• Home
  • Nasional
  • Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, Dampak dari Larangan Ekspor CPO
Senin, 16 Mei 2022 19:26:00

Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, Dampak dari Larangan Ekspor CPO

JAKARTA - Harga buah kelapa sawit turun drastis setelah pemerintah melarang kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022. Beberapa pabrik kini menolak menerima buah sawit dari kebun masyarakat dan memilih hanya mengelola hasil kebun sendiri.
 
Anggota DPR RI Abdul Wahid saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat banyak keluhan dari petani. Dia sudah berkomunikasi dengan petani dan pengurus koperasi sawit.
 
 
"Kondisinya petani sawit semakin mengkhawatirkan. Di Riau, saya mendapat pengaduan, banyak koperasi dan pengepul sawit berhenti mengambil buah petani, dikarenakan pabrik tidak membeli," kata Wahid melansir merdeka.com Minggu (15/5).
 
Dampak Pelarangan Ekspor
 
Wahid menduga kondisi petani sawit yang semakin memprihatinkan iini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO).
 
"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi. Bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli buah sawit masyarakat," tegas Wahid.
 
Menurut Wahid, kondisi tersebut juga seperti anomali. Sebab, di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng.
 
"Tapi di sisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi," kata politisi PKB ini.
 
Cabut Larangan Ekspor dan Maksimalkan DMO
 
Karena itu, Wahid meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yang berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit. Selain itu, Wahid juga berharap agar pemerintah memaksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domestik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO).
 
"Harus dicabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus," jelasnya.
 
Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.
 
"Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas. Jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani," pungkas Wahid.(mdk)
Share
Berita Terkait
  • 14 jam lalu

    Program BERSERI, Polres Dumai Bakal Bedah Rumah Warga Kurang Mampu Setiap Bulan

    Adapun program Berseri adalah renovasi ataupun bedah rumah masyarakat yang tidak mampu dengan target 2 hingga 3 rumah setiap bulannya.
  • 2 hari lalu

    Bantah Isu Negatif, Kapolres Dumai; Anggota yang terbukti lakukan pidana pasti saya hukum

    Budi hanya menemukan kelalaian administrasi dalam dokumen pelayaran kapal tersebut dan menegaskan kepada nakhoda untuk melengkapi syarat sebelum memulai aktivitas di laut.
  • 3 hari lalu

    Lantik Sejumlah Staf Ahli, Begini Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin

    Dalam keterangan pers Kepuspenhum Dr Ketut Sumedana menjelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan staf ahli oleh Jaksa Agung dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
  • 3 hari lalu

    Pergantian nama RSUD Dumai kurang visioner, Analis masyarakat: ada point yang hilang

    Tanggapan yang mencolok pada diskusi ini muncul ketika Delyuzar syamsi memilih penggubahan nama Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat, hal tersbut dipilihnya karna melihat prinsip rumah
  • Komentar
    Copyright © 2022 . All Rights Reserved.