Senin, 16 Mei 2022 19:26:00
Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, Dampak dari Larangan Ekspor CPO
JAKARTA - Harga buah kelapa sawit turun drastis setelah pemerintah melarang kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022. Beberapa pabrik kini menolak menerima buah sawit dari kebun masyarakat dan memilih hanya mengelola hasil kebun sendiri.
Anggota DPR RI Abdul Wahid saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat banyak keluhan dari petani. Dia sudah berkomunikasi dengan petani dan pengurus koperasi sawit.
"Kondisinya petani sawit semakin mengkhawatirkan. Di Riau, saya mendapat pengaduan, banyak koperasi dan pengepul sawit berhenti mengambil buah petani, dikarenakan pabrik tidak membeli," kata Wahid melansir merdeka.com Minggu (15/5).
Dampak Pelarangan Ekspor
Wahid menduga kondisi petani sawit yang semakin memprihatinkan iini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi. Bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli buah sawit masyarakat," tegas Wahid.
Menurut Wahid, kondisi tersebut juga seperti anomali. Sebab, di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng.
"Tapi di sisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi," kata politisi PKB ini.
Cabut Larangan Ekspor dan Maksimalkan DMO
Karena itu, Wahid meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yang berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit. Selain itu, Wahid juga berharap agar pemerintah memaksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domestik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO).
"Harus dicabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus," jelasnya.
Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.
"Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas. Jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani," pungkas Wahid.(mdk)
Share
Berita Terkait
Klarifikasi Isu Seragam Sekolah, SMAN 1 Dumai Tegaskan Orang Tua Siswa Bebas Pilih Penjahit
Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa pengaturan pakaian seragam sekolah mengacu pada Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang
Terkait Isu Seragam Sekolah, SMAN 1 Dumai Tegaskan Orang Tua Siswa Bebas Pilih Penjahit
Terkait munculnya dugaan markup harga seragam, pihak SMAN I memberikan klarifikasi membantah adanya praktik tersebut. Menurut Kepsek Rafles, bahwa harga yang ditawarkan oleh masing
Lanal Dumai Amankan Speedboat Bawa 8 PMI Nonprosedural dan 8 WNA Bangladesh dari Malaysia
Selanjutnya, 8 PMI dan 8 WNA Bangladesh akan diserahkan kepada P4MI Dumai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai untuk pendataan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlak
Jelang Akhir Pekan, Petugas Rutan Dumai Pastikan Sarana dan Prasarana Keamanan Tetap Optimal
Melalui kegiatan tersebut, jajaran Rutan Dumai menunjukkan komitmennya untuk menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib dan terkendali, sekaligus memastikan seluruh fasil
Komentar






