas kesehatan meski adanya edaran menkeu terkait penghentian pekerjaan fisik yang bersumber dari dana DAK.

"Ada paket DAK dari dinkes, untuk pembangunan puskesmas, tidak terkena dampak dari edaran kemenkeu. Soal supervisi KPK berupa saran, namun untuk di Dumai susah mencari orang yang mau menjadi pokja, karena syaratnya harus duduk dibagian pengadaan dan bakal menjadi tenaga fungsional, artinya yang esselon harus melepaskan jabatannya." ujarnya.

Ditambahkan said, per 1 April 2020, Pojka ulp Dumai sudah menjadi dua, ada penambahan pegawai non impor dari bagian hukum pemko Dumai.

"Ada pojka baru orang lama, dari bagian hukum pemko Dumai." ungkapnya.

Sementara menurut informasi yang diperoleh media, untuk pokja tunggal justru diketuai oleh pegawai impor yang di datangkan dari Rokan Hilir pada pertengahan 2019 lalu.

Adalah, Eka selaku pokja tunggal sebelumnya juga sudah menjalani proses hukum atas kasus narkoba, namun anehnya pemko Dumai tetap mengimpor beliau dan ditempatkan sebagai ketua ulp.

menyikap soalan tersebut, Said Effendi menjelaskan untuk ketua Ulp harus ada persyaratan yakni wajib memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

"Ketuanya harus memiliki sertifikat kalau tidak mana bisa," jelasnya.(egi)

Share
Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Sembilan Kali Berturut-turut! Dumai Kembali Raih WTP, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Transparan

    Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan AKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS bersa
  • 3 minggu lalu

    Wali Kota Dumai Dorong Penguatan Ekonomi, Teken Kerja Sama Pemanfaatan Aset Negara untuk Koperasi Merah Putih

    Kerja sama ini menjadi langkah konkret sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara guna memperkuat perekonomian masyarakat. Kehadiran Ko
  • satu bulan lalu

    Wali Kota Dumai Silahturahmi dengan Plt. Kajari, Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah

    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan perkenalan Plt. Kajari Dumai yang baru bertugas di Kota Dumai. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakrab
  • satu bulan lalu

    Wako H. Paisal Perjuangkan 4 Infrastruktur Strategis Dumai Kota Idaman

    Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah.
  • Komentar
    Copyright © 2026 . All Rights Reserved.