• Home
• Dumai
• Komisi III Murka, PT KJA Ngaku Tumpahan CPO di Laut Dumai Hanya 300 Kilogram

Kamis, 09 Juni 2016 11:02:00

Komisi III Murka, PT KJA Ngaku Tumpahan CPO di Laut Dumai Hanya 300 Kilogram

DUMAI- Rapat dengar pendapat, Rabu (8/6/2016) yang digelar Komisi III DPRD Dumai bersama pihak perusahaan pasca insiden tumpahan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Kreasi Jaya Adhikarya (KJA) pekan kemarin terkuak sejumlah fakta yang memicu kekesalan wakil rakyat.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Dumai dan dihadiri perwakilan manajemen PT.KJA dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai berlangsung alot.

Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Dumai, Hasrizal, pihak dewan juga mempertanyakan seputar Standard Operational Procedure (SOP) perusahaan saat insiden terjadi.

DPRD sempat murka atas klarifikasi oleh perusahaan yang menyebutkan tumpahan CPO hanya 300 kilogram di Dermaga B Pelindo Dumai saat proses transfer dari kapal ke pabrik.

Menanggapi klarifikasi perusahaan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Dumai, Johannes Tetelepta, MM mengungkapkan ketidak puasannya atas klarifikasi dari pihak perushaaan PT KJA, sudahlah tidak kantongi SOP malah mengaku tumpahan CPO hanya 300 kilogram.

Ketua Komisi III sempat menyampaikan bahwa akan melporkan kejadian dan hasil hearing kepada kementerian lingkungan, dan sepakat persoalan ini akan jadi masalah Nasional. "Kita akan mengikuti mekanisme dan prosedurnya. Mudah-mudahan pemerintah dan kementerian terkait juga memiliki pandangan yang sama dari historis kejadian yang akan dipaparkan." harapnya.

Ditegaskan Johannes, pihaknya tidak pernah akan menerima pernyataan bahwa jumlah tumpahan hanya 300 kilogram."Apa benar 300 Kg sampai harus membutuhkan waktu 7 jam membersihkannya dari perairan. Kita mengerti teknisnya kalau hanya 300 Kg itu mengada-ada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan." ujar Johannes.

DPRD mengaku telah meminta pihak perusahaan agar menjawab pertanyaan Komisi III melalui jawaban tertulis kepada pimpinan DPRD."Juga kami mengharapkan jangan ada yang latah bilang bahwa CPO yang tumpah itu tidak berbahaya karena merupakan minyak nabati. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena jujur yang menjadi perhatian serius bahwa dari sekian banyak yang tumpah ada CPO yang lepas dan melalui fase oksidasi dan pelepasan unsur kimia menjadi berubah berat jenis lalu tenggelam ke dasar laut." ungkap Johannes.

Ditambahkannya, jangan dilihat bahwa meskipun perusahaan sudah membersihkan laut lalu air disekitarnya di cross ceck laboratorium setelah pembersihan mereka lakukan selama 7 jam."Itu hasil apa namanya kalau setelah mereka kerja 7 jam lalu kita ambil untuk sample? Gak yang bisa kita pegang hasil laboratorium yang disampaikan KLH. Intinya CPO yang tumpah bisa dikatakan mencemari perairan dan bisa merusak ekosistem dan biota laut." tegas Johannes.

"Yang jelas kita tidak bisa terima klarifikasi dari mereka. Kita akan lanjutkan ini sampai ke kementerian. Ada satu hal yang harus kita sikap, mari ini kita jadikan moment untuk perbaikan ke depan. Kita wajib menjaga perairan kita dari pencemaran jika kita sayang kampung ini dan anak cucu kita. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Kita bangga investasi tumbuh dan kembang di Dumai, tapi investasi yang bagaimana? Tentu investasi yang mampu mendorong pembangunan secara filosofis, sosiologis dan ekonomis. Juga yang berwawasan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Mereka para investor harus merubah paradigma mereka agar lebih mencintai Dumai ke depannya, bukan sekadar beroperasi di Dumai." ucapnya.(egy)

2 bulan lalu

Wali Kota Dumai H. Paisal Apresiasi Kinerja UPT PPA BPKAD dalam Pengelolaan Aset Daerah

Menurutnya, pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai manfaat aset bagi masyarakat dan mendukung pemban

3 bulan lalu

UPT PPA BPKAD Dumai Gelar Gotong Royong Jaga Kebersihan Masjid Habiburrahman DIC

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PPA BPKAD Dumai, Ichsan, dan diikuti oleh seluruh pegawai UPT PPA. Gotong royong difokuskan pada pembersiha

3 bulan lalu

Wako Dumai: APBD 2026 Selesai Dievaluasi, Jadi Daerah Pertama di Riau

Delapan daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Indragiri Hulu.

9 bulan lalu

Walikota Dumai Apresiasi MoU BUMD PT PDB dengan Kejaksaan

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat PT.PDB secara institusional, tetapi juga menjadi contoh nyata sinergi antara penegak hukum dan BUMD dalam menciptakan pemerintahan