Senin, 27 Januari 2025 01:42:00
Sengketa Pilkada Dumai Menunggu Putusan Dismissal Hakim MK

DUMAI - Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) antara KPU dan peserta pilkada Dumai 2024 kemarin masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK). Nasib perkara tersebut akan diputus melalui Dismissal oleh hakim pada awal Februari mendatang.
Sebelumnya Rabu (22/01/2025) kemarin pihak termohon KPU, Bawaslu dan pihak terkait yakni paslon nomor urut 3 pasangan Paisal-Sugiyarto memberikan jawaban atas tuduhan perbuatan terstruktur, sistematis dan masih (TSM) dari pemohon yakni paslon nomor urut 2, Ferdiansyah-Soeparto.
Gugatan hasil Pilkada serentak kabupaten dan kota di Provinsi Riau masih terdapat 7 gugatan belum diputus MK. Kini tujuh pemenang pilkada yakni kota Pekanbaru, dan Dumai, sedangkan Kabupaten Siak, Rohil, Rohul, Kuansing dan Kampar mesti menunggu putusan dismissal.
Putusan Dismissal sendiri adalah upaya hakim meneliti, memilah gugatan yang masuk ke persidangan. Proses ini dilakukan karena pengadilan maupun hakim tidak boleh menolak suatu perkara meskipun sejak awal perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil.
Putusan tersebut akan menentukan apakah perkara gugatan akan dilanjutkan kepada pembuktian atau akan digugurkan dan ditolak oleh hakim.
Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang pembacaan putusan gugur atau tidaknya suatu perkara atau disebut juga dengan putusan dismissal sengketa Pilkada 2024 dijadwalkan pada 11–13 Februari 2025.
Bagi perkara yang lanjut ke tahap sidang pembuktian, dapat menghadirkan saksi maupun ahli ke hadapan persidangan. Jumlah saksi dan/atau ahli yang dihadirkan dibatasi, yakni maksimal enam orang untuk perkara sengketa gubernur dan empat orang untuk perkara sengketa bupati/wali kota.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjelaskan, komposisi saksi atau ahli yang akan dihadirkan tergantung kebutuhan masing-masing pihak selama tidak melebihi batas maksimal.
“Jadi, boleh saksi semuanya, boleh ahli semuanya. Boleh separuh-separuh. Terserah, tergantung kebutuhan dari masing-masing permohonan,” katanya.
Para pihak wajib menyerahkan data identitas, CV, serta keterangan dari setiap saksi atau ahli yang dihadirkan. Sementara itu, khusus untuk ahli wajib menyertakan izin dari atasan yang bersangkutan.
“Itu harus diserahkan di kepaniteraan paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian,” ujar Saldi.
Sidang pembuktian dijadwalkan pada 14–28 Februari 2025. Dalam sidang tersebut, majelis hakim MK akan mendengarkan keterangan saksi maupun ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.
“Jadi, boleh saksi semuanya, boleh ahli semuanya. Boleh separuh-separuh. Terserah, tergantung kebutuhan dari masing-masing permohonan,” katanya.
Para pihak wajib menyerahkan data identitas, CV, serta keterangan dari setiap saksi atau ahli yang dihadirkan. Sementara itu, khusus untuk ahli wajib menyertakan izin dari atasan yang bersangkutan.
“Itu harus diserahkan di kepaniteraan paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian,” ujar Saldi.
Sidang pembuktian dijadwalkan pada 14–28 Februari 2025. Dalam sidang tersebut, majelis hakim MK akan mendengarkan keterangan saksi maupun ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.
Setelah itu, pada 3–6 Maret 2025, majelis akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk membahas hasil sidang pembuktian dan menyusun putusan. Adapun sidang pengucapan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7–11 Maret 2025.
Diketahui, total perkara sengketa pilkada atau juga dikenal dengan istilah perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHP Kada) untuk tahun 2024 mencapai 310 perkara. Jumlah itu terdiri atas 23 perkara gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota.**
Penulis : Megi Alfajrin
Share
Komentar