• Home
• Dumai
• Disebut Pejuang Pembangunan, Erwin: Walikota Dumai Korban Mafia Anggaran di Kemenkeu

Senin, 20 Mei 2019 11:53:00

Disebut Pejuang Pembangunan, Erwin: Walikota Dumai Korban Mafia Anggaran di Kemenkeu

Walikota Dumai, Zulkifli As.

DUMAI, globalriau.com - Seyogyanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Selain DAK terdapat beberapa alokasi yang bersumber dari APBN yang harusnya disalurkan kepada daerah yang membutuhkan sesuai usulan dari pemerintah.

Namun, dalam perjalanannya "mafia anggaran" yang ada di kementrian menjerat sejumlah bupati/walikota untuk menyerahkan fee dengan dalih agar alokasi dapat dikuncurkan ke daerah tersebut.

Tidak terkecuali Walikota Dumai, Zulkifli As yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka demi berjuang mendapatkan alokasi dari APBN untuk pembangunan di Kota Dumai. Dia juga ikut dalam lingkaran hitam yang diciptakan akibat ulah pejabat di kementrian keuangan.

"Dia pantas disebut bapak perjuangan pembangunan, karena sebagai kepala daerah dia sudah melakukan hal semestinya untuk kemajuan dan pembangunan Kota Dumai. Namun, dia rela berkorban meski harus menempuh jalur hukum." ujar Erwin aktivis pembangunan di Kota Dumai, Senin (20/05/2019).

Ditambahkan Erwin, seharusnya alokasi untuk daerah yang bersumber dari APBN itu menjadi hak daerah seperti DAK dan DAU.

"Persoalan fee yang menyeret nama Walikota Dumai Zulkifli As itu adkibat ulah pejabat Kemenkeu yang koruptor sehingga kepala daerah diharuskan menyetorkan sejumlah uang demi mendapatkan dana alokasi dari APBN." jelasnya.

Erwin berharap warga Dumai memahami persoalan sehingga tidak serta-merta menyalahkan dan menghujat pemerintah yang sudah berjuang dan berusaha demi kemakmuran dan pembangunan.

Seperti dikabarkan disejumlah media massa, Walikota Dumai Zulkifli As resmi ditetapkan tersangka oleh KPK usai pejabat anti rasuah itu melakukan pemeriksaan ke kantor dinas serta rumah walikota Dumai.

Hingga kini KPK sudah memutuskan bersalah sejumlah pejabat Kemenkeu yang terlibat dalam tindakan mafia anggaran terkait dana alokasi yang bersumber dari APBN pada tahun  perubahan 2017 dan APBD tahun anggaran 2018.

Sementara walikota Dumai ditetapkan tersangka atas tindakan menyerahkan fee sebesar Rp500 juta kepada pejabat Kemenkeu untuk pengurusan dana alokasi yang bersumber dari APBN untuk daerah Kota Dumai.(egy)

3 minggu lalu

Wawako Sugiyarto Hadiri Rakor Kesiapsiagaan Karhutla 2026, Perkuat Sinergi Cegah Kebakaran

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sekalig

2 minggu lalu

Khidmat dan Penuh Makna, Puncak HUT ke-27 Dumai Teguhkan Semangat Menuju Kota Idaman

3 minggu lalu

HUT ke-27 Kota Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri Tegaskan Dukungan untuk Kemajuan Daerah

Dalam momen bersejarah tersebut, PT Pelabuhan Dumai Berseri menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perjalanan dan capaian pembangunan Kota Dumai yang terus menunjukka

3 minggu lalu

PT Pelabuhan Dumai Berseri Ucapkan Selamat, Kota Dumai Raih Juara 3 Nasional Penurunan Pengangguran

Wali Kota Paisal menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang menjadi kado indah menjelang Hari Jadi ke-27 Kota Dumai. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil ke