• Home
  • Pekanbaru
  • Sedang Berlangsung, DPRD Riau Buka-Bukaan Soal Eskalasi
Kamis, 31 Maret 2016 11:37:00

Sedang Berlangsung, DPRD Riau Buka-Bukaan Soal Eskalasi

PEKANBARU- Kamis (31/3/2016) siang ini dijadwalkan pertemuan seluruh anggota DPRD Riau di ruang medium, untuk mengungkapkan permasalah pembayaran eskalasi yang masuk dalam APBD Perubahan 2015, dan sampai saat ini masih menjadi persoalan yang masih belum terungkap.

Hebohnya pemberitaan kedatangan KPK ke DPRD Riau dan komentar pihak KPK terkait pembayaran eskalasi pada hari sebelumnya, membuat pertemuan tersebut harus digelar pihak dewan, apalagi komentar anggota DPRD Riau, Muhammad Adil menyebut dan meminta beberapa pihak agar diperiksa oleh KPK.

“Kita diminta untuk buka-bukaan, ayo. Nggak masalah buat saya, biar kita ungkap semua. Malahan itu yang kita harapkan. Ini soal anggaran rakyat Rp 220 miliar, bukan sedikit itu, harus dibuka selebar-lebarnya, biar ketahuan siapa yang bermain,” kata Adil, Rabu (30/3).

Adil juga meminta, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau saat ini juga bisa mengungkap persoalan ini. Karena persoalan ini sudah beberapa waktu ini menjadi polemik dan belum kunjung ada keterbukaan persoalan yang sebenarnya.

“Kita minta KPK datang ke Riau tidak hanya menakut-nakuti saja. Persoalan ini sudah dihadapan mata, kalau bisa, ganyang langsung,” tegas Adil.

Dalam pertemuan itu juga direncanakan akan dijadwalkan sekaligus dengan kunjungan KPK ke DPRD Riau, dan pertemuan tersebut direncanakan akan dibuka dihadapan pihak KPK. Adil pun menyatakan dirinya siap untuk menyampaikan keterangan yang dibutuhkan oleh pihak KPK.

Adil juga mengungkapkan, kawan-kawannya yang ikut menandatangani hak angket sebelumnya agar tetap pada pendirian sebelumnya, dan jangan sampai berubah suara dalam mengungkap persoalan ini.

“Kawan-kawan jangan sampai berubah. Kalau berubah itu artinya sudah terjadi sesuatu. Karena sebelumnya kita sudah keras dan komitmen untuk mengungkap hal ini, dan jangan sampai melempem. Tapi saya yakin, kawan-kawan masih tetap pada pendirian untuk membongkar hal ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman dikonfirmasi masalah ini mengakui pada Kamis siang ini akan digelar pertemuan dengan anggota dewan. Ditanya apakah pertemuan tersebut akan terbuka, ia juga menyatakan akan mengupayakan pertemuan tersebut bisa dilakukan terbuka dan media bisa masuk, sehingga informasi tersebut bisa diakses masyarakat.

“Kita ingin bedah masalah eskalasi ini, sehingga masyarakat bisa menilai persoalan selama ini, mudah-mudahan Nampak benang merahnya. Kalau harapan saya rapatnya terbuka, tapi kalau menyebut nama orang, biasanya tertutup. Soal adanya tudingan adanya oknum di DPRD Riau sebelumnya, itu tandanya kita saling mengingatkan. Kita juga ingin buktikan bahwa lembaga DPRD sudah berubah,” paparnya.

Sebelumnya, pada Rabu siang, Noviwaldy Jusman mendatangi ruang Komisi E DPRD Riau, dan bertemu dengan Muhammad Adil, yang ketika itu sedang diwawancarai sejumlah wartawan. Adanya terjadi beberapa perbincangan ketika itu, namun Noviwaldy minta hal tersebut untuk tidak dipublikasikan.

Sementara itu, beberapa anggota dewan lainnya yang ikut menandatangani hak angket tampak tidak begitu keras lagi seperti sebelumnya. Seperti anggota Komisi D, Hardiayanto yang sebelumnya menyatakan adanya permainan oknum di DPRD Riau, sehingga eskalasi dibayarkan. Namun ia mendukung rencana untuk dilakukan pertemuan pada Kamis siang ini.

“Kalau memang besok (hari ini) kita bicara, mari kita bicara dari hati ke hati, dan meluruskan segala sesuatunya, saya tidak bilang ada yang bengkok ya,” ujarnya.

Hardiyanto bahkan juga meminta media tidak terlalu berlebihan dalam memberitakan masalah eskalasi ini, apalagi menurutnya persoalan ini sudah meluber kemana-mana dalam beberapa hari belakangan.

“Kita harap media jangan terlalu berlebihan dalam memberitakan. Persepsi ini kan sudah bersliweran kemana-mana. Kita tidak ada menuduh siapa pun, apalagi sampai sebut nama, itu tidak ada, saya garansi itu. Kita hanya mempersoalkan masalah mekanisme dan proses masuknya eskalasi,” tuturnya.

Lain lagi dengan penandatangan hak angket lainnya, Mansyur HS saat diminta tanggapannya soal pertemuan yang akan dilangsungkan pada Kamis siang ini. Menurutnya, tidak ada dalam tatib dewan yang mengatur tentang pertemuan dadakan seperti itu, karena rapat-rapat seperti itu seharusnya dirapatkan dan dijadwalkan dulu dalam Badan Musyawarah (Banmus).(tribun)

Share
Berita Terkait
  • tahun lalu

    Usai Viral di Medsos, Sekda Riau Berdalih Tas Milik Istrinya KW

    Tampak sejumlah foto yang memperlihatkan deretan tas mewah, seperi Hermes dan Gucci, yang digunakan istri Hariyanto. Terlihat juga foto-foto saat istri Hariyanto tersebut sedang as
  • tahun lalu

    Kejati Riau Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Raya Pekanbaru

    Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan gelar perkara (ekspose) terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fisik Masjid Ra
  • tahun lalu

    Wakajati Riau Pimpin Apel Kerja Awal Tahun 2023

    Wakajati juga berharap agar jajaran melandasi setiap tugas dan tanggung jawab dengan Kerja Ikhlas, Cerdas dan Tuntas sehingga Output dan Outcome berbagai Program Kejaksaan dapat te
  • 2 tahun lalu

    Angkat Tema Jaga Desa dari Korupsi, Asisten Intelijen Kejati Riau jadi Narasumber Program Tanya Jaksa di RTV

    Dalam pemaparannya, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo Budi Kisnanto, SH, MH menjelaskan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan d
  • Komentar
    Copyright © 2024 . All Rights Reserved.