Selasa, 12 April 2016 21:20:00
FSGBP Minta Pemerintah dan DPRD Bersinergi Perjuangkan Nasib Guru
DUMAI- Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau diharapkan dapat mencarikan formula dan win-win solution untuk kesejahteraan guru bantu se Provinsi Riau di masing-masing kabupaten dan kota.
Pasalnya selama ini guru bantu mendapat perlakukan tidak adil dibanding dengan guru yang pegawai, mulai dari honor hingga tunjangan. Hal tersebut dinilai tidak relevan jika dinilai tanggung jawab yang diemban setiap guru adalah sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa.
Diungkapkan Pembina Forum Silaturahmi Guru Bantu Provinsi Riau (FSGBP), Erwin Sitompul, kepada wartawan Selasa (12/04/2016) selama ini setiap tahun ke tahun guru bantu harus gali lubang tutup lubang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pasalnya, hak yang harus mereka terima dikeluarkan setelah tiga hingga empat bulan lamanya.
"Honor mereka setiap bulan bukan banyak, ditambah lagi dicairkan dalam kurun waktu tiga sampai empat bulan sekali, terpaksa mereka menggadaikan barang bahkan ada juga yang melangsungkan biaya hidup dengan meminjam, artinya hanya gali lubang tutup lubang saja, jangankan mau sejahtera cukup saja sudah syukur," sesal Erwin.
Atas persoalan itu kata Erwin, pemerintah dan DPRD Riau harus memberikan solusi guna mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi dikemudian dari tahun ketahun.
"Barangkali ada solusi seperti dana taktis yang dikeluarkan guna menunjang hak-hak guru bantu sementara menunggu pencairan dari APBD," sebutnya.
Hingga April ini, kata Erwin hanya dua daerah di Riau yang baru menyalurkan honor guru bantu yaitu, Inhu dan Kampar, 9 daerah lainnya dari total 12 kabupaten dan kota se Riau belum ada kejelaan sama sekali.(egy)