DUMAI — Menjelang Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) KONI Kota Dumai, muncul sejumlah nama dari berbagai latar belakang yang menyatakan diri siap memimpin organisasi olahraga tersebut.

 

Dinamika itu merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi dan setiap orang tentu memiliki hak untuk maju sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun di tengah munculnya banyak kandidat, ada satu hal yang menurut Abdul Kadir Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai perlu menjadi perhatian bersama.

 

KONI jangan hanya dipandang sebagai sebuah jabatan. KONI adalah amanah untuk mengurus masa depan olahraga dan atlet Kota Dumai.

 

Menurutnya, masyarakat olahraga perlu kembali melihat persoalan secara lebih mendasar. Bukan sekadar siapa yang memiliki posisi paling kuat, siapa yang memiliki jaringan paling luas, atau siapa yang paling populer, tetapi siapa yang benar-benar memiliki kemampuan, pengalaman, waktu yang cukup, fokus dan komitmen untuk mengurus KONI.

 

“Ini bukan soal menyerang siapa pun. Bukan soal latar belakang seseorang. Kita hanya ingin bertanya secara objektif, kalau seseorang ingin mengambil amanah sebagai Ketua KONI, apakah dia benar-benar siap dengan seluruh risiko, beban dan tanggung jawabnya?” ujarnya.

 

Menurutnya, ada dua ukuran penting yang harus dilihat bersama dalam menentukan seorang pemimpin KONI, yaitu layak dan patut.

 

“Orang yang layak belum tentu patut. Orang yang patut belum tentu layak. Yang kita cari adalah orang yang layak sekaligus patut,” tegasnya.

 

Layak, menurutnya, berarti seseorang memang memahami dunia olahraga, memiliki pengalaman, kemampuan manajerial, mengerti persoalan cabang olahraga, atlet, pembinaan dan organisasi.

 

Sementara patut berarti orang tersebut memiliki kesiapan untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian yang cukup untuk mengurus KONI tanpa membuat organisasi menjadi tanggung jawab sambilan yang harus dikerjakan ketika memiliki waktu luang.

 

“Kita membutuhkan orang yang ketika menerima amanah ini benar-benar siap mencurahkan perhatian kepada KONI. Bukan orang yang waktunya sudah terbagi ke begitu banyak tanggung jawab lain sehingga KONI akhirnya hanya mendapatkan sisa waktu,” ujarnya.

 

Popularitas Bukan Ukuran Tunggal Kelayakan

 

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak keliru dalam menilai seseorang yang muncul sebagai calon Ketua KONI.

 

Menurutnya, seseorang yang dikenal sebagai tokoh, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, aktif dalam organisasi kepemudaan, kemasyarakatan maupun berbagai organisasi lainnya tentu merupakan hal positif dan patut diapresiasi.

 

Namun, aktivitas tersebut tidak serta-merta menjadi ukuran bahwa seseorang telah layak dan patut memimpin KONI.

 

“Jangan karena seseorang tokoh, aktif di kepemudaan, aktif kegiatan sosial, kemudian langsung kita simpulkan dia pasti layak dan mampu memimpin KONI. Tidak sesederhana itu,” ujarnya.

 

Begitu pula seseorang yang dikenal luas sebagai tokoh masyarakat ataupun memiliki jaringan yang kuat, menurutnya, tidak otomatis menjadi orang yang paling tepat memimpin organisasi olahraga prestasi.

 

“Popularitas adalah modal sosial. Jabatan adalah amanah. Aktivitas organisasi adalah pengalaman. Tetapi semuanya belum cukup kalau tidak dibarengi pemahaman dan pengabdian nyata terhadap olahraga,” katanya.

 

Menurutnya, KONI merupakan organisasi yang menaungi seluruh cabang olahraga dan menjadi salah satu bagian penting dalam pembinaan atlet serta prestasi daerah.

 

Karena itu, orang yang memimpinnya harus benar-benar memahami dunia olahraga, memahami karakter cabang olahraga, memahami proses pembinaan, memahami persoalan atlet dan pelatih, serta matang dalam mengelola organisasi olahraga.

 

“Kita tidak sedang mencari orang yang hanya dikenal oleh masyarakat. Kita mencari orang yang dikenal oleh persoalan olahraga dan memahami apa yang dibutuhkan olahraga itu sendiri,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, penilaian terhadap seluruh calon harus menggunakan ukuran yang sama.

 

“Jangan karena seseorang punya jabatan, lalu otomatis dianggap layak. Jangan pula karena seseorang populer dan aktif di berbagai organisasi, lalu otomatis dianggap mampu. Ukurannya harus sama untuk semua: apakah dia memahami, apakah dia mampu, apakah dia matang, dan apakah dia punya waktu untuk benar-benar mengurus KONI?” ujarnya.

 

Menurutnya, pada akhirnya yang dibutuhkan KONI bukan sekadar seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin, tetapi seseorang yang sudah siap mengabdikan dirinya untuk olahraga.

 

“KONI membutuhkan orang yang memang sudah matang. Orang yang ketika diberi amanah ini, pikirannya olahraga, waktunya untuk olahraga dan tenaganya untuk olahraga. Karena di belakang KONI ada banyak cabor, ada atlet, ada pelatih, ada orang tua atlet dan ada masa depan anak-anak Dumai,” katanya.

 

Jangan Sampai Ketua Selalu “Sedang Di Luar Kota”

 

Dan yang tidak kalah penting, menurutnya, waktu dan fokus harus menjadi garis benang merah dalam menilai seluruh calon.

 

“Kita tidak ingin suatu hari nanti ketika cabang olahraga membutuhkan Ketua KONI, jawabannya adalah, ‘Ketua sedang dinas.’

 

Ketika atlet membutuhkan keputusan organisasi, jawabannya, ‘Ketua sedang ada agenda.’

 

Ketika cabor membutuhkan penyelesaian persoalan, jawabannya, ‘Ketua sedang menjalankan tugas lainnya.’”

 

“Kita tidak ingin KONI Kota Dumai berada dalam situasi seperti itu. Kita membutuhkan Ketua yang hadir ketika organisasi membutuhkan dirinya. Bukan hanya hadir ketika ada acara seremonial,” katanya.

 

“Siapa pun orangnya, siapa pun latar belakangnya, mari kita ukur hal yang sama. Apakah dia mempunyai waktu yang cukup? Apakah dia bisa fokus? Apakah dia siap memberikan perhatian yang dibutuhkan KONI? Karena kalau waktunya saja sudah terbagi ke berbagai amanah dan tanggung jawab lain, kita harus jujur bertanya: berapa banyak waktu yang benar-benar bisa diberikan untuk KONI?” ujarnya.

 

Sejarah Harus Menjadi Bahan Evaluasi

 

Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan.

 

Sejumlah persoalan olahraga Dumai selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa pembinaan atlet tidak boleh dikerjakan setengah hati.

 

Misalnya, pernah diberitakan puluhan atlet karate Kota Dumai diberangkatkan menuju Pekanbaru menggunakan ambulans setelah pengurus cabang olahraga mengaku kecewa karena tidak memperoleh dukungan transportasi sebagaimana diharapkan.

 

Pengurus saat itu bahkan meminta perhatian lebih serius terhadap atlet yang selama ini membawa nama Dumai dalam berbagai pertandingan.

 

Persoalan pembinaan atlet juga bukan cerita baru. Pada tahun yang sama, KONI Dumai menyampaikan bahwa sejumlah atlet berprestasi memilih pindah membela daerah lain karena persoalan perhatian, uang pembinaan dan fasilitas. Lima atlet disebut telah hijrah ke sejumlah kabupaten/kota di Riau.

 

“Artinya, persoalan olahraga kita bukan persoalan yang baru muncul hari ini. Kita punya sejarah yang harus dijadikan pelajaran. Jangan sampai setiap pergantian kepemimpinan kita kembali mengulang persoalan yang sama,” katanya.

 

Menurutnya, sejarah tersebut harus menjadi pengingat bahwa KONI membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar bekerja dan hadir.

 

“Jangan sampai kita memiliki organisasi, memiliki pengurus, memiliki ketua, tetapi atlet dan cabor justru merasa berjalan sendiri. Itu yang harus kita hindari,” ujarnya.

 

Ketua KONI Harus Punya Waktu yang Cukup

 

Ia menilai salah satu persoalan paling penting yang harus diuji kepada seluruh calon adalah layak dan patut, terutama terkait dengan ketersediaan waktu.

 

Jika seseorang dinilai layak karena memahami olahraga dan memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi, maka ia juga harus dinilai patut dari kesanggupannya menyediakan waktu dan perhatian yang cukup.

 

AD/ART KONI sendiri mencantumkan kriteria Ketua Umum, antara lain memiliki kemampuan manajerial serta pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi keolahragaan.

 

Karena itu, menurutnya, persoalan waktu tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil.

 

“Siapa pun calon itu, dari latar belakang apa pun, kita harus bertanya hal yang sama. Apakah dia punya waktu yang cukup untuk mengurus KONI?” tegasnya.

 

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan berarti seseorang yang sedang mengemban amanah lain tidak boleh menjadi Ketua KONI.

 

“Bukan berarti seseorang yang telah mengemban amanah dari masyarakat tidak boleh menjadi Ketua KONI. Bukan itu. Kita tidak menyerang profesinya. Kita menghormati setiap amanah yang sedang dipikul seseorang,” ujarnya.

 

“Namun kita juga harus melihat tanggung jawab yang sudah melekat pada dirinya. Kalau tanggung jawab utamanya saja membutuhkan perhatian besar, lalu KONI juga membutuhkan perhatian besar, kita harus bertanya, apakah waktunya cukup?”

 

Menurutnya, pertanyaan itu justru merupakan bentuk tanggung jawab moral sebelum seseorang mengambil amanah baru.

 

“Jangan sampai kita hanya bersemangat memenangkan kontestasi. Setelah mendapatkan jabatan, baru kita menyadari bahwa ternyata waktu kita tidak cukup. Yang akhirnya menjadi korban adalah organisasi, cabor dan atlet,” katanya.

 

Bukan Soal Siapa yang Bisa Mendapatkan Anggaran

 

Ia juga menilai argumentasi bahwa seorang calon tertentu akan lebih mudah memperjuangkan anggaran karena memiliki jaringan atau posisi tertentu tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran.

 

Menurutnya, anggaran olahraga memang harus diperjuangkan karena pembinaan atlet, pelatih, kompetisi dan pengembangan cabang olahraga membutuhkan dukungan yang memadai.

 

Namun, KONI tidak hanya membutuhkan orang yang mampu membuka pintu anggaran. KONI membutuhkan orang yang mampu mengelola apa yang ada di balik pintu tersebut.

 

“Anggaran memang penting. Tetapi pertanyaannya, siapa yang mampu mengelolanya? Siapa yang mampu membuat program pembinaan? Siapa yang mampu memastikan cabor mendapatkan perhatian? Siapa yang mampu mengawal atlet sampai berprestasi?” katanya.

 

Ia menilai pemerintah, legislatif, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan olahraga memang memiliki peran masing-masing dalam membangun olahraga.

 

“Pembinaan olahraga adalah kebutuhan daerah dan kebutuhan generasi muda. Semua pihak harus mengambil peran sesuai fungsi masing-masing. Jadi jangan sampai akses terhadap anggaran dijadikan satu-satunya alasan untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin KONI,” tegasnya.

 

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap dukungan yang diberikan kepada olahraga benar-benar diterjemahkan menjadi pembinaan dan prestasi.

 

“Yang kita butuhkan bukan hanya orang yang bisa memperjuangkan anggaran, tetapi orang yang bisa mengubah dukungan itu menjadi program, pembinaan dan prestasi,” ujarnya.

 

Kembalikan KONI kepada Orang yang Mengabdikan Diri kepada Olahraga

 

Karena itu, ia berharap proses Musorkotlub KONI Dumai benar-benar memilih berdasarkan kapasitas, bukan sekadar popularitas atau kepentingan kontestasi.

 

“Kalau kita ingin melihat KONI maju, serahkanlah kepada orang yang memang sudah lama berkecimpung di dunia olahraga. Orang yang memahami cabor, memahami atlet, memahami pembinaan dan memahami bagaimana organisasi olahraga bekerja,” katanya.

 

Ia menegaskan bahwa yang dimaksud bukan semata-mata mantan atlet.

 

“Bukan berarti harus mantan atlet. Tetapi orang tersebut harus memahami dunia olahraga, memiliki pengalaman organisasi, punya kemampuan manajerial, punya waktu dan benar-benar siap mengabdikan dirinya,” ujarnya.

 

Menurutnya, Dumai memiliki banyak atlet dan cabang olahraga yang membutuhkan kepemimpinan yang aktif.

 

“Di belakang Ketua KONI itu ada atlet. Ada pelatih. Ada cabor. Ada orang tua atlet. Ada anak-anak muda yang sedang mengejar prestasi. Jangan sampai ambisi memenangkan kontestasi justru lebih besar daripada kesanggupan menjalankan amanah setelah terpilih,” katanya.

 

Ia kembali menekankan bahwa layak dan patut harus berjalan bersama.

 

“Kalau dia layak tetapi tidak punya waktu, maka kita harus bertanya apakah dia patut menerima amanah itu. Kalau dia punya waktu tetapi tidak memahami olahraga, tentu juga belum cukup. Jadi dua-duanya harus ada. Layak dari sisi kemampuan dan pengalaman, patut dari sisi waktu, fokus dan kesediaan mengabdi.”

 

Tepuk Dada, Tanya Selera

 

Ia mengajak seluruh calon dan seluruh pihak yang terlibat dalam Musorkotlub untuk melakukan introspeksi sebelum mengambil keputusan.

 

“Dalam budaya kita ada ungkapan tepuk dada, tanya selera. Kalau kita ingin mengambil amanah, kita harus siap dengan seluruh konsekuensinya. Jangan hanya siap menang dalam kontestasi, tetapi tidak siap menjalankan tanggung jawab setelah menang,” katanya.

 

Menurutnya, jabatan Ketua KONI tidak boleh dipandang sebagai tambahan status atau prestise.

 

“Jangan karena ada kesempatan, semua orang merasa harus menjadi ketua. Kita harus tahu diri, tahu kemampuan dan tahu tanggung jawab. Kalau memang punya kemampuan, punya waktu dan punya komitmen, silakan maju. Tetapi kalau akhirnya olahraga yang menjadi korban karena kita tidak mampu fokus, itu yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

 

Ia kemudian mengutip filosofi Melayu yang menurutnya relevan dengan proses pemilihan tersebut.

 

“Orang bijak sadar diri, tahu tuah. Sila masuk, sila duduk, jangan ledah.”

 

Baginya, ungkapan tersebut bukan untuk merendahkan siapa pun, melainkan mengingatkan bahwa setiap orang memiliki ruang pengabdian masing-masing.

 

“Setiap orang punya fungsi, punya amanah dan punya ruang pengabdian. Yang penting adalah bagaimana kita menempatkan diri sesuai kemampuan dan kesanggupan kita,” katanya.

 

Setelah Terpilih, Semua Harus Bersatu

 

Meski memberikan pandangan kritis, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati siapa pun yang nantinya terpilih melalui mekanisme organisasi yang sah.

 

“Setelah Musorkot selesai, siapa pun yang terpilih, mari kita dukung. Tidak boleh lagi ada kubu-kubuan. Tidak ada lagi siapa menang dan siapa kalah. Yang harus menang adalah olahraga Kota Dumai,” katanya.

 

Namun sebelum keputusan itu diambil, ia berharap seluruh peserta Musorkot benar-benar melihat masa depan olahraga Dumai.

 

“Yang kita cari bukan orang yang sekadar mau menjadi Ketua KONI. Yang kita cari adalah orang yang sanggup menjadi Ketua KONI,” tegasnya.

 

Ia berharap Ketua KONI berikutnya merupakan sosok yang telah lama mengabdikan dirinya pada olahraga, memahami persoalan atlet dan cabor, memiliki kemampuan manajerial, mempunyai waktu yang cukup, serta benar-benar menjadikan olahraga sebagai pengabdian.

 

“Jangan setelah terpilih kita kembali mencari-cari ketuanya. Jangan sampai atlet menunggu, cabor menunggu, program menunggu dan prestasi menunggu. Ketua harus hadir,” ujarnya.

 

Menurutnya, amanah tersebut harus diberikan kepada orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya bagi olahraga.

 

“Kalau seseorang sudah tahu bahwa dirinya memiliki banyak amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan, maka tepuk dada, tanya selera. Ukur kemampuan diri. Karena menerima amanah bukan hanya soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal sanggup atau tidak sanggup,” katanya.

 

Pada akhirnya, menurutnya, kontestasi Ketua KONI bukan tentang siapa yang paling populer, paling kuat atau paling banyak memiliki jaringan.

 

“Yang harus kita pilih adalah orang yang layak dan patut. Layak karena memahami, mampu dan berpengalaman. Patut karena memiliki waktu, fokus dan kesediaan untuk mengabdikan dirinya.”

 

“Karena yang harus kita pilih bukan orang yang paling membutuhkan jabatan itu, tetapi orang yang paling dibutuhkan oleh olahraga Kota Dumai.”