• Home
  • Nasional
  • Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, Dampak dari Larangan Ekspor CPO
Senin, 16 Mei 2022 19:26:00

Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, Dampak dari Larangan Ekspor CPO

JAKARTA - Harga buah kelapa sawit turun drastis setelah pemerintah melarang kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022. Beberapa pabrik kini menolak menerima buah sawit dari kebun masyarakat dan memilih hanya mengelola hasil kebun sendiri.
 
Anggota DPR RI Abdul Wahid saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat banyak keluhan dari petani. Dia sudah berkomunikasi dengan petani dan pengurus koperasi sawit.
 
 
"Kondisinya petani sawit semakin mengkhawatirkan. Di Riau, saya mendapat pengaduan, banyak koperasi dan pengepul sawit berhenti mengambil buah petani, dikarenakan pabrik tidak membeli," kata Wahid melansir merdeka.com Minggu (15/5).
 
Dampak Pelarangan Ekspor
 
Wahid menduga kondisi petani sawit yang semakin memprihatinkan iini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO).
 
"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi. Bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli buah sawit masyarakat," tegas Wahid.
 
Menurut Wahid, kondisi tersebut juga seperti anomali. Sebab, di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng.
 
"Tapi di sisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi," kata politisi PKB ini.
 
Cabut Larangan Ekspor dan Maksimalkan DMO
 
Karena itu, Wahid meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yang berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit. Selain itu, Wahid juga berharap agar pemerintah memaksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domestik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO).
 
"Harus dicabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus," jelasnya.
 
Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.
 
"Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas. Jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani," pungkas Wahid.(mdk)
Share
Berita Terkait
  • 5 jam lalu

    Iwan Kurniawan, EGM Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Dianugerahi Gelar Tokoh Bakti Bestari Pesisir Melaka oleh PIPSM

    Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai Iwan Kurniawan meraih Anugerah Bakti Bestari Pesisir Selat Melaka 2026
  • 11 jam lalu

    300 Paket Pasar Murah Disambut Antusias, PHR Ciptakan Energi Kepedulian Bagi Warga di Sekitar Operasi

    Upaya ini merupakan bagian dari dari kontribusi Perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta Menjaga hubungan baik dengan masyarakat disekitar wilayah oper
  • kemarin

    Gibran Pilih Mundur demi Kepentingan Bangsa, Jabatan Bukan Segalanya

    Bagi sebagian masyarakat, keputusan ini mungkin masih menyisakan pertanyaan. Namun, satu hal yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana sebuah jabatan publik seharusnya tidak me
  • kemarin

    PHR Cetak Kinerja Positif, Sumur Mutiara 00010 di Rokan Hilir Berhasil Produksi 2.801 BOPD

    Melalui pelaksanaan program pengeboran yang berkelanjutan, optimalisasi potensi reservoir, serta penguatan aspek keselamatan dan keandalan operasi, PHR terus berupaya memberikan ko
  • Komentar
    Copyright © 2026 . All Rights Reserved.