Senin, 16 Mei 2022 19:26:00
Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, Dampak dari Larangan Ekspor CPO
JAKARTA - Harga buah kelapa sawit turun drastis setelah pemerintah melarang kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022. Beberapa pabrik kini menolak menerima buah sawit dari kebun masyarakat dan memilih hanya mengelola hasil kebun sendiri.
Anggota DPR RI Abdul Wahid saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat banyak keluhan dari petani. Dia sudah berkomunikasi dengan petani dan pengurus koperasi sawit.
"Kondisinya petani sawit semakin mengkhawatirkan. Di Riau, saya mendapat pengaduan, banyak koperasi dan pengepul sawit berhenti mengambil buah petani, dikarenakan pabrik tidak membeli," kata Wahid melansir merdeka.com Minggu (15/5).
Dampak Pelarangan Ekspor
Wahid menduga kondisi petani sawit yang semakin memprihatinkan iini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi. Bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli buah sawit masyarakat," tegas Wahid.
Menurut Wahid, kondisi tersebut juga seperti anomali. Sebab, di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng.
"Tapi di sisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi," kata politisi PKB ini.
Cabut Larangan Ekspor dan Maksimalkan DMO
Karena itu, Wahid meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yang berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit. Selain itu, Wahid juga berharap agar pemerintah memaksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domestik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO).
"Harus dicabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus," jelasnya.
Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.
"Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas. Jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani," pungkas Wahid.(mdk)
Share
Berita Terkait
Pertamina Kilang Dumai Ajak Kelompok Barter Jaya Studi Tiru ke Sungai Pakning dan Siak Guna Perkuat Kapasitas dan Kemandirian Pokmas
Komitmen dan pendampingan berkelanjutan TJSL Kilang Pertamina Dumai telah mendorong perkembangan signifikan Kelompok Barter Jaya, yang kini telah bertransformasi menjadi Koperasi J
Belasan Kasus Berhasil Diungkap, Polsek Dumai Timur Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas Kondusif
Kapolsek menegaskan bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipas
Raih Nilai Hampir Sempurna, Imigrasi Dumai Catat Indeks Integritas dan Kualitas Pelayanan 3,99
Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis digital
Tepian Batang Mandau: Transformasi Saksi Bisu Sejarah Migas, Jadi Magnet Wisata dan Hidupkan Ekonomi Warga
Kerja keras berbasis swadaya ini mulai membuahkan dampak nyata yang mengubah wajah desa. Kawasan Tepian Batang Mandau kini telah menjelma menjadi ruang wisata keluarga yang nyaman
Komentar






