• Home
• Politik
• Pilkada Serentak, Kemendagri Ingatkan KPU Daerah Jangan Gunakan DPT dari Pemda

Jumat, 11 September 2015 23:29:00

Pilkada Serentak, Kemendagri Ingatkan KPU Daerah Jangan Gunakan DPT dari Pemda

JAKARTA- Daftar pemilih sementara (DPS) berasal dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU Pusat. Selanjutnya, KPU pusat meneruskan data itu ke KPU daerah. Kemendagri minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah agar tidak memakai data dari pemerintahan daerah (pemda).

"Bawaslu ingatkan ke pemda tidak boleh berikan data ke KPU Daerah. KPU Daerah juga tidak boleh minta ke pemda. Salah kalau KPU Daerah gunakan data pemda," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jumat (11/9/15).

Dia menjelaskan, masyarakat yang belum tercatat dalam DP4 tinggal di data kembali oleh KPU Daerah.

"Misalnya, saya punya anak belum 17 tahun sebelum DP4 diserahkan, tinggal ditambahkan elemen data di KK (kartu keluarga) atau elemen TNI/ Polri yang belum pensiun watku DP4 diserahkan, tinggal dicatat dan dimasukkan," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan, terdapat permasalahan dalam proses pencocokan dan penelitian DP4 oleh KPU Daerah. Adapun permasalahan itu di antaranya bertambahnya daftar penduduk secara drastis dengan data yang dimiliki oleh pemda.

"Ternyata pemda juga punya data, ketika di-*cross check* berbeda datanya, misal data KPU, 250 ribu kemudian data pemda 300 ribu ada selisih 50 ribu. Pertanyaanya siapa 50 ribu itu? Karena wajib dipastikan *by name by address* dan terfaktual orangnya, fisiknya juga ada," katanya.

Dia menambahkan, pemda terindikasi menambah pemilih potensial untuk alasan politis. Tujuannya untuk kemenangan calon tertentu.

"Kalau toh ada penambahan maka harus dipastikan verifikasi faktual oleh KPU, dan kami perintahkan ke panwaslu untuk merekomendasikan (verifikasi ulang) jika terjadi perbedaan karena seperti di Papua itu ada penambahan sampai 2 juta," sebutnya.(rtc)

tahun lalu

Usai Viral di Medsos, Sekda Riau Berdalih Tas Milik Istrinya KW

Tampak sejumlah foto yang memperlihatkan deretan tas mewah, seperi Hermes dan Gucci, yang digunakan istri Hariyanto. Terlihat juga foto-foto saat istri Hariyanto tersebut sedang as

tahun lalu

Kejati Riau Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Raya Pekanbaru

Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan gelar perkara (ekspose) terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Fisik Masjid Ra

tahun lalu

Wakajati Riau Pimpin Apel Kerja Awal Tahun 2023

Wakajati juga berharap agar jajaran melandasi setiap tugas dan tanggung jawab dengan Kerja Ikhlas, Cerdas dan Tuntas sehingga Output dan Outcome berbagai Program Kejaksaan dapat te

2 tahun lalu

Angkat Tema Jaga Desa dari Korupsi, Asisten Intelijen Kejati Riau jadi Narasumber Program Tanya Jaksa di RTV

Dalam pemaparannya, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Raharjo Budi Kisnanto, SH, MH menjelaskan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan d