• Home
• Dumai
• DPD PDIP Riau Heran Kinerja BK DPRD Dumai Lamban

Sabtu, 07 Mei 2016 22:09:00

DPD PDIP Riau Heran Kinerja BK DPRD Dumai Lamban

Sekretaris DPD PDIP Riau, Syarifuddin Poti, saat berbincang dengan insan pers di Dumai belum lama ini.

DUMAI- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Riau angkat bicara soal kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Dumai yang belum memutuskan perkara kader Moncong Putih yang dilaporkan dengan dugaan melakukan pelanggaran etika oleh ketua DPRD Gusri Effendi.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD PDIP Riau, Syarifuddin Poti, kepada pers di Dumai Senin (02/05/2016) kemarin. Menurutnya BK harus sudah bisa memutuskan sejak lama, tidak perlu menunggu hingga menciderai sebuah lembaga terhormat.

"Kita berikan saran agar BK DPRD Dumai bisa arif dan bijaksana, jika memang benar ada pelanggaran kode etik, kami berharap BK harus sudah memutuskan sesuai tata beracara dan tata tertib, jangan menghakimi ditengah masyarakat, karena ini adalah hukum beracara," ujarnya.

Ditambahkannya, ketika nanti rekomendasi BK memberikan sanksi sesuai dengan kode etik maka kode etik partai juga ada karena di parpol ada AD/ART, maka sanksi dari partai juga ada.

"Di Partai ada bidang kehormatan, sanksi partai itu ada tiga, sanksi ringan, teguran hingga sanksi berat, kita lihat berada dimana hasil keputusan BK nantinya," jelas Syarifuddin.

Dilanjutkan Syarifuddin Poti, pihaknya sangat menyayangkan sampai saat ini BK DPRD Dumai belum memutuskan,"Ada apa ini...? kenapa sampai sekarang belum diputuskan, persoalan apakah yang terjadi,?" tanyanya.

Menurut politikus yang pernah menjabat tiga kali di DPRD Kabupaten/Kota dan satu kali di DPRD Riau ini, terkait persoalan Samuel Turnip, BK itu keputusannya kolektif kolegial.

"Tanpa Turnip BK bisa memutuskan, apakah harus ada Turnip putusan BK baru sah, tidak kan?, BK DPRD Dumai ada tiga, seandainya satu tidak ada maka dua orang bisa memutuskan. Tapi ada dasar hukum beracara yang jelas." ujarnya.

Ditegaskan Syarifuddin lagi, PDIP hingga saat ini tidak ada masalah terkait perkara itu,"Sikap kader PDIP di pimpinan secara kelembagaan putusan BK ditunggu. Dari DPD juga sudah memberikan surat kepada DPC PDIP Dumai berupa rekomendasi untuk mengklarifikasi setelah hasil keputusan BK." jelasnya.

Syarifuddin Poti menegaskan bahwa jika hasil putusan oleh BK nantinya memang memenuhi unsur pelanggaran etika, maka DPD akan merekomendasikan sanksi tegas.

"Yang saya herankan apakah BK DPRD Dumai mengerti tata beracara di BK, kenapa sampai begitu lama belum juga diputuskan," sebutnya.

Putusan BK menurut, Syarifuddin Poti, bentuknya hanya rekomendasi yang diteruskan kepada pimpinan, kemudian diagendakan di Banmus dan final pada putusan di paripurna.

"Saya rasa tidak ada lagi yang harus ditunggu, jika unsur pelanggaran etika terpenuhi maka BK harusnya sudah bisa memutuskan," tandasnya.

Terlalu lambannya kinerja BK DPRD Dumai menurutnya, jangan sampai menimbulkan asumsi dalam bentuk penggiringan opini untuk menciderai PDIP.(egy/ki)






 

6 hari lalu

Wawako Sugiyarto Hadiri Rakor Kesiapsiagaan Karhutla 2026, Perkuat Sinergi Cegah Kebakaran

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sekalig

5 hari lalu

Khidmat dan Penuh Makna, Puncak HUT ke-27 Dumai Teguhkan Semangat Menuju Kota Idaman

satu minggu lalu

HUT ke-27 Kota Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri Tegaskan Dukungan untuk Kemajuan Daerah

Dalam momen bersejarah tersebut, PT Pelabuhan Dumai Berseri menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perjalanan dan capaian pembangunan Kota Dumai yang terus menunjukka

6 hari lalu

PT Pelabuhan Dumai Berseri Ucapkan Selamat, Kota Dumai Raih Juara 3 Nasional Penurunan Pengangguran

Wali Kota Paisal menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang menjadi kado indah menjelang Hari Jadi ke-27 Kota Dumai. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil ke