• Home
• Dumai
• Jubir Wako: SKPD Dumai Jangan Menyulut Polemik

Senin, 29 Agustus 2016 20:08:00

Jubir Wako: SKPD Dumai Jangan Menyulut Polemik

Jubir Walikota Dumai, Ahmad Maritulius.

“Kepala SKPD itu perpanjangan tangan kepala daerah. Mereka diberikan kepercayaan untuk mensukseskan program pembangunan, termasuk membantu mencarikan solusi ketika ada permasalahan,” Ahmad Maritulius, SE, Juru Bicara Walikota Dumai.

DUMAI- Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Dumai diminta menjalankan Tupoksinya dengan baik. Sebagai pejabat publik, mereka tidak boleh terjebak konflik yang akhirnya menciptakan polemik. Terutama menyangkut pelaksanaan program pembangunan yang tengah dilakukan.

Juru Bicara Walikota Dumai, Ahmad Maritulius, SE menyampaikan orang yang diberikan amanah untuk mengurusi kepentingan daerah, salah satunya Kepala SKPD, dituntut mampu menyelesaikan masalah. Terutama persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat bawah.“Kepala SKPD itu perpanjangan tangan kepala daerah. Mereka diberikan kepercayaan untuk mensukseskan program pembangunan, termasuk mencarikan solusi ketika ada permasalahan,” ungkap Ahmad Maritulius.

Namun sayangnya, dikatakan Ahmad Maritulius ada beberapa SKPD yang kurang mampu memainkan peranannya dengan baik. Lebih ironis lagi, ada yang terkesan hanya berusaha menyelamatkan diri sendiri.” Beberapa contoh kasus seperti masalah paket proyek yang belakangan menjadi isu hangat di Dumai. Ada Kepala SKPD yang justru kembali melemparkan bola panas kepada Walikota Dumai. Padahal walikota sudah memberikan delegasi secara penuh,” sebut Ahmad Maritulius.

Ditambahkannya, beban berat yang dipikul kepala daerah mestinya tidak ditambah lagi dengan masalah tetek-bengek. Dengan pola yang terlihat hari ini, muncul kesan kesengajaan menarik walikota ke pusaran konflik. “ Persoalan tidak boleh dipelihara, tapi mesti segera dituntaskan. Lebih penting lagi, jangan malah sengaja menciptakan persoalan. Sebagai gerbong paling depan, SKPD ikut bertanggungjawab terhadap suksesnya program pembangunan. Kuncinya, berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan,” papar Ahmad Maritulius, SE.

Disamping menyangkut peran serta, pada kesempatan itu Ahmad Maritulius mengaku juga mencium gelagat kurang baik akibat isu mutasi di lingkungan pejabat Pemko Dumai. Padahal Walikota Dumai sudah pernah menyampaikan secara tegas, bahwa pejabat berkinerja baik pasti tetap dipertahankan. “ Bapak Walikota Dumai mengungkapkan, pemerintahan kedepan adalah pemerintahan pekerja keras. Untuk itu akan diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas,” jelas Ahmad Maritulius.

Makanya, ditambahkan Ahmad Maritulius tidak perlu terjadi lost power syindrome di tengah kalangan pejabat pemerintah. “ Ada beberapa teman di SKPD, dan saya juga pernah dengar langsung, yakni bermunculan rasa ketakutan terhadap isu mutasi. Dampaknya, bagi yang merasa masuk dalam daftar, mereka bekerja asal-asalan dan tanpa beban. Kasarnya, tidak lagi peduli toh juga akan kena mutasi,” ujar Ahmad Maritulius sembari mengulangi himbauan Walikota Dumai agar pejabat pemerintah, terutama setingkat Kepala SKPD agar terus bekerja dan berkarya untuk Kota Dumai yang lebih baik kedepannya.(isa/egy)

4 tahun lalu

Libur Natal dan Tahun Baru, ASN Pemko Dumai Dilarang Keluar Kota

Disampaikan Syaiful, bagi perjalanan masyarakat umum, harus memperhatikan protokol kesehatan. Disamping itu syarat agar bisa melakukan perjalanan baik darat,

4 tahun lalu

Catat !, Mudik Libur Nataru, Keluar Masuk Kota Dumai Wajib Vaksin Dosis II

Selain mewajibkan vaksin, warga yang hendak melakukan mudik atau perjalanan keluar kota diharuskan mengantongi hasil tes Swab PCR dalam kurun waktu 24 jam.

8 tahun lalu

Riski: H Gedang Berkali-kali Minta Duit Walikota Dumai

Pasalnya, Awaluddin atau lebih akrab disapa H Gedang sempat berorasi saat menghadang petugas dari pemerintah, kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan penertiban

8 tahun lalu

Terkait Orasi Awaluddin, Walikota Dumai Tempuh Proses Hukum

Pasalnya, Awaluddin atau lebih akrab disapa H Gedang sempat berorasi saat menghadang petugas dari pemerintah, kepolisian dan Satpol PP untuk melakukan penertiban diatas tanah yang