• Home
• Dumai
• Terkait Klarifikasi PT KJA soal Tumpahan CPO di Dumai, Johannes: Ini Sudah Keterlaluan

Kamis, 09 Juni 2016 10:43:00

Terkait Klarifikasi PT KJA soal Tumpahan CPO di Dumai, Johannes: Ini Sudah Keterlaluan

Sekretaris Komisi III DPRD Dumai, Johannes Tetelepta, MM

DUMAI- Rapat dengar pendapat, Rabu (8/6/2016) yang digelar Komisi III DPRD Dumai bersama pihak perusahaan pasca insiden tumpahan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Kreasi Jaya Adhikarya (KJA) pekan kemarin terkuak sejumlah fakta yang memicu kekesalan wakil rakyat.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Dumai dan dihadiri perwakilan manajemen PT.KJA dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai berlangsung alot.

Yang menjadi perhatian serius Komisi III, tumpah CPO yang terjadi beberapa waktu lalu itu dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kreasi Jaya Adikarya yang notabene perusahaan patungan saham antara PT.KLK dan PT. Astra Argo Lestari ini sudah dipastikan tidak sesuai dengan dokumen UKL UPL yang mereka pegang,"Sangat ganjil sudah beroperasi kok baru mau menata SOP.????," tanya Johannes.

Lanjutnya, Komisi III bersama KLH sepakat bahwa pihak perusahaan PT KJA tidak memiliki SOP tentang pelaksanaan dan persiapan sarana dan prasarana yang sudah menjadi standart INTERNATIONAL dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran limbah.

"Ya jelas mereka salah, sudah terbukti dilapangan. Sarana dan prasarana yang seharusnya ada justru tidak ada. Sebagai contoh, masak iya sih perusahaan sekelas mereka menanggulangi pencemaran dengan menyewa pompong dan menggunakan jasa tenaga masyarakat untuk berenang di laut serta menciduk tumpahan pakai ember. Ini sudah menggambarkan kegiatan yang mereka lakukan hanya sebatas mencari keuntungan. Mana aspek K3 yang harusnya mereka jaga? Menurut aku sih ini sudah keterlaluan." tegas Johannes.

Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Dumai, Hasrizal, pihak dewan juga mempertanyakan seputar Standard Operational Procedure (SOP) perusahaan saat insiden terjadi.

"Kita bahas tentang MARPOL 73.78, PERMENHUB 58 TAHUN 2013, PP.21 TAHUN 2011 dan apa yang diisyaratkan dalam ISPS CODE. Bisa kita sampaikan bahwa semua menyatakan ada sarana dan prasarana yang bersifat MANDATORY. Di lapangan bisa kita pastikan kelengkapan itu tidak ada bahkan menjurus dalam fase sengaja." ujar Sekretaris Komisi, Johannes MP Tetelepta kepada globalriau.com Kamis (9/06/2016).

Tidak hanya disitu, DPRD juga dibuat kesal atas klarifikasi oleh perusahaan yang menyebutkan tumpahan CPO hanya 300 kilogram di Dermaga B Pelindo Dumai saat proses transfer dari kapal ke pabrik.(egy)

6 hari lalu

Wawako Sugiyarto Hadiri Rakor Kesiapsiagaan Karhutla 2026, Perkuat Sinergi Cegah Kebakaran

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sekalig

5 hari lalu

Khidmat dan Penuh Makna, Puncak HUT ke-27 Dumai Teguhkan Semangat Menuju Kota Idaman

satu minggu lalu

HUT ke-27 Kota Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri Tegaskan Dukungan untuk Kemajuan Daerah

Dalam momen bersejarah tersebut, PT Pelabuhan Dumai Berseri menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perjalanan dan capaian pembangunan Kota Dumai yang terus menunjukka

6 hari lalu

PT Pelabuhan Dumai Berseri Ucapkan Selamat, Kota Dumai Raih Juara 3 Nasional Penurunan Pengangguran

Wali Kota Paisal menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang menjadi kado indah menjelang Hari Jadi ke-27 Kota Dumai. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil ke