• Home
• Politik
• Korupsi Menggurita

Senin, 17 April 2017 12:46:00

Korupsi Menggurita

Dokumentasi Redaksi.

Megi Alfajrin, Pimpinan Redaksi Harian Umum Pesisir Pos.

Entah apa sebenarnya yang sedang terjadi. Korupsi terjadi dan terjadi lagi. Ditangkap dan ditangkap lagi. Sampai kapan akan terus terjadi?

Publik terheran-heran setiap tahun ada saja pejabat yang terjerat kasus korupsi. Apakah terkait proyek fisik maupun alokasi anggaran yang dimanipulasi agar masuk kantong pribadi.

Upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, tampaknya sama sekali tidak memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Tidak tanggung-tanggung ada belasan orang pejabat Dumai yang diperiksa Kejaksaan Negeri terkait dugaan korupsi dana bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pemeriksaan dan pemanggilan dilakukan dimulai dari tingkat staff hingga level kepala dinas sekalipun diduga terlibat selaku pemangku kebijakan.

Fenomena ini benar-benar peringatan serius kepada kita semua bahwa pengungkapan kasus korupsi tidak berjalan efektif. Pemberantasan korupsi yang dilakukan para penegak hukum kita seakan hanya menjadi pemadam kebakaran, karena penegakan hukum yang dilakukan selama ini tidak membuat takut para koruptor untuk terus melakukan aksinya.

Koruptor seakan tidak pernah habis. Penangkapan pelaku korupsi masih dianggap angin lalu saja bagi yang lainnya. Tidak salah kalau banyak yang menyebut korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Korupsi begitu lekat dan hampir terjadi di semua lini kehidupan masyarakat mulai tingkat bawah hingga atas. Korupsi telah menggurita. Mungkin yang membedakan hanya jumlah uang yang dikorupsi.

2016 lalu kejaksaan telah mengeksekusi sejumlah pejabat Dumai terkait kasus korupsi pengadaan buku di Kantor Perpustakaan dan Arsip (PADE) dan Dinas PU.

Tahun 2017 kembali, Kejaksaan membidik dugaan penyelewengan dana bencana Karhutla dari kantor BPBD Dumai.

Selama perilaku korup masih dianggap biasa oleh masyarakat kita, Indonesia akan semakin tertinggal. Selama masyarakat masih permisif terhadap korupsi, sulit rasanya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia. Apalagi, di era globalisasi seperti sekarang ini, Indonesia akan makin sulit bersaing dengan negara lain. Yang akan terjadi adalah negara akan semakin jauh dari kemajuan dan keadilan.

Sebaliknya, kesenjangan akan semakin menganga di tengah masyarakat. Kelompok yang memiliki akses ekonomi akan makin sejahtera, sedangkan yang tidak punya akses akan terus terpuruk. Fenomena ini kita mudah kita temukan di mana-mana. Banyak sekali masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Begitu masifnya korupsi yang terjadi sudah seharusnya ada strategi lain untuk menghentikannya. Sebelum semuanya terlambat. Revolusi di bidang hukum sangat dibutuhkan terutama dalam penanganan kasus korupsi.

Karena, keberadaan penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan KPK sekalipun ternyata belum optimal untuk bisa menghilangkan budaya korupsi di negeri ini. Apalagi, Polri dan Kejaksaan tidak mampu berbuat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi.***

satu minggu lalu

Pemko Dumai Gesa Perbaikan Jalan Nasional Soekarno-Hatta, Target Rampung Desember 2026

Meski berstatus sebagai jalan nasional, Pemko Dumai telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau sebelum memulai

satu minggu lalu

Wali Kota Dumai Hadiri Wisuda Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Angkatan VII Tahun 2026

Direktur Politeknik KP Dumai, Juniawan Preston Siahaan, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalu

4 minggu lalu

Pisah Sambut Kapolres Dumai, Wali Kota Paisal Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Keamanan Daerah

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Dumai yang baru, AKBP Fatikh Dedy Setyawan. Ia berharap kehadiran Kapolres baru dapat s

4 minggu lalu

Pemprov Riau Serahkan Data Tunggakan PKB Rp28 Miliar, Pemko Dumai Siap Kejar Optimalisasi Pendapatan Daerah

Plt. Gubernur Riau menegaskan pentingnya langkah konkret dari Pemerintah Kota Dumai untuk segera menindaklanjuti data tersebut. Ia menyebutkan bahwa total tunggakan pajak kendaraan