• Home
• Pekanbaru
• Polda Riau jadi Perhatian Khusus Presiden

Kamis, 21 Juli 2016 19:33:00

Polda Riau jadi Perhatian Khusus Presiden

Hentikan Penyidikan Kasus 15 Karhutla

Press release Polda Riau.

PEKANBARU- Presiden memberikan perhatian khusus atas keputusan penghentian penyidikan pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan penghentian penyidikan oleh Polda Riau terhadap 15 kasus kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan korporasi akan menjadi perhatian khusus bagi Presiden Joko Widodo.

"Saya akan secara khusus meminta Kapolda (Riau) dan Kapolri untuk menjelaskan, apakah memang karena faktor pidana sulit ditemukan pelakunya," kata Teten Masduki usai Rapat Evaluasi Satgas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau, di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Kamis (21/7/2016).

Teten mengatakan kedatangannya ke Pekanbaru memang secara khusus untuk memastikan secara langsung apakah laporan yang selama ini diterima Istana Kepresidenan terkait keberhasilan penanganan kebakaran di Riau benar adanya.

Mengenai penghentian penyidikan untuk 15 kasus kebakaran oleh korporasi oleh Polda Riau, Teten memilih untuk tidak berspekulasi sebelum mempelajarinya perihal kebijakan itu sebagai bentuk kepastian hukum atau untuk melindungi para investor.

"Saya kira upaya penegakan hukum bukan hanya pidananya saja, memang itu bisa diefektifkan tapi sudah ada upaya lain seperti pembekuan sampai pencabutan izin," ujarnya.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengamanatkan agar penanggulangan masalah kebakaran lahan dan bencana asap perlu menitikberatkan pada pemantapan sistem deteksi dini (early warning system) dan respons cepat dari semua pihak. Dari kedua hal tersebut, ia menilai kinerja dari Gubernur Riau dan Satgas Karlahut Riau sudah lebih baik.

Selain itu, ia juga mengatakan perlu adanya peningkatakan kapasitas dalam penegakan hukum (law enforcement) dari Polri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kepolisian tingkatkan kemampuan investigasi agar pelaku kebakaran hutan dan lahan jangan sampai lolos. Monitoring perusahaan juga harus terus dilakukan oleh KLHK," tegasnya.

Ia menambahkan setiap perusahaan yang sudah diberi kepercayaan untuk mendapatkan izin pengelolaan lahan yang luas harus punya kemampuan untuk melindunginya. "Audit harus terus dilakukan agar perusahaan punya kemampuan mencegah kebakaran," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau membantah jika menutupi terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan.

"Tidak ada ditutupi. Kalian (wartawan) saja yang tidak bertanya. Buktinya saat LSM bilang ada 11 perusahaan (SP3), kita malah bilang 15," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Rivai Sinambela kepada pers di Pekanbaru, Rabu (20/7).

Rivai mengatakan itu setelah sebelumnya Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengungkapkan jika Polda Riau mementahkan proses penyidikan terhadap 11 perusahaan yang diduga membakar lahan pada 2015.

Menurut Rivai, 15 perusahaan yang tidak dapat ditingkatkan proses penyidikannya itu karena kekurangan alat bukti. Selain itu, mayoritas lahan yang terbakar merupakan lahan sengketa dengan masyarakat, meski dia tidak merinci perusahaan apa saja yang bersengketa itu.

Polda Riau pada 2015 lalu menangani 18 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. Namun, hanya tiga kasus yang melibatkan PT Langgam Inti Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur, PT Wahana Subur Sawit yang dinyatakan lengkap dan layak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Tiga perusahaan di atas telah sampai di pengadilan dan bahkan ada perusahaan yang dinyatakan inkrah meski diputus bebas, yakni PT Langgam Inti Hibrindo.

Sementara itu, 15 perusahaan lainnya yakni PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam dan PT Rimba Lazuardi. Semuanya adalah perusahaan yang bergerak di Hutan Tanaman Industri (HTI), sedangkan tiga lainnya yakni PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN Uniter dan PT Riau Jaya Utama bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit.

Menurut Rivai, mayoritas perusahaan yang di SP3 tersebut bersengketa dengan lahan masyarakat sehingga mementahkan dua alat bukti yang sebelumnya dapat menjerat sebagai tersangka.

Ia mengatakan Polda Riau siap meladeni jika ada masyarakat atau lembaga yang berupaya melakukan praperadilan terkait SP3 kasus itu.(bnc)
 

2 tahun lalu

Kapolres Dumai Raih Penghargaan Kepemimpinan Terbaik dari Polda Riau

Pengukuhan tersebut dilakukan pada upacara yang dilaksanakan di lapangan Sat Brimob Polda Riau. Turut hadir, Wakil Kapolda (Wakapolda), Brigjen Pol Tabana Bangun, Irwasda Kombes Po

3 tahun lalu

Program Pembinaan dan Mitigasi Bencana Karhutla Pertamina Dorong Masyarakat Raup Rupiah

Aktivitas manusia dan korporasi yang kurang memperhatikan lingkungan kerap kali menjadi sebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang meluas hingga turut menghanguskan kawasan pe

4 tahun lalu

Presiden Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS, Berikut Rinciannya...

Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta kelas III senilai Rp 35.000.

4 tahun lalu

Riau Siaga Darurat Karhutla hingga Oktober 2020

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau tahun 2020 di Gedung Daerah Riau, Jl Diponegoro Pekanbaru.