• Home
  • Bengkalis
  • Bimtek Disiplin, PNS Pemkab Bengkalis Dituntut Bekerja Profesional
Jumat, 30 Oktober 2015 19:35:00

Bimtek Disiplin, PNS Pemkab Bengkalis Dituntut Bekerja Profesional

BENGKALIS- Di era globalisasi dan otonomi daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut bekerja profesional, disiplin dan memberikan pelayanan prima. Hal ini penting, mengingat tuntutan publik terhadap kinerja aparatur pemerintahan sangat besar.

Demikian sambutan Pj Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie yang dibacakan Sekretis Daerah (Sekda) Burhanudin, saat bimbingan teknis peraturan disiplin PNS di Gedung Daerah Datuk Laksaman Raja Dilaut, Kamis (29/10).

Bimtek disiplin pegawai ini dislenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bengkalis dengan menghadirikan narasumber Kantor Regional XII BKN Kantor Pekanbaru Wisudo Putro Nugroho dan Fajrin Indra. Kegiatan ini dihadiri Plt Asisten III Setda Bengkalis, Hermanto dan Kepala BKD Bengkalis, Erinasrizal, serta sejumlah pejabat SKPD.

Dikatakan Burhanudin, PNS sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis, yakni sebagai unsur aparatur negara yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk itu PNS harus berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, pengawas dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berbicara tentang disiplin kata Burhanudin, PNS dituntut tidak  hanya disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, tapi juga berhubungan dengan nilai dan norma perilaku tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat, sikap dan prilaku seorang PNS selalu akan dipantau masyarakat.

Sementara itu terkait masalah disiplin, Pemkab Bengkalis tetap komitmen terhadap penegakah disiplin kepada pegawai. Langkah ini penting guna meningkatkan kinerja pegawai dalam upaya memberikan pelayanan maksimal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Upaya dalam penegakan disiplin, Pemkab Bengkalis menerapkan Perbup nomor 12 Tahun 2012, tentang tata cara permintaan, pemberian dan penghentian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

Konsekwensi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dilakukan pemotongan tambahan penghasilannya, untuk golongan II sebesar Rp 100 ribu, golongan III Rp 150 ribu, dan golongan IV sebesar Rp  200 ribu per hari.

"Apabila tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah (alpa) secara komulatif sebanyak lima hari atau lebih, maka tambahan pengasilan tersebut, tidak dibayarkan sama sekali," tandas Burhanudin. (ias)

Share
Berita Terkait
  • 8 bulan lalu

    Wamen LHK Apresiasi Program Mitigasi Karhutla Kampung Gambut Berdikari, Binaan Kilang Sei Pakning

    Kegiatan yang dipusatkan di Arboretum Gambut Marsawa yakni hutan masyarakat di kawasan gambut yang masih bertahan dan merupakan bagian dari Program Kampung Gambut Berdikari.
  • 9 bulan lalu

    Rem Blong, Truk Tak Kuat Menanjak Hantam Mobil di Dalam RoRo Bengkalis

    Peristiwa terjadi akibat salah satu truk pengangkut pasir gagal menanjak untuk keluar pintu RoRo dan menghantam kendaraan dibelakangnya.
  • 10 bulan lalu

    Tak Terima Diputus Pacar, Mantan Napi Kembali Berurusan Dengan Polisi

    Lobo ditangkap karena membakar satu unit mobil Toyota Agya milik korban inisial M di rumah kontrakan korban Jalan HR Soebrantas Gang Sekapur Sirih Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis
  • 10 bulan lalu

    Harimau Garukkan Badan di Dinding Rumah Warga Bengkalis

    Teranyar, dua petani dikejutkan dengan kemunculan di lahan perkebunannya saat mereka akan memanen buah sawit pada Sabtu (16/4) sore. Keduanya pun langsung pulang dan mengurungkan n
  • Komentar
    Copyright © 2023 . All Rights Reserved.