• Home
  • Dumai
  • Oknum DPRD Dumai Disebut Ikut Bermain Proyek
Minggu, 26 Maret 2017 21:01:00

Oknum DPRD Dumai Disebut Ikut Bermain Proyek

NET
ILUSTRASI.

DUMAI - Sepertinya sudah menjadi budaya bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dumai menyalah gunakan kewenangan terhadap dana aspirasi atau juga disebut dana pokok pikiran untuk proyek fisik.
 
Hal tersebut disampaikan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Negara (YLBHN) Dumai, Ir Muhammad Hasbi, Juma'at (24/03/2017) pagi. Menurutnya, tupoksi dewan sudah multifungsi, selain lakukan pengawasan oknum legislatif juga disebut-sebut ikut bermain bahkan menentukan proyek fisik kepada koleganya.
 
"DPRD juga melakukan Intervensi terhadap Kepala-Kepala Dinas seluruh SKPD yang ada di kota Dumai ini, dalam penyaluran pekerjaan fisik dari dana pokok pikiran mereka." jelas Hasbi.
 
Hasmi meminta kepada Kejaksaan, Kepolisian untuk mengawasi setiap anggota dewan yang ada di Kota dumai dan disebut bermain proyek apa lagi sampai terendus adanya imbalan dari hasil proyek yang diberikanya.

Hasbi juga mengatakan Badan Kehormatan (BK) DPRD Dumai sudah meminta pihaknya apabila memang ada anggota dewan yang menyalahgunakan wewenang, agar tindak tegas. Namun menurut hasbi BK DPRD Dumai tak akan bisa mengawasi dan melakukan perlawanan terhadap rekan-rekannya itu sendiri.
 
"Yang bisa mengawasi oknum anggota dewan yang bermain Proyek, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung," terangnya.

Anggota Dewan ini sudah terlampau jauh melakukan Intervensi terhadap Kepala Kepala Dinas di Pemko Dumai, sehingga Kontraktor yang mempunyai perusahaan dan CV tidak mendapatkan pekerjaan proyek tersebut.

Ir. Hasbi menambahkan lagi jadi kalaulah begini caranya kontraktor yang mempunyai perusahaan secara resmi tidak akan mendapat pekerjaan. Padahal kontraktor itu membuat laporan pajak serta membayar pajak perusahaan dan sebagainya.

"Jadi kita minta juga kepada Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) Kota Dumai untuk memantau anggota Dewan yang melakukan Intervensi terhadap Kepala-Kepala Dinas dan yang main Proyek itu atau melakakun Intervensi terhadap Kepala Dinas dan meminta Upeti dari Proyek agar ada anggota Dewan yang di seret ke jalur hukum." ujarnya.(egy)

Share
Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Pemko Dumai Gesa Perbaikan Jalan Nasional Soekarno-Hatta, Target Rampung Desember 2026

    Meski berstatus sebagai jalan nasional, Pemko Dumai telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau sebelum memulai
  • 2 minggu lalu

    Wali Kota Dumai Hadiri Wisuda Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Angkatan VII Tahun 2026

    Direktur Politeknik KP Dumai, Juniawan Preston Siahaan, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalu
  • 4 minggu lalu

    Pisah Sambut Kapolres Dumai, Wali Kota Paisal Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Keamanan Daerah

    Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Dumai yang baru, AKBP Fatikh Dedy Setyawan. Ia berharap kehadiran Kapolres baru dapat s
  • satu bulan lalu

    Pemprov Riau Serahkan Data Tunggakan PKB Rp28 Miliar, Pemko Dumai Siap Kejar Optimalisasi Pendapatan Daerah

    Plt. Gubernur Riau menegaskan pentingnya langkah konkret dari Pemerintah Kota Dumai untuk segera menindaklanjuti data tersebut. Ia menyebutkan bahwa total tunggakan pajak kendaraan
  • Komentar
    Copyright © 2026 . All Rights Reserved.