• Home
  • Dumai
  • Pengguna Jasa Kapal di Dumai Keluhkan Tambahan Biaya Dampak dari Isu Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020 15:03:00

Pengguna Jasa Kapal di Dumai Keluhkan Tambahan Biaya Dampak dari Isu Covid-19

Rapat pembentukan tim pencegahan penyebaran covid-19 di Pelabuhan Dumai.

DUMAI, globalriau.com - Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia yakni Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengeluhkan tambahan jasa dan biaya yang muncul akibat dampak emergency dari isu penyebaran covid-19 (Corona Virus) di Kota Dumai.



Diungkapkan ketua DPC INSA Kota Dumai, Herman Buchari kepada awak media Jumat (20/03/2020) menjelaskan bahwa tambahan jasa menimbulkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para owner kapal.

Sistem baru dari situasi emergency yang diungkapkan INSA adalah, bahwa saat ini kapal dari luar negeri yang akan sandar di pelabuhan Dumai wajib diperiksa di selat morong sebelum sandar di dermaga Dumai, hal itu meminculkan tambahan biaya untukberlabuh ke selat morong.

"Banyak owner kapal yang mengeluh karena sekarang kapal tidak bisa langsung sandar, sebab harus diperiksa terlebih dahulu melalui selat morong. AKibatnya, muncul biaya pandu bandar." ungkapnya.

Untuk tambahan biaya yang dimaksud, kata Herman, berkisar sekitar Rp.6.000.000 sampai Rp.7.000.000 rupiah untuk satu kapal pulang dan pergi.

"Harusnya kebijakan yang baru ini menjadi tanggung jawab negara, bukan dibebankan kepada pelaku usaha," jelasnya.

Untuk biaya pandu sandar kata Herman, bervariasi sesuai berat kapal. Disamping itu juga ABK kapal tidak diperbolehkan naik ke darat.

Akibat kebijakan baru ini, tambah Herman, selain menimbulkan tambahan biaya juga mengakibatkan delay meski tidak sampai satu hari.

"Meski tidak sampai sehari tetap saja ada kerugian, karena untuk aktivitas kapal dihitung perjam. Dimana untuk aktivitas satu jam bisa menimbulkan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah." terangnya.

Menyikapi hal ini, INSA Dumai mengaku sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait, namun hingga hari ini tidak ada solusi dari pemerintah.

"Kita sudah lakukan rapat dan sampaikan keluhan berkali-kali kepada KKP, maupun KSOP, namun sampai hari ini belum ada solusi menyikapi keluhan para pelaku usaha kepelabuhanan." kata Herman.(egi)

Share
Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sembilan Wilayah di Riau, Dumai Terdeteksi Dua Hotspot

    Forecaster On Duty BMKG, Yudhistira Mawaddah, menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca, hujan berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, Rokan
  • 2 minggu lalu

    14 Penerima Beasiswa Pemko Dumai Lulus, Sekda Hadiri Wisuda XXIII PCR

    Bukti nyata dari program tersebut terlihat dengan keberhasilan 14 mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Kota Dumai yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan mengikuti Sidang Terb
  • satu bulan lalu

    HUT ke-81 TNI, PT PDB Perseroda Apresiasi Pengabdian Prajurit Jaga Kedaulatan NKRI

    Menurutnya, menjaga keutuhan NKRI bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kepatuhan
  • 2 minggu lalu

    Di Balik Prestasi Imigrasi Dumai, Ada Dedikasi Menjaga Negeri

    Melalui pengawasan yang profesional dan pembinaan yang menyentuh langsung masyarakat, Imigrasi Dumai terus berupaya menghadirkan perlindungan negara sekaligus pelayanan keimigrasia
  • Komentar
    Copyright © 2026 . All Rights Reserved.