DUMAI - Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Polda Riau, Imigrasi dan stakeholder terkait untuk bersama memerangi dan mencegah tindak pidana perdagangan irang (TPPO).

 

Rakortas yang digelar Kamis 11 September 2025 di Kota Dumai tersebut dibuka oleh Kasubdit 3 Polda Riau serta dihadiri Wakil Walikita Dumai Sugiyarto dan seluruh stakeholder yang terkait dengan TPPO dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

 

Dalam rakortas tersebut dibentuk Satuan Tugas TPPO KP2MI yang akan berkolaborasi dan bersinergi dalam mencegah dan memberantas sindikat perdagangan manusia ke luar negeri.

 

Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan mengungkapkan bahwa Riau dan Dumai khususnya menjadi salah satu jalur transit yang selalu digunakan oleh sindikat TPPO karena secara geografis berhadapan langsung dengan Selat Malaka.

 

"Melalui kolaborasi bersama ini kita buktikan bahwa negara selalu hadir dan tetap akan terus bekerja untuk memberantas sindikat TPPO. Alhamdulillah beberapa waktu kemarin kita BP3MI bersama Polda Riau berhasil menyelamatkan beberapa calon korban, dn kedepan kita akan terus menggelar operasi serupa di wilayah Riau," ujarnya.

 

Menurut Fanny, banyak korban TPPO yang merupakan PMI non prosedural memilih masuk ke luar negeri melalui jalur gelap di perairan Dumai. Sehingga beberapa kegiatan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan selalu dilakukan di kawasan pesisir laut Riau tersebut.

 

Sementara pihak Imigrasi kelas I TPI mengungkapkan bahwa dari 16 ribu penerbitan paspor di dominasi kaum muda dengan usia dibawah 25 tahun.

 

Mereka diduga merupakan korban sindikat TPPO yang menawarkan fasilitas dan gaji yang menggiurkan di Luar negeri.

 

"Untuk itu pencegahan sindikat TPPO tidak saja dilakukan di berbagai daerah di Indonesia namun juga dari sistem administrasi keimigrasian dimana sebanyak 600 pemohon paspor dicegah karena ditenggarai akan bekerja keluar negeri tanpa dokumen resmi yang lengkap," ujar kepala kantor Imigrasi TPI Dumai, Ruhiyat M Tolib.

 

Melalui Rakortas dan Satgas TPPO ini diharapkan bisa meminimalisir angka TPPO serta memberantas sindikat yang selalu beroperasi di berbagai wilayah terutama di Provinsi Riau.**