PEKANBARU - Konflik internal di tubuh Pemerintah Provinsi Riau kian memanas. Perbedaan pandangan antara Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto terkait defisit anggaran dan tunda bayar tak hanya menimbulkan kebingungan publik, tetapi juga mengancam masa depan perekonomian daerah.

 

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Fuad Santoso, SH., MH., dengan tegas mendesak kedua pemimpin daerah tersebut untuk segera duduk satu meja demi menyelesaikan polemik ini. Fuad menilai jika perbedaan tersebut tidak segera dituntaskan, maka masyarakat Riau akan menjadi korban utama.

 

"Perbedaan pendapat ini berbahaya. Investor yang selama ini sudah berencana menanamkan modal di Riau pasti akan berpikir dua kali melihat kondisi ini," ujar Fuad, Sabtu (23/3/2025).

 

Fuad menambahkan bahwa defisit anggaran yang berlarut-larut akan merugikan pembangunan daerah dan membuat berbagai program strategis mandek. Ia khawatir persoalan ini akan memperburuk citra Riau sebagai daerah yang tidak stabil secara ekonomi dan politik.

 

"Riau ini memiliki potensi besar, tetapi jika pemimpinnya justru ribut soal angka yang berbeda-beda, siapa yang mau berinvestasi? Jangan sampai masyarakat yang menanggung akibatnya," tegasnya.

 

Perbedaan pernyataan yang mencolok antara Gubernur dan Wakil Gubernur menambah kekacauan. Dalam rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD pada 12 Maret 2025, Gubernur Abdul Wahid menyebutkan bahwa tunda bayar Pemprov Riau mencapai Rp2,2 triliun. Wahid bahkan mengaku sangat terkejut dengan angka tersebut dan menganggap kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya.

 

"Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar Rp2,2 triliun. Paling ada Rp200 miliar, Rp250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini," kata Wahid kala itu.

 

Sebagai langkah darurat, Wahid bahkan mengaku siap mengambil langkah kontroversial seperti memotong tunjangan ASN jika itu menjadi satu-satunya cara untuk menutupi defisit tersebut.

 

Namun, pernyataan itu kemudian dibantah oleh Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Ia menyebut bahwa informasi mengenai defisit Rp2,2 triliun tidak benar. Menurutnya, defisit anggaran yang sesungguhnya hanya sebesar Rp132 miliar.

 

"Seperti soal defisit anggaran yang katanya Rp2,2 triliun, itu data dari mana? Itu sangat tidak benar. Yang benar itu defisit kita hanya Rp132 miliar. Saya punya datanya," tegas Hariyanto.

 

Menurutnya, defisit ini terjadi karena realisasi pendapatan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp9,4 triliun dari target Rp11 triliun. Faktor lain yang turut memperburuk kondisi adalah kegagalan mencapai target participating interest (PI) dari sektor migas yang hanya terealisasi sekitar Rp200 miliar dari target Rp736 miliar.

 

"Kami sudah melakukan efisiensi besar-besaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dan berhasil menghemat hampir Rp800 miliar. Artinya, uang kita ada kok," tambah Hariyanto.

 

Ketidakjelasan ini membuat masyarakat Riau bingung dan geram. Komite Nasional Pemuda Indonesia menilai polemik ini hanya memperlihatkan ego politik dua pemimpin daerah yang enggan mengakui kesalahan masing-masing. Publik pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan mengutamakan kepentingan rakyat.

 

"Pemimpin seharusnya mencari solusi, bukan justru saling menyalahkan dan memperkeruh suasana. Jika masalah ini tidak segera selesai, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan runtuh," ujar Fuad mengakhiri.**