• Home
  • Dumai
  • Terkait Klarifikasi PT KJA soal Tumpahan CPO di Dumai, Johannes: Ini Sudah Keterlaluan
Kamis, 09 Juni 2016 10:43:00

Terkait Klarifikasi PT KJA soal Tumpahan CPO di Dumai, Johannes: Ini Sudah Keterlaluan

Sekretaris Komisi III DPRD Dumai, Johannes Tetelepta, MM

DUMAI- Rapat dengar pendapat, Rabu (8/6/2016) yang digelar Komisi III DPRD Dumai bersama pihak perusahaan pasca insiden tumpahan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Kreasi Jaya Adhikarya (KJA) pekan kemarin terkuak sejumlah fakta yang memicu kekesalan wakil rakyat.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Dumai dan dihadiri perwakilan manajemen PT.KJA dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai berlangsung alot.

Yang menjadi perhatian serius Komisi III, tumpah CPO yang terjadi beberapa waktu lalu itu dalam kegiatan yang dilakukan oleh PT. Kreasi Jaya Adikarya yang notabene perusahaan patungan saham antara PT.KLK dan PT. Astra Argo Lestari ini sudah dipastikan tidak sesuai dengan dokumen UKL UPL yang mereka pegang,"Sangat ganjil sudah beroperasi kok baru mau menata SOP.????," tanya Johannes.

Lanjutnya, Komisi III bersama KLH sepakat bahwa pihak perusahaan PT KJA tidak memiliki SOP tentang pelaksanaan dan persiapan sarana dan prasarana yang sudah menjadi standart INTERNATIONAL dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran limbah.

"Ya jelas mereka salah, sudah terbukti dilapangan. Sarana dan prasarana yang seharusnya ada justru tidak ada. Sebagai contoh, masak iya sih perusahaan sekelas mereka menanggulangi pencemaran dengan menyewa pompong dan menggunakan jasa tenaga masyarakat untuk berenang di laut serta menciduk tumpahan pakai ember. Ini sudah menggambarkan kegiatan yang mereka lakukan hanya sebatas mencari keuntungan. Mana aspek K3 yang harusnya mereka jaga? Menurut aku sih ini sudah keterlaluan." tegas Johannes.

Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Dumai, Hasrizal, pihak dewan juga mempertanyakan seputar Standard Operational Procedure (SOP) perusahaan saat insiden terjadi.

"Kita bahas tentang MARPOL 73.78, PERMENHUB 58 TAHUN 2013, PP.21 TAHUN 2011 dan apa yang diisyaratkan dalam ISPS CODE. Bisa kita sampaikan bahwa semua menyatakan ada sarana dan prasarana yang bersifat MANDATORY. Di lapangan bisa kita pastikan kelengkapan itu tidak ada bahkan menjurus dalam fase sengaja." ujar Sekretaris Komisi, Johannes MP Tetelepta kepada globalriau.com Kamis (9/06/2016).

Tidak hanya disitu, DPRD juga dibuat kesal atas klarifikasi oleh perusahaan yang menyebutkan tumpahan CPO hanya 300 kilogram di Dermaga B Pelindo Dumai saat proses transfer dari kapal ke pabrik.(egy)

Share
Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sembilan Wilayah di Riau, Dumai Terdeteksi Dua Hotspot

    Forecaster On Duty BMKG, Yudhistira Mawaddah, menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca, hujan berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, Rokan
  • 3 minggu lalu

    14 Penerima Beasiswa Pemko Dumai Lulus, Sekda Hadiri Wisuda XXIII PCR

    Bukti nyata dari program tersebut terlihat dengan keberhasilan 14 mahasiswa penerima Beasiswa Pemerintah Kota Dumai yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan mengikuti Sidang Terb
  • 2 bulan lalu

    HUT ke-81 TNI, PT PDB Perseroda Apresiasi Pengabdian Prajurit Jaga Kedaulatan NKRI

    Menurutnya, menjaga keutuhan NKRI bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kepatuhan
  • 3 minggu lalu

    Di Balik Prestasi Imigrasi Dumai, Ada Dedikasi Menjaga Negeri

    Melalui pengawasan yang profesional dan pembinaan yang menyentuh langsung masyarakat, Imigrasi Dumai terus berupaya menghadirkan perlindungan negara sekaligus pelayanan keimigrasia
  • Komentar
    Copyright © 2026 . All Rights Reserved.