• Home
• Dumai
• Sekda Dumai Pastikan Hak Panitia Lelang Dilunaskan

Senin, 28 November 2016 11:21:00

Sekda Dumai Pastikan Hak Panitia Lelang Dilunaskan

Sekretaris Daerah Kota Dumai, Said Mustafa, (tandatangani berkas).

DUMAI - Persoalan belum dilunasinya hak panitia lelang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Dumai diantaranya hak Kelompok Kerja (Pokja) 1 hingga 4 akhirnya mendapat titik terang.

Sekretaris Daerah, Said Mustafa kepada Globalriau.com Senin (28/11) menyebutkan bahwa dalam Perubahan APBD 2016 sudah ditambah dan dianggarkan untuk pelunasan hak panitia lelang.

"Siapa bilang tidak dianggarkan, coba cek di perubahan APBD 2016," ujarnya.

Disoal terkait penambahan Rp100 juta pada perubahan APBD 2016 seperti diungkapkan bidang pembangunan sebelumnya, dibantah tegas oleh Sekda.

"Siapa bilang kurang, coba mereka cek di APBD ada tidak anggarannya, jangan asal ngomong aja mereka," ujar sekda.

Sekda memastikan sudah menambah anggaran kekurangan untuk pembayaran hak panitia lelang yang belum dilunaskan dalam APBD perubahan 2016, hanya saja menunggu anggaran bisa mengalir.(egy)

 

tahun lalu

Aktivis Pendidikan Minta Gaji Guru Bantu Riau Jenjang Dikdas Dibayar Sebelum Ramadhan

Hal ini harusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Riau. Demikian diungkapkan aktivis pendidikan Riau, Erwin Rodimart Sitompul S.Pd kepada medi

4 tahun lalu

Ditengah Isu Covid-19, Guru Honor Dumai Tiga Bulan Belum Digaji

Ditengah isu virus corona saat sekarang, dimana tidak ada kegiatan belajar mengajar secara langsung dan bahkan warga diminta untuk tetap dirumah saja sementara hak yang harus merek

6 tahun lalu

Riski: H Gedang Berkali-kali Minta Duit Walikota Dumai

Pasalnya, Awaluddin atau lebih akrab disapa H Gedang sempat berorasi saat menghadang petugas dari pemerintah, kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan penertiban

6 tahun lalu

Terkait Orasi Awaluddin, Walikota Dumai Tempuh Proses Hukum

Pasalnya, Awaluddin atau lebih akrab disapa H Gedang sempat berorasi saat menghadang petugas dari pemerintah, kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan penertiban diatas tanah yang